Baca tanpa iklan
TRIBUNTERNATE.COM - Beredar sebuah surat rekomendasi dari salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Jawa Barat yang viral di media sosial.
Sebab surat tersebut berisi permintaan agar salah satu siswa yang mengikuti proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)
Di mana surat tersebut ditujukan di SMK Negeri 4 Bandung.
Dikutip TribunJakarta.com dari Kompas.com surat yang dibuat pada 10 Juni 2020 tersebut berasal dari anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat bernama Dadang Supriatna.
TONTON JUGA
• Viral Kakek ODP Disambut Meriah setelah Jalani Karantina, Disiram Tepung dan Air Kembang
• Viral Nenek 65 Tahun Menikah dengan Anak Angkatnya Berusia 24 Tahun, Begini Ceritanya
Adapun, Komisi V DPRD Jabar adalah komisi yang mengurusi terkait masalah pendidikan.
Surat ditujukan kepada Kepala Sekolah SMK Negeri 4 Bandung, Asep Tapip Yani.
Ditemui Kompas.com Dadang Supriatna mengakui bahwa dirinya benar telah mengeluarkan surat rekomendasi tersebut.
Dia mengklaim hal tersebut merupakan permintaan dari warga Jawa Barat yang diwakilinya.
"Kan saya namanya anggota Dewan, ada warga yang mau minta untuk rekomendasi, ya saya bikin saja," kata Dadang saat dikonfirmasi, Jumat (12/6/2020).
Terkait surat rekomendasi tersebut, Asep Tapip Yani buka suara.
Menurut Asep, permintaan serupa sering dia terima tiap tahun ajaran baru.
"Itu mah biasa, tiap tahun juga ada saja yang kirim surat rekomendasi atau telepon yang berusaha memasukkan ke sini (SMK Negeri 4 Bandung), " kata Asep Tapip Yani.
Asep bahkan sering mendapatkan teror dan ancaman agar menerima peserta didik baru di sekolah yang dipimpinnya.
"Banyak juga yang disertai dengan ancaman, kalau saya tidak melayani saya akan dipindahkan.
Tapi kita sudah terbiasa," tutur Asep.
Meski demikian, Asep mengatakan, pihaknya tetap menerima surat atau telepon yang masuk dari pihak manapun.
"Surat dari siapapun silakan saja, kita tetap terima, namanya orang mau silaturahim kita tidak menolak," kata Asep.
Meski demikian, menurut Asep, siswa yang diterima masuk ke sekolahnya harus sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam proses PPDB.
"Sejauh anak itu memenuhi syarat, pasti kita terima, misalnya kalau lewat jalur prestasi, nilai matematika dan IPA minimal harus 80," ucap Asep.
"Kalau jalur anak berkebutuhan khusus ya harus benar berkebutuhan khusus, kalau jalur afirmasi harus ada surat tidak mampu, anak guru ya harus benar anak guru," imbuhnya.
• Viral Gajah Mati Makan Buah Isi Petasan, Pelaku Ditangkap Polisi, Terancam Dipenjara 7 Tahun
• Viral Curhatan Wanita yang Batal Nikah karena Pacar Gagal Move On, Ini Kata Psikolog
Asep memastikan bahwa dia tidak akan menghalangi siswa untuk masuk ke sekolahnya apabila memang memenuhi persyaratan, meski dibarengi dengan surat rekomendasi dari instansi apapun.
"Kalau pesannya masuk akal dan sesuai aturan, biar sistem yang menyeleksi," kata Asep.
Sementara itu sang anggota DPRD membantah apabila surat rekomendasi tersebut dinilai sebagai upaya intervensi.
Dia berdalih bahwa keputusan untuk menerima atau tidak siswa tersebut tetap menjadi kewenangan penuh kepala sekolah SMK Negeri 4 Bandung.
"Tapi persoalannya itu kan online.
Nanti diserahkan saja ke sekolah.
Ini karena masyarakat meminta saya buatkan saja, tidak ada istilahnya penekanan.
Itu mah, silakan diserahkan ke Kepsek," kata Dadang.
Saat ditanya soal hubungan dengan siswa peserta PPDB yang direkomendasikan, Dadang enggan menjawab.
Dia mengatakan bahwa surat tersebut dibuat untuk melayani aspirasi masyarakat yang diwakilinya.
"Mungkin dengan sistem zonasi dan saya lagi menyoroti tentang persediaan sarpras.
Karena mungkin sarpras di Jabar belum memadai secara seluruhnya, sehingga keinginan masyarakat untuk menyekolahkan sangat antusias.
Itu mah silakan sekolah yang menentukan," kata Dadang. (TribunJakarta.com/Rr Dewi Kartika H)
Artikel ini telah tayang di Tribunjakarta.com dengan judul Viral Surat Anggota DPRD Minta Loloskan Siswa PPDB, Kepsek Buka Suara: Banyak Juga yang Mengancam