Baca tanpa iklan
TRIBUNTERNATE.COM - Pengamat politik Universitas Paramadina Hendri Satrio menanggapi video yang memperlihatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengancam mereshuffle menterinya.
Hendri Satrio menilai ancaman reshuffle yang dilontarkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tertuju kepada sejumlah menteri.
Khususnya menteri yang terkait penanganan dampak Covid-19 dan menteri yang secara langsung bersentuhan dengan pandemi Covid-19.
"Sebab Covid-19 itu kan kesehatan, jadi memang kesehatan kena damprat itu pasti. Kemudian kalau menteri lain yang dari sisi akibat itu perekonomian misalnya, pendidikan, agama, itu juga kena damprat. Jadi beberapa kementerian yang melakukan kebijakan tidak maksimal di era Covid-19," ujar Hendri Satrio saat dihubungi Tribunnews.com, Selasa (30/6/2020).
Hendri turut menyinggung bahwa sosok pengganti para menteri yang akan direshuffle dapat diambil dari beragam kalangan.
• Tanggapan Parpol hingga Istana soal Kejengkelan Presiden Jokowi Terhadap Kinerja Menteri
• Jengkel Akan Kinerja Menteri di Tengah Pandemi, Jokowi Ancam Reshuffle Kabinet: Suasana Ini Krisis!
Mulai dari akademisi, profesional atau bahkan dari partai politik.
Hal terpenting, kata dia, sosok yang ditunjuk nantinya memiliki latar belakang yang bagus dan sesuai.
Namun, Hendri memprediksi ada beberapa menteri yang bakal dipertahankan atau bertahan dari reshuffle.
Salah satunya adalah Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.
Begitu pula dengan Menteri BUMN Erick Thohir. Menurut Hendri, Jokowi menyukai gebrakan yang dilakukan Erick Thohir di BUMN.
"Kalau menurut saya yang bertahan itu Basuki karena dia simbol penjaga monumen Jokowi di bidang infrastruktur. Terus Erick Thohir juga saya rasa bertahan, gebrakan di BUMN-nya menurut saya disukai Jokowi," kata dia.
Selain itu, Hendri memprediksi Jokowi tak akan me-reshuffle Prabowo Subianto yang saat ini menjabat sebagai Menteri Pertahanan.
Alasannya, kata dia, sosok Ketua Umum Partai Gerindra itu akan memiliki dampak yang besar jika sampai direshuffle Jokowi.
"Pak Prabowo Subianto juga bertahan saya rasa. Karena kalau sampai Pak Prabowo di-reshuffle, impact kepada Jokowi akan besar nanti," katanya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyinggung soal reshuffle saat rapat kabinet paripurna di hadapan para menteri Kabinet Indonesia Maju pada 18 Juni 2020, lalu.
Dalam kesempatan itu, Jokowi mengutarakan rasa kecewanya terhadap kinerja para menteri yang dinilai tidak memiliki progres kerja yang signifikan.
"Bisa saja, membubarkan lembaga. Bisa saja reshuffle. Sudah kepikiran ke mana-mana saya. Entah buat Perppu yang lebih penting lagi. Kalau memang diperlukan. Karena memang suasana ini harus ada, suasana ini tidak, bapak ibu tidak merasakan itu sudah," kata Jokowi lewat video yang diunggah melalui kanal Youtube Sekretariat Presiden, Minggu (28/6/2020).
Lebih lanjut, Presiden mengajak para menteri ikut merasakan pengorbanan yang sama terkait krisis kesehatan dan ekonomi yang menimpa Indonesia saat di tengah pandemi Covid-19.
• Jokowi Beri Waktu 2 Minggu, Khofifah Siap Kerahkan Seluruh Daya Upaya untuk Turunkan Kasus Corona
• Surabaya dan Banyuwangi Jadi Wilayah Pertama yang Dikunjungi Jokowi di Masa New Normal
Jokowi menilai, hingga saat ini diperlukan kerja-kerja cepat dalam menyelesaikan masalah yang ada.
Terlebih, Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) menyampaikan, bahwa 1-2 hari lalu growth pertumbuhan ekonomi dunia terkontraksi 6, bisa sampai ke 7,6 persen. 6-7,6 persen minusnya. Lalu, Bank Dunia menyampaikan bisa minus 5 persen.
"Kita harus ngerti ini. Jangan biasa-biasa saja, jangan linear, jangan menganggap ini normal. Bahaya sekali kita. Saya lihat masih banyak kita yang menganggap ini normal," ucap Jokowi.
Belanja Sektor Kesehatan Baru 1,53 Persen dari Rp 75 Triliun
Masih dalam kesempatan tersebut, Jokowi juga mengungkapkan rasa kecewanya terkait minimnya belanja kementerian di masa krisis pandemi Covid-19.
Menurut Jokowi, minimnya belanja kementerian akan berdampak pada ekonomi masyarakat.
Ia pun meminta agar belanja kementerian segera dipercepat semaksimal mungkin
"Saya perlu ingatkan belanja-belanja di kementerian. Saya melihat laporan masih biasa-biasa saja. Segera keluarkan belanja itu secepat-cepatnya, karena uang beradar akan semakin banyak, konsumsi masyarakat akan naik," kata Jokowi lewat video yang diunggah melalui kanal Youtube Sekretariat Presiden, Minggu (28/6/2020).
"Jadi belanja kementerian tolong dipercepat," tambahnya.
Jokowi pun menyinggung Kementerian Kesehatan yang masih minim menggunakan alokasi belanjanya.
Padahal, disaat krisis ini, Jokowi ingin kecepatan kementerian dalam melakukan perputaran uang.
"Bidang kesehatan, tuh dianggarkan Rp 75 triliun. Rp 75 triliun. Baru keluar 1,53 persen coba. Uang beredar di masyarakat ke-rem ke situ semua," ujar Jokowi.
"Segara itu dikeluarkan dengan penggunaan-penggunaan yang tepat sasaran. Sehingga mentrigger ekonomi," ucapnya.
Jokowi pun merasa heran, padahal anggaran Rp 75 triliun di sektor kesehatan bisa dialokasikan dengan cepat ke tenaga media hingga belanja alat kesehatan.
"Pembayaran tunjangan untuk dokter, dokter spesialias, untuk tenaga medis, segera keluarkan. Belanja-belanja untuk peralatan segera keluarkan. Ini sudah disediakan Rp 75 triliun seperti itu," kata Jokowi. (Tribunnews.com/Vincentius Jyestha)
Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Pengamat Nilai Basuki Hadimuljono, Erick Thohir, dan Prabowo Akan Dipertahankan Jika Ada Reshuffle