TRIBUNTERNATE.COM, SOFIFI - Pj Gubernur Maluku Utara yang diwakili Plh. Sekprov Kadri La Etje, secara resmi membuka kegiatan Rapat Evaluasi Penginputan Data oleh PPK pada Aplikasi SPSE Provinsi Maluku Utara tahun 2024.

Acara ini diselenggarakan oleh Biro Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Setda Provinsi Maluku Utara pada Kamis pagi (11/07/24) di lantai 3 Hotel Emerald Ternate.

Dalam sambutan yang dibacakan oleh Plh. Sekprov, Pj. Gubernur menekankan bahwa pengadaan barang dan jasa sangat penting dan strategis dalam mendukung pembangunan.

Oleh karena itu, perbaikan berkelanjutan dalam proses pengadaan di pemerintah daerah adalah suatu keharusan agar prosesnya dapat berlangsung secara transparan, akuntabel, efisien, dan dengan tata kelola yang baik.

Baca juga: La Ode Yasir Ganti Posisi Sirajuddin Dampingi Sashabilla Mus Maju di Pilkada Taliabu Maluku Utara

Ia menyatakan bahwa materi kompetensi mengenai pemahaman pengadaan barang dan jasa sangat penting bagi semua pihak, karena tidak ada satu pun objek yang tidak memerlukan pengadaan.

BPBJ diharapkan menjadi pusat keunggulan yang terus melaksanakan pembinaan kepada para pelaku pengadaan.

"Dengan adanya aplikasi modern SPSE, kita mewujudkan kerja-kerja yang transparan, menjaga, dan mengawal sistem kerja di pemerintahan untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang lebih baik," kata Kadri.

Beliau juga menyampaikan bahwa PPK berperan sebagai pelaku pengadaan berdasarkan mandat yang diterima, yang merupakan kewenangan serta pengalaman dan tanggung jawab di tempat ini.

Oleh karena itu, ke depan, PPK diharapkan bekerja dengan cermat tanpa ada intervensi dari pimpinan.

Ia juga membahas beberapa permasalahan dalam kasus pengadaan dan menekankan perlunya kerja sama antara PPK, sekretaris, dan pimpinan OPD untuk memastikan semua data pengadaan tercatat dengan jelas, akurat, dan dapat ditelusuri.

"Saya sampaikan pesan Pj. Gubernur agar semua data diupdate setelah proses penginputan. Pertemuan ini diharapkan menjadi sarana untuk menginformasikan dan memecahkan masalah yang terjadi serta mengantisipasi masalah di masa depan dalam hal percepatan penginputan data pengadaan barang/jasa ke dalam aplikasi SPSE," tutup Kadri dalam sambutannya.

Baca juga: Fraksi KNBK Inginkan Pejabat Kadikbud Maluku Utara Jangan Banyak Diskusi

Sebelumnya, Ketua Panitia Kegiatan Arisko Zan Longaris dalam laporannya menyampaikan bahwa tujuan penggunaan aplikasi SPSE adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengadaan barang/jasa pemerintah dengan mempercepat proses pengadaan. Aplikasi SPSE memungkinkan seluruh tahapan pengadaan dilakukan secara online dengan mudah.

Plt. Kepala BPBJ Setda Provinsi Maluku Utara, Abdul Farid Hasan, dalam sambutannya berharap bahwa rapat ini dapat menghasilkan progres signifikan. Ia menekankan pentingnya pencatatan yang cepat dan teknik yang sederhana untuk menghimpun data.

Kegiatan Rapat Evaluasi ini dihadiri oleh para PPK, pejabat perencanaan, UPTD dari 10 kabupaten dan kota, serta narasumber dari BPBJ Setda seperti Takdir Ali Mahmud, S.ST., M.Si, Iksan, S.E., M.Si, dan Krisnawanto. Para peserta rapat dan tamu undangan lainnya juga turut hadir. (*)