TRIBUNTERNATE.COM, BACAN - Ketua Fraksi PKB DPRD Halmahera Selatan (Halsel), Maluku Utara, Safri Talib, mengatakan pihaknya telah menyampaikan usulan ke pimpinan DPRD agar mengundang Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk membahas kebijakan pergeseran anggaran 2025.

Usulan ini, menurut dia, merupakan ikhtiar Fraksi PKB di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah pusat melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.

Oleh sebab itu, pergeseran kegiatan harus tepat sasaran, yang difokuskan kepada program prioritas yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat Halmahera Selatan.

Baca juga: Dilantik Gubernur Malut Sherly Laos, Segini Harta Kekayaan Bupati Halmahera Utara Piet Hein Babua

"Kami mau lihat kegiatan-kegiatan yang dibiayai lewat anggaran efisiensi itu sesuai kebutuhan dasar masyarakat atau tidak? Jangan sampai kegitan atau program non-prioritas itu itu dianggarkan."

"Kalau program bukan prioritas itu dipaksakan, kami (fraksi PKB) akan tolak. Jadi ini ikhtiar kami jangan sampai ada kegiatan-kegiatan lain yang disisipkan," tegas Safri, Jumat (21/3/2025).

Safri menjelaskan, dasar hukum pergeseran anggaran adalah Keputusan Bupati, bukan merubah Peraturan Daerah (Perda) tentang APBD 2025.

Namun dalam edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri), hasil pergeseran anggaran harus disampaikan ke pimpinan DPRD.

"Di instruksi Mendagri tidak menyebutkan dibahas bersama DPRD, tetapi karena DPRD ini ada fungsi pengawasan, maka haru ada pembahasan dengan TAPD. Karena kami ingin memastikan pergeseran anggaran itu sesuai instruksi Mendagri dan Bupati," imbuhnya.

Safri mengungkapkan, ada dua metode pembahasan pergeseran anggaran, pertama bersama dengan TAPD, dan yang kedua dibagi per komisi dengan masing-masing mitra kerja.

Pasalnya, banyak sektor yang anggarannya digeser, terutama infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan sosial.

Mislanya di sektor infstruktur, sasaran anggarannya harus kepada program yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat.

"Jadi ini sifatnya evaluasi. Maaf-maaf saja ya, kalau di infrastruktur, kalau program tidak urgen, kami tolak dan lawan. Kami juga akan konsultasikan ke Kemendagri," tandasnya.

Baca juga: Optimis Pemkot Ternate Akan Bayar Tunggakan Uang Jaga Petugas Damkar

Menanggapi hal ini, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Halmahera Selatan, Muhamad Nur, mengatakan pihaknya siap menghadapi rapat pembahasan pergeseran anggaran dengan DPRD nanti jika diagendakan.

Dia memastikan, anggaran hasil efisiensi yang digeser, bakal menyasar ke program-program prioritas.

"Semua (program) sudah alamatnya, ada pendidikan, kesehatan, infrastruktur, asta cita Presiden dan visi-misi Bupati. Itu (anggaran) disusun sesuai instruksi Bupati dan Mendagri," ujar Nur. (*)