TRIBUNTERNATE.COM, TERNATE - Sektor kesehatan merupakan salah satu program prioritas Pemerintah Indonesia karena hal tersebut merupakan salah satu hak dasar manusia yang harus terpenuhi.

Pemerintah Provinsi Maluku Utara ikut melakukan peningkatan kualitas dan aksesibiltas layanan kesehatan dengan berbagai cara, salah satunya dengan mendorong percepatan Universal Health Coverage (UHC) prioritas untuk masyarakat Maluku Utara.

Hal ini diungkapan oleh Gubernur Provinsi Maluku Utara Sherly Tjoanda saat kegiatan audiensi bersama dengan BPJS Kesehatan Cabang Ternate pada Selasa (22/04/2025) di Kantor Gubernur Maluku Utara, Sofifi.

Sherly Laos mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi Maluku Utara menjadikan kesehatan sebagai program prioritas dengan cara mendorong pencapaian UHC di Provinsi Maluku Utara, agar warga bisa mendapatkan akses dan layanan kesehatan yang berkualitas di Maluku Utara.

“Terima kasih kepada BPJS Kesehatan yang telah hadir di Sofifi untuk kegiatan audiensi dan forum kali ini dan kita dapat melakukan pembahasan terkait dengan status UHC Maluku Utara."

"Kegiatan kali ini kita ingin lakukan sepemahaman terkait dengan capaian UHC serta mengidentifikasi permasalahan yang menghambat berjalanannya program kesehatan ini serta mencari solusi secara bersama-sama.” ucap Sherly Laos.

Kata Sherly Laos, sebagaimana yang telah dijelaskan pada pertemuan kali ini bahwa mayoritas masyarakat di Provinsi Maluku Utara telah terdaftar sebagai peserta Program JKN dan sudah memiliki kartu BPJS Kesehatan, namun masih ada masyarakat yang status BPJS Kesehatannya tidak aktif karena berbagai hal.

“Seperti yang telah dijelaskan oleh bu Sofyeni, kendala yang saat ini dihadapi saat ini terkait jumlah peserta BPJS Kesehatan di Maluku Utara yang non-aktif untuk memastikan status UHC, selain itu juga terkait dengan pemerataan layanan kesehatan, peningkatan kualitas layanan kesehatan di fasilitas kesehatan, serta penyelesaian tunggakan iuran.” terang Sherly Laos. 

Sofyeni selaku Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah X membenarkan dan mengungkapkan bahwa terkait dengan jumlah kepesertaan di Provinsi Maluku Utara sudah mencapai sekitar 98,80 persen yang sudah termasuk tergolong UHC, namun tingkat keaktifan peserta baru mencapai 76,78 persen.

“Cakupan peserta masyarakat Maluku Utara sudah mencapai sekitar 1,377 juta penduduk atau setara dengan 98,80 persen, namun angka keaktifan baru sekitar 76 persen, hal ini dapat disebabkan oleh beberapa hal seperti perubahan status peserta, perpindahan penduduk, dan sebagainya."

"Selain itu masih terdapat Kabupaten Halmahera Selatan dan Taliabu yang belum mencapai prediakt UHC kabupaten/kotam, peningkatan kualitas layanan kesehatan seperti pemerataan layanan kesehatan di daerah, pemenuhan kebutuhan SDM dan dokter, ketersediaan tempat tidur rawat inap, lama antrian dan ketersediaan obat juga menjadi pembahasan kali ini.” ujar Sofyeni.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Ternate Meryta O. Rondonuwu, mengapresiasi niat dan langkah yang telah dilakukan oleh Pemprov Maluku Utara dalam mendukung peningkatan kualitas layanan kesehatan dan mendukung pencapaian Program UHC di Maluku Utara.

“Kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk mendukung Pemprov dalam mewujudkan UHC yang merupakan program priortas di Maluku Utara. Kami berharap komitmen dan dukungan dari pemerintah, Dinkes dan stakeholder lainnya dalam beberapa hal pemenuhan SDM tenaga kesehatan, penyediaan sarpras pendukung seperti instalasi farmasi serta alat kesehatan, serta kami berharap bersama kami juga ikut mengawal pelaksanaan pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi masyarakat Maluku Utara.” Ujar Meryta.

Sherly mengatakan bahwa informasi dan data yang telah diperoleh hari ini akan menjadi pembahasan utama dalam kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan dan Rapat Koordinasi yang dilakukan bersama dengan Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah Provinsi, beserta kepala daerah dari sepuluh kabupaten/kota Provinsi Maluku Utara.

“Terima kasih tim BPJS Kesehatan yang telah datang dari Manado dan Ternate ke Sofifi untuk pembahasan bersama demi terwujudnya pelayanan kesehatan yang menyeluruh dan berkeadilan bagi seluruh penduduk Maluku Utara.” Tutup Sherly Laos. (*)