TRIBUNTERNATE.COM, TERNATE - Berikut ini 5 program 100 kari kerja Wali Kota dan Wakil Wali Kota Ternate 2025-2030.

Program-program tersebut sebagai langkah awal percepatan implementasi visi pembangunan jangka menengah.

Perihal ini disampaikan Wakil Wali Kota Ternate, Maluku Utara Nasri Abubakar kepada Tribunternate.com, Rabu (4/6/2025).

Dikatakan, program-program ini dirancang sebagai rangkaian kebijakan strategis untuk merespons kebutuhan masyarakat.

Baca juga: PNS dan PPPK di Halmahera Timur Diminta Kompak Jalankan Tugas

Yang direspons secara cepat, terukur dan berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat.

"Kami sebut 'Ternate Andalan Jilid II: Ternate yang Mandiri dan Berkeadilan."

"Perlu saya tegaskan ya, program 100 hari kerja ini bukan sekadar janji politik."

"Tapi peta jalan konkret dalam membangun tata kelola profesional, pelayanan publik berkualitas, serta perekonomian inklusif.

"Kami ingin memastikan setiap kebijakan yang dijalankan benar-benar memberikan manfaat nyata, "tutur Nasri Abubakar.

Terdapat 4 program utama yang menjadi fokus pelaksanaan 100 hari kerja sesuai arah kebijakan RPJMD, yakni:

Pertama yakni peningkatan tata kelola pemerintahan dan profesionalitas ASN, dimana program ini bertujuan memperkuat birokrasi yang bersih dan melayani melalui peningkatan kompetensi, penyetaraan jabatan fungsional, penyediaan tunjangan tambahan penghasilan, serta pelatihan ASN.

"Tujuannya menciptakan aparatur yang adaptif, berintegritas, dan responsif terhadap kebutuhan publik, "jelasnya.

Kedua, optimalisasi PAD menjadi strategi utama memperkuat kemandirian fiskal. Melalui pendataan objek pajak dan retribusi, penilaian ulang PBBP2 dan BPHTB, serta pengelolaan potensi ekonomi lokal berbasis sumber daya genetik, program ini menargetkan peningkatan signifikan pendapatan daerah.

"Dengan optimalisasi ini, bukan hanya peningkatan penerimaan daerah yang menjadi target, tetapi juga terciptanya layanan yang lebih baik, pembangunan yang merata, serta partisipasi aktif masyarakat melalui kontribusi pajak yang transparan dan akuntabel, "ujarnya.

Ketiga, peningkatan kualitas pelayanan publik yang berfokus pada sektor vital seperti pendidikan, kesehatan, pengelolaan sampah, dan air bersih. Program ini menjamin akses layanan publik yang adil dan berkualitas.