RS Pratama Wasileo Segera Beroperasi, Pemkab Haltim Kejar Pengadaan Trafo Listrik

Ringkasan Berita:

1. Pemkab Halmahera Timur berupaya mempercepat operasional RS Pratama Wasileo, namun masih terkendala ketersediaan infrastruktur kelistrikan.

2. PLN meminta pengadaan gardu dan trafo khusus dengan estimasi biaya sekitar Rp200 juta yang akan diusulkan melalui APBD Perubahan.

3. Pemkab Haltim berkomitmen mencari solusi anggaran karena tenaga medis sudah siap dan rumah sakit perlu segera beroperasi untuk pelayanan masyarakat.

TRIBUNTERNATE.COM, MABA - Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur, Maluku Utara, terus berupaya memaksimalkan operasional Rumah Sakit Pratama Wasileo di Kecamatan Maba Utara, meskipun pengoperasian fasilitas kesehatan masih terkendala ketersediaan infrastruktur kelistrikan yang memadai.

Perihal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Halmahera Timur, Ricky Chairul Richfat, sebagai langkah strategis dalam menyediakan berbagai kelengkapan di RS Pratama Wasileo.

Sementara dari pihak PT PLN (Persero) meminta adanya gardu dan transformator (trafo) khusus untuk menunjang kebutuhan listrik rumah sakit tersebut.

Baca juga: Nakula Persembahkan Emas, Wushu Halmahera Timur Tampil Perkasa di Porprov Malut 2026

"PLN meminta agar rumah sakit memiliki gardu dan trafo khusus untuk pelayanan kesehatan. Dari hasil koordinasi terakhir, biaya riil yang dibutuhkan untuk pengadaan trafo berkisar Rp200 juta,"kata Sekda, Kamis (11/6/2026).

Menurut orang nomor tiga Pemkab Halmahera Timur anggaran operasional yang tersedia saat ini belum mampu menutupi kebutuhan pengadaan trafo tersebut.  Sehingga Pemkab berencana mengalokasikan anggaran melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P).

Langkah tersebut ditempuh agar Rumah Sakit Pratama Wasileo dapat segera beroperasi secara optimal. Sebab, dari sisi sumber daya manusia, tenaga medis maupun paramedis dinilai telah siap memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Ia juga menyoroti besarnya kebutuhan biaya listrik yang harus ditanggung rumah sakit. Ia memperkirakan tagihan listrik bulanan untuk fasilitas kesehatan sekelas rumah sakit daerah dapat mencapai Rp200 juta hingga Rp400 juta, bergantung pada tingkat penggunaan daya.

Menurutnya, penyediaan infrastruktur pendukung kelistrikan idealnya menjadi bagian dari layanan yang disiapkan oleh PLN.

Namun, demi mempercepat operasional rumah sakit dan memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat, Pemerintah Daerah siap mengalokasikan anggaran yang diperlukan.

"Karena kebutuhan ini mendesak dan rumah sakit harus segera beroperasi, maka Pemda akan mencari solusi melalui penganggaran. Mau tidak mau, risiko itu harus kami ambil agar pelayanan kepada masyarakat bisa segera berjalan,"tandasnya.(*)