Dampak Kenaikan BBM, Pemkab Halmahera Timur Pastikan Tarif Angkutan Umum Belum Naik

Ringkasan Berita:1. Kadishub Halmahera Timur Dwi Cahyono menegaskan tarif angkutan umum hingga saat ini belum mengalami perubahan
2. Penegasan ini disampaikan untuk meluruskan informasi yang beredar di media sosial mengenai penyesuaian tarif angkutan antarwilayah di Maluku Utara
3. Informasi hoaks tersebut menyebar pasca-kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) pada Kamis (12/6/2026)

TRIBUNTERNATE.COM, MABA - Kepala Dinas Perhubungan Halmahera Timur, Maluku Utara Dwi Cahyono menegaskan tarif angkutan umum hingga saat ini belum mengalami perubahan.

Penegasan ini disampaikan untuk meluruskan informasi yang beredar di media sosial mengenai penyesuaian tarif angkutan antarwilayah di Maluku Utara.

Informasi hoaks tersebut menyebar pasca-kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) pada Kamis (12/6/2026).

Dalam info yang beredar, tercantum daftar tarif baru untuk beberapa rute antarkabupaten, seperti:

Baca juga: Jagokan Argentina di Piala Dunia 2026, Bupati Halmahera Timur: Agenda Nobar Harus Tetap Tertib

Sofifi – Subaim
Sofifi – Buli
Sofifi – Maba

Dwi menjelaskan, masyarakat harus memahami pembagian kewenangan terkait penetapan tarif transportasi:

1. Tarif antarkabupaten: Merupakan kewenangan penuh Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

2. Tarif dalam wilayah: Merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Haltim melalui Dinas Perhubungan.

"Sampai saat ini, kami di Halmahera Timur belum menetapkan tarif baru secara resmi kepada masyarakat, "kata Dwi saat ditemui Tribunternate.com diruang kerjanya, Jumat (12/6/2026).

Oleh karena itu, ia meminta masyarakat untuk tidak langsung memercayai informasi tarif yang beredar sebelum ada keputusan resmi dari pemerintah.

Langkah selanjutnya

Saat ini, pihaknya masih menunggu langkah dan keputusan dari Pemprov Maluku Utara terkait isu tarif tersebut.

Baca juga: PT NKA Gelar Pelatihan Budidaya Maggot di Desa Soagimalaha Halmahera Timur

Di sisi lain, pihaknya juga akan terus mencermati dampak kenaikan BBM terhadap biaya operasional transportasi umum di lapangan.

"Kami akan membahas masalah ini bersama Organda dan pemangku kepentingan terkait, agar masyarakat segera memperoleh kepastian tarif angkutan, "ujarnya.

"Hasil pembahasan tersebut nantinya akan menjadi dasar penentuan kebijakan tarif yang transparan dan terukur, "tandas Dwi. (*)