Bupati Halmahera Timur Ubaid Yakub Sebut Pemangkasan Dana TKD Tidak Membebani Masyarakat

Ringkasan Berita:1. Pemangkasan dana TKD tidak membebani masyarakat Halmahera Timur
2. Dana dari pemerintah pusat melalui Kemenku RI itu di potong 30 persen untuk Halmahera Timur di tahun depan
3. Selain itu perihal pemangkasan yang dimaksud juga tidak mempengaruhi roda pemerintahan yang ia pimpin sekarang ini

TRIBUNTERNATE.COM, MABA - Menurut Bupati Halmahera Timur, Maluku Utara Ubaid Yakub, pemangkasan dana transfer ke daerah atau TKD tidak membebani masyarakat.

Selain itu, perihal pemangkasan yang dimaksud juga tidak mempengaruhi roda pemerintahan yang ia pimpin sekarang ini.

Diketahui, dana dari pemerintah pusat (pempus) melalui Kemenku RI itu di potong 30 persen untuk Halmahera Timur di tahun depan.

"Kita berjalan apa adanya yang sejalan dengan yang sudah ada, "papar Ubaid Yakub saat ditemui disela-sela kerjanya, Kamis (6/11/2025).

Baca juga: Kajati Malut Tinjau Gedung Kejati di Sofifi, Upaya Pemprov Perkuat Fungsi Ibu Kota Provinsi

"Karena kalau kita mengekspor PAD, saya pastikan itu yang memberatkan masyarakat, "sambungnya.

Meski pun kebijakan pempus melalui TKD justru mengurangi anggaran yang terbilang cukup besar bagi daerah.

"Karena kalau kita ingin mengeksplor PAD dan seterusnya pada sumber-sumber lain, pada akhirnya memberatkan masyarakat, saya tidak menginginkan itu, "tegasnya.

Baca juga: Bupati Halmahera Timur Bilang Pengembangan Pariwisata Butuh Investasi

Sebelumnya, Ubaid Yakub mengatakan rencana pemotongan dana TKD 2026 menunggu Peraturan Kementrian Keuangan (Permenkeu) terkait besaran dana yang akan dipangkas.

Sehingga ia mengambil langkah tegas dengan cara melakukan revitalisasi serta memaksimalkan perihal milik daerah.

"Kita ingin mengrevitalisasi dan memaksimalkan apa yang sudah ada di daerah saya kira itu lebih penting, "tandasnya. (*)