Seluruh OPD Pemkab Halmahera Timur Diminta Segera Masukan LPPD 2025

Ringkasan Berita:1. Seluruh OPD Pemkab Halmahera Timur, Maluku Utara diminta segera masukan LPPD 2025
2. Tribunners harus tahu bahwa LPPD merupakan kepanjangan dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
3. Di mana LPPD memuat capaian program kerja (Proker) sebuah OPD dalam setahun pekerjalan/berjalan

TRIBUNTERNATE.COM, MABA - Seluruh OPD Pemkab Halmahera Timur, Maluku Utara diminta segera masukan LPPD 2025.

Tribunners harus tahu bahwa LPPD merupakan kepanjangan dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Di mana LPPD memuat capaian program kerja (Proker) sebuah OPD dalam setahun pekerjalan/berjalan.

Ketegasan memasukan LPPD 2025 ini disampaikan Kabag Pemerintahan Halmahera Timur Ibnu Tamrin kepada Tribunternate.com.

Baca juga: Belasan Laka Lantas Terjadi di Halmahera Timur Sepanjang 2025, 10 di Antaranya Meregang Nyawa

Ia mengatakan, memasukan LPPD tertuang dalam UU nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah.

Dan Peraturan Pemerintah nomor 13 tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah.

"Jadi aturannya seperti ini untuk awal mula ingin memasukan LPPD mereka (OPD-OPD)."

"Yaitu Kasubag Perencanaan dan Pelaporan atau pejabat lainnya yang linier sebagai tim penyusun LPPD di unit kerja masing-masing menyampaikan ke Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah (Setda)."

"Dalam penyampaian tadi, jangan lupa cantumkan nomor HP yang bisa dihubungi paling lambat, Jumat 9 Januari 2026."

"Kemudian juga siapkan serta menyampaikan data-data sebagaimana terlampir dalam rangka penyusunan LPPD."

Baca juga: Halmahera Timur Koleksi 72 TKA Sepanjang 2025

"Hal itu disampaikan melalui bagian pemerintahan Setda paling lambat, Sabtu 30 Januari 2026, "papar Ibnu Tamrin.

Penyampaian data akan di evaluasi secara berjenjang dalam proses validasi sebagai wujud responsif masing-masing Pimpinan OPD.

"Prinsipnya, hal-hal yang perlu dikoordinasikan dapat dilakukan melalui Bagian Pemerintahan Setda, "tandas Ibnu Tamrin. (*)