Pemprov Malut Tegaskan Komitmen Lindungi Pekerja Transportasi Darat Lewat BPJS Ketenagakerjaan

TRIBUNTERNATE.COM, SOFIFI - Pemerintah Provinsi Maluku Utara menegaskan komitmen memperkuat perlindungan sosial bagi pekerja sektor transportasi darat melalui sinergi dengan DPD Organda dan BPJS Ketenagakerjaan.

Komitmen itu disampaikan Wagub Malut Sarbin Sehe dalam sambutannya saat membuka dengan resmi  Rapat Pimpinan Daerah DPD Organda Maluku Utara Tahun 2026 yang digelar di Lantai 3, Bela Hotel Ternate, Senin (25/5/2026).

Kegiatan yang mengusung tema “Penguatan Sinergitas Organda dan BPJS Ketenagakerjaan dalam Perlindungan Pekerja Transportasi Darat,” ini dihadiri Anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan RI, Abdurrahman Lahabato, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Maluku Utara.

Baca juga: Sidak Jelang Idul Adha 2026, Pemprov Malut Pastikan Stok dan Harga Sembako di Ternate Aman

Lalu Ketua DPD Organda Maluku Utara, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Utara yang diwakili Kabid Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Alfian Wakanubun. Serta perwakilan Jasa Raharja, jajaran pengurus DPD Organda, dan peserta dari unsur pengusaha serta pekerja transportasi darat.

Sarbin Sehe menekankan bahwa perlindungan jaminan sosial, baik di bidang kesehatan maupun ketenagakerjaan, merupakan amanat Undang-undang Nomor 24 Tahun 2021. Menurutnya, tidak ada lagi keraguan dalam melaksanakan program tersebut. 

"Perlindungan jaminan sosial menjadi penting bagi kita semua. Hampir semua perusahaan sudah mulai serius, bahkan kelompok nelayan dan pekerja informal tertentu juga sudah mulai disentuh."

"Cara pandang kita harus berubah, karena jaminan sosial adalah bentuk perlindungan terhadap hal-hal yang tidak kita harapkan terjadi," jelas Sarbin.

Dalam kesempatan itu, Sarbin menyampaikan bahwa tahun 2025 lalu, sekitar 120-130 ribu warga Maluku Utara telah tercover jaminan sosial. Ia berharap jumlah tersebut terus meningkat agar tidak ada lagi warga tidak terlindung saat menghadapi resiko kehidupan. 

Isu transportasi dan konektivitas juga menjadi perhatian utama. Sarbin menyebut transportasi adalah urat nadi kehidupan masyarakat dan perekonomian daerah. 

"Kalau transportasi hilang, semua aktivitas berhenti. Karena itu, konektivitas dari Kabupaten ke Provinsi harus terus dibangun, meskipun dengan keterbatasan yang ada."

"Target kita, akhir 2027-2028 jarak tempuh dan akses bisa jauh lebih baik," tegasya.

Sarbin juga menyinggung rencana penyediaan SPBU khusus bagi Organisasi Angkutan dan Nelayan. Skema ini sudah dikomunikasikan dengan Pertamina untuk memudahkan akses BBM dan meringankan beban operasional. 

Selain itu, Pemprov Malut mendorong literasi jaminan sosial bagi nelayan dan kelompok rentan agar mereka memahami manfaat program dan bisa terlindung secara optimal. 

Diakhir sambutannya, Sarbin mengajak seluruh perangkat daerah, BPJS, dan Mitra kerja untuk bekerja ikhlas dan bersama-sama tanpa perbedaan pandangan. 

"Ini adalah bagian dari amal jariah kita. Mari lindungi mereka yang harus dilindungi. Tugas kita adalah memastikan setiap warga Maluku Utara merasa aman dan terlindungi dalam aktivitas kehidupannya,"tutupnya.