Peresmian Pelabuhan Jorjoga Taliabu Terkendala Utang ke Pihak Rekanan Rp 1 Miliar

TRIBUNTERNATE.COM, TALIABU - Pelabuhan Jorjoga di Kecamatan Taliabu Utara, Pulau Taliabu, Maluku Utara belum juga difungsikan.

Padahal proyek peningkatan pelabuhan tersebut sudah 100 persen.

Sebelumnya, peresmian dijadwalkan pada 20 Maret 2025 namun ditunda.

Kemudian dijadwalkan lagi pada 18 Juni 2025, hasilnya juga dibatalkan.

Baca juga: Waduh! 2 Pekerja Hiburan Malam di Taliabu Terdeteksi Penyakit Kelamin

Salah satu kendala penundaan peresmian karena anggaran pembangunannya belum dicairkan semua.

Plt Kepala Dinas Perhubungan Pulau Taliabu, Martono, membenarkan informasi ini.

Dikatakan, untuk pembangunan Pelabuhan Jorjoga sudah selesai.

Namun masih ada sisa utang yang belum dibayar pemerintah daerah ke pihak rekanan Rp 1,5 miliar.

"Insya Allah kalau sudah dibayar, sudah bisa diresmikan,  kata Martono kepada Tribunternate.com, Sabtu (13/9/2025).

Sambungnya, di APBD-P 2025, pihaknya usul anggaran pembayaran sisa tunggakan yang belum terbayar Rp 1,5 miliar.

Akan tetapi anggaran yang diusul tersebut belum terakomodir semuanya.

"Kemarin sempat dengan TAPD untuk kalau bisa dimasukkan (sisa utang) di perubahan, hanya ternyata di perubahan (APBD) ini baru direalisasikan Rp 1 miliar, nanti di 2026 lagi baru sisanya, "ungkapnya.

Karenanya dalam waktu dekat, pihaknya akan berkoordinasi dengan pihak rekanan pekerja Pelabuhan Jorjoga untuk duduk bersama dengan masyarakat bahas peresmian yang dimaksud.

"Kendalanya utang-piutang, karena kita mau resmikan kan masyarakat halang, jadi kita tidak bisa masuk."

"Tapi kita juga sudah berkoordinasi dengan rekanan untuk memanggil mereka (masyarakat), mudah-mudahan 1-2 hari ini Insya Allah kita upayakan, "terangnya.

Baca juga: Ini Alasan Warga Minta Pelabuhan Jorjoga Taliabu Segera Difungsikan

Diketahui, bangunan Pelabuhan Jorjoga sempat dipalang warga pekerja jembatan tersebut.

Mereka memblokade pelabuhan lantaran upah kerja belum dibayar oleh pihak kontraktor.

Sementara itu, pihak kontraktor belum dapat membayar lunas upah pekerja, lantaran anggaranya belum dicairkan 100 persen oleh pemerintah daerah. (*)