Penyebab Pemkab Taliabu Tak Terima DBH Perkebunan

Ringkasan Berita:1. DBH Pemkab Pulau Taliabu nihil karena seluruh potensi perkebunan tercatat atas daerah Luwuk, Sulawesi Tenggara
2. Karena itu DPRD Pulau Taliabu sudah membuat peraturan daerah (Perda) untuk mendata hasil kebun
3.Suratman: Namanya Perda Sistematika Pemasaran Hasil Perkebunan dan Perikanan

TRIBUNTERNATE.COM, TALIABU - Pemkab Pulau Taliabu, Maluku Utara tidak menerima dana bagi hasil (DBH) perkebunan.

Padahal tercantum dalam RPJMD, BPS mencatat hasil tani salah satunya cengkeh tiap tahunnya capai ratusan ton.

"Kita dari sektor perkebunan, DBH kita nihil, karena seluruh potensi perkebunan kita keluar maupun ke publik itu tercatat dari gudang Luwuk, tidak tercatat gudang Taliabu."

Demikian disampaikan Anggota Komisi II DPRD Pulau Taliabu Suratman Baharudin saat dikonfirmasi Tribunternate.com, Rabu (3/12/2025).

Baca juga: Update Kasus Pengeroyokan Seorang Bapak di Taliabu, 4 dari 6 Terduga Pelaku Diamankan

Sambungnya, sehingga ketika membahas tentang potensi cengkeh, kelapa dan kakao di kementerian tidak tercatat.

"Karena apa?, karena memang datanya masuk di Sulawesi, bukan di kita, "imbuhnya.

Baca juga: DPW Tani Merdeka Indonesia Maluku Utara Utamakan Pemberdayaan Kelompok Tani Taliabu

Berangkat dari persoalan ini, DPRD sudah membuat peraturan daerah (Perda) untuk mendata hasil kebun.

Namanya Perda Sistematika Pemasaran Hasil Perkebunan dan Perikanan.

"Aturan itu salah satunya menyebutkan bahwa ketika pengusaha yang melakukan hasil perikanan dan perkebunan, harus terdaftar izin usahanya di sin, supaya semua hasil tersebut terdata milik kita, "jelasnya. (*)