Rakor Pencegahan Korupsi, Sekda Halteng Soroti Pengadaan dan Pengelolaan Keuangan

Ringkasan Berita:

1. Sekda Halteng, Bahri Sudirman, memimpin rapat koordinasi tindak lanjut atensi KPK yang dihadiri para kepala OPD dan pemangku kepentingan.
2. Rapat bertema pencegahan korupsi dan pengadaan barang/jasa ini membahas penguatan sistem pengendalian intern, termasuk pengelolaan keuangan daerah dan manajemen ASN.
3. Sekda menekankan pentingnya koordinasi lintas instansi agar setiap rekomendasi KPK dapat ditindaklanjuti secara optimal.

TRIBUNTERNATE.COM, WEDA – Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halmahera Tengah, Maluku Utara, Bahri Sudirman, memimpin rapat koordinasi tindak lanjut atensi KPK Republik Indonesia, Selasa (28/4/2026).

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memperkuat upaya pencegahan korupsi serta memastikan seluruh rekomendasi dan perhatian dari KPK dapat ditindaklanjuti secara optimal.

Rapat bertema “IPKD MCSP 2025 – Pencegahan Korupsi dan Pengadaan Barang/Jasa” ini dihadiri oleh para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), pejabat terkait, serta pemangku kepentingan lainnya.

Baca juga: Oknum Polisi di Ternate Dilaporkan Istri atas Dugaan KDRT

Dalam kesempatan tersebut, ia menekankan pentingnya keseriusan seluruh instansi dalam menindaklanjuti setiap arahan.

Bahri menjelaskan, terdapat sejumlah area strategis yang melibatkan banyak OPD, seperti perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, manajemen ASN, pengelolaan aset, hingga pengawasan internal.

Menurutnya, aspek-aspek tersebut tidak dapat ditangani oleh satu instansi saja, sehingga membutuhkan koordinasi yang kuat.

“Kita harus memastikan bahwa setiap atensi yang diberikan KPK segera ditindaklanjuti dengan langkah konkret,” ujar Bahri.

Ia menambahkan, hal tersebut bukan hanya kewajiban, tetapi juga merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam memberantas korupsi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

“Koordinasi yang baik dapat menghindari tumpang tindih kewenangan dan mempercepat penyelesaian masalah,” lanjutnya.

Baca juga: Hujan Deras Guyur Taliabu, Ruas Jalan di Desa Wayo Tergenang dan Membahayakan Pengendara

Rapat ini juga membahas strategi penguatan sistem pengendalian intern, khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah serta proses pengadaan barang dan jasa.

Melalui koordinasi yang baik, diharapkan seluruh permasalahan dapat diselesaikan secara tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Kegiatan ini merupakan wujud nyata komitmen Pemkab Halmahera Tengah dalam mendukung upaya nasional pemberantasan korupsi serta menjaga integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan,” tandasnya. (*)