Pemprov Maluku Utara Percepat Digitalisasi Keuangan, KKPD Jadi Andalan Tingkatkan Transparansi

Ringkasan Berita:1. Pemprov Maluku Utara terus memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah
2. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah memasifkan penggunaan kartu kredit pemerintah daerah (KKPD) di seluruh OPD
3. Hal ini ditegaskan oleh Kepala BPKAD Maluku Utara Ahmad Purbaya dalam kegiatan sosialisasi KKPD di Aula Nuku Lantai II Kantor Gubernur, Selasa (28/4/2026)

TRIBUNTERNATE.COM, SOFIFI - Pemprov Maluku Utara terus memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah memasifkan penggunaan kartu kredit pemerintah daerah (KKPD) di seluruh OPD.

Hal ini ditegaskan oleh Kepala BPKAD Maluku Utara Ahmad Purbaya dalam kegiatan sosialisasi KKPD di Aula Nuku Lantai II Kantor Gubernur, Selasa (28/4/2026).

Kepada awak media usai kegiatan, Purbaya menjelaskan bahwa sosialisasi ini merupakan tindak lanjut dari amanat pemerintah pusat terkait kewajiban penerapan transaksi non-tunai di lingkungan pemerintah daerah.

Baca juga: Jendra Firdaus Resmi Jabat Aspidsus Kejati Maluku Utara, Fokus Tuntaskan Kasus Korupsi

"Urgensi kegiatan ini adalah meminimalkan transaksi tunai, tujuannya agar tata kelola keuangan ke depan menjadi lebih baik, transparan, dan akuntabel, "ujarnya.

Meski sistem KKPD sebenarnya telah berjalan, Purbaya mengakui masih terdapat sejumlah kendala teknis di lapangan yang menyebabkan implementasinya belum optimal.

Oleh karena itu, pihaknya menggandeng BNI dan Bank Maluku-Malut untuk memberikan pemahaman serta pendampingan kepada para pengelola keuangan.

"Masih ada keluhan kartu tidak bisa digunakan. Padahal, 40 persen dari uang persediaan (UP) dialokasikan melalui KKPD."

"Jika ini terhambat, serapan anggaran juga bisa terganggu. Melalui sosialisasi ini, kami ingin memastikan kendala tersebut dapat diatasi, "jelasnya.

Pada tahap awal, penggunaan KKPD difokuskan pada sejumlah pos belanja tertentu sesuai peraturan gubernur (Pergub) seperti biaya perjalanan dinas, pembelian bahan bakar serta alat tulis kantor (ATK).

"Keunggulan KKPD adalah memudahkan transaksi. Kegiatan bisa tetap berjalan menggunakan pagu kartu kredit meski dana tunai belum cair."

"Namun, karena kondisi wilayah dan keterbatasan pemahaman aparatur, pendampingan perbankan sangat diperlukan, "tambahnya.

Sementara Pimpinan Cabang Bank Maluku-Malut Cabang Ternate Sherley Tiffany Metekohy menyatakan pihaknya siap mendukung penuh implementasi program tersebut.

Baca juga: NHM Perkuat Standar Keselamatan Lewat Sertifikasi Juru Ledak II di Gosowong

Sebagai pengelola Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), pihaknya berkomitmen memberikan dukungan teknis agar penggunaan KKPD berjalan maksimal.

"Ini merupakan bagian dari upaya bersama untuk meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan daerah, "ujar Sherley.

Sementara itu Branch Manager BNI Cabang Ternate Denny Stevy Akay menambahkan, layanan KKPD merupakan bagian dari solusi pemerintah (government solution) untuk mendorong literasi keuangan di lingkungan birokrasi sekaligus menghadirkan sistem pembayaran yang terintegrasi. (*)