Sekkab Halmahera Timur Kaji Kendala Penugasan Tenaga Medis Honorer di RS Pratama Wasileo

Ringkasan Berita:1. Pemkab Halmahera Timur sedang mencari solusi atas kendala terkait penugasan tenaga medis honorer di RS Pratama Wasileo
2. Diketahui, sejumlah tenaga honorer masih menyatakan keberatan untuk ditempatkan di fasilitas kesehatan tersebut
3. Persoalan ini menjadi catatan penting bagi pemerintah daerah untuk segera dikaji dan dicarikan solusi terbaik

TRIBUNTERNATE.COM, MABA - Sekkab Halmahera Timur, Maluku Utara Ricky Chairul Richfat mengungkapkan adanya kendala terkait penugasan tenaga medis honorer di RS Pratama Wasileo, Kecamatan Maba Utara.

Diketahui, sejumlah tenaga honorer masih menyatakan keberatan untuk ditempatkan di fasilitas kesehatan tersebut.

Persoalan ini menjadi catatan penting bagi pemerintah daerah untuk segera dikaji dan dicarikan solusi terbaik.

"Kami saat ini masih melakukan kajian dan pertimbangan mendalam mengenai penentuan kebijakan bagi para tenaga honorer, "ujar Ricky kepada Tribunternate.com, Kamis (30/4/2026).

Baca juga: Bupati Halmahera Timur Ajak Seluruh Elemen Sukseskan Sensus Ekonomi 2026

Meskipun terdapat kendala, pihaknya terus berupaya agar para tenaga medis honorer bersedia mengabdi di RS Pratama Wasileo demi menjamin pelayanan kesehatan di Maba Utara.

Menurutnya, beberapa aspek teknis masih dalam tahap pertimbangan. Jika proses kajian telah final, hak-hak para tenaga honorer akan segera dipenuhi.

"Jika sudah final, gaji honorer akan segera dibayarkan agar mereka bisa menerima haknya dengan semestinya, "tambahnya.

Terkait mekanisme pembayaran gaji tenaga honorer daerah, ia menyebutkan pihaknya masih menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat, khususnya dari Kementerian Kesehatan serta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

Baca juga: PT Position Dorong Ekonomi Lokal Lewat Pengembangan UMKM Crowded Coffee di Halmahera Timur

Hingga saat ini, belum ada arahan spesifik mengenai regulasi dan mekanisme pembayaran gaji untuk tahun berjalan.

"Kami berharap petunjuk dari pusat bisa segera turun agar masalah ini dapat diatasi dengan baik."

"Tujuan utamanya adalah memastikan rasa keadilan bagi seluruh tenaga honorer tanpa ada kecemburuan sosial, "tandas Ricky. (*)