Sujiwo Tejo: Jika Pakai Duit, Pemilihan Tak Langsung Itu 'Damai' dan Pemilihan Langsung Itu 'Gaduh'

TRIBUNTERNATE.COM - Wacana pemilihan presiden dan wakil presiden secara tidak langsung menimbulkan banyak pro dan kontra.

Mulai dari kalangan pejabat, politisi, masyarakat umum hingga budayawan dan sastrawan.

Salah satunya budayawan Sujiwo Tejo yang ikut buka suara.

Hal ini diungkapkan Sujiwo Tejo melalui akun media sosial Twitternya, @sudjiwotedjo pada Kamis 28 November 2019 pagi.

Menurut Sujiwo Tejo pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung maupun tidak langsung memiliki nilai positif dan negatif.

• Ahok Punya Tugas Berat Berantas Mafia Migas, Sujiwo Tejo Harap BTP Jadi Urakan, Tak Banyak Teori

• Sujiwo Tejo: Met Jalan Djaduk Ferianto, Aku, Butet & Agus Noor Masih Harus Gedebugan Hidup

"Pemilihan langsung/tidak, masing2 ada plus/minusnya," tulis Sujiwo Tejo.

Sujiwo Tejo menjabarkan tiap-tiap poin dari nilai positif dan negatif di pemilihan secara langsung dan tidak langsung.

Walaupun secara garis besar, Sujiwo Tejo menuliskan fungsi uang sebagai bahan patokan.

Untuk pemilihan tidak langsung, Sujiwo Tejo menjelaskan bahwa sistem ini akan berlangsung damai.

Pasalnya uang yang beredar hanya di kalangan tertentu saja, dan uang diperoleh tiap penerima dalam jumlah yang besar-besar.

"Jika pakai duit, pemilihan tak langsung itu “damai”, tp duitnya beredar di kalangan terbatas walau besar2," imbuhnya.

Sedangkan untuk pemilihan secara langsung, Sujiwo Tejo menilai sistem ini akan membuat gaduh masyarakat.

Dimana uang tersebut akan beredar luas ke masyarakat walaupun dalam nominal kecil.

Nominal uang kecil itu pun bisa digunakan untuk menyablon kaos atau spanduk, menyewa soundsystem dan hal-hal lainnya.

"Pemilihan langsung, jika pakai duit, “gaduh” tp duit beredar luas walau kecil2 utk sablon/spanduk, soundsystem dll dll," pungkas Sujiwo Tejo.

• Sujiwo Tejo Akui Tak Suka Ahok: Kalau Ingin Saya Netral, Kurangi Menyalahkan Anies Baswedan

Selain Sujiwo Tejo, musisi ternama Iwan Fals pun juga angkat bicara.

Hal ini disampaikan Iwan Fals melalui akun media sosial Twitternya, @iwanfals pada Kamis (28/11/2019) malam.

Iwan Fals menilai, usul PBNU terkait pemilihan Presiden oleh MPR dirasa mengalami kemunduran birokrasi.

Menurut Iwan Fals, alasan usul PBNU ini didasarkan pada Pemilu 2019 lalu yang dianggap sangat keras.

"PBNU usul, Presiden dipilih MPR, karena Pemilu kemaren (2019) sangat sangat sooaangat keras...lha tapi kan Alhamdulillah selamet Kyai, masak mundur lagi...," tulis Iwan Fals.

Politisi PKS Tolak Pemilihan Presiden oleh MPR

Dilansir dari Kompas.com, Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menyatakan tidak setuju jika Presiden dipilih oleh Majelis Permusyaratan Rakyat (MPR).

"Kalau saya pribadi menolak karena pemilihan Presiden ini justru melahirkan orang kayak Joko Widodo (Jokowi) maupun Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang sebetulnya sangat sedikit," ujar Mardani kepada wartawan di bilangan Tanjung Duren Selatan, Jakarta Barat, Kamis (27/11/2019).

"Sehingga jika dikembalikan ke MPR, ya oligarki (kembali lagi seolah menjadi sistem oligarki)," lanjut Mardani.

Anggota Komisi II ini menyarankan tiga hal terkait pemilihan Presiden. Pertama, menurunkan ambang batas pencalonan Presiden.

Mardani menilai, persoalan biaya politik yang tinggi diawali dengan tingginya ambang batas pencalonan Persirden.

"Ya biaya politik tinggi paling utama itu untuk beli perahu (dukungan) yang mahal. (Misal) Saya punya partai cuma dapat 7 persen (kursi di DPR), nah buat (meraih ambang batas pencalonan Presiden) 20 persen (kursi) maka beli dua perahu itu mahal banget," jelas Mardani.

Kedua, Mardani menyarankan memakai sistem rekapitulasi hasil pemungutan suara secara elektronik atau rekapitulasi elektronik.

"Sebab sistem ini memudahkan proses. Kemudian ketiga, memperpendek masa kampanye dalam pemilihan Presiden," ungkap Mardani.

• Soal Nasionalisme Artis, Sujiwo Tejo: Nge-bully Itu ke Seniman, Jangan ke Artis!

Dia melanjutkan, tiga usulan ini bisa dimasukkan dalam revisi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

"Jadi, Presiden tetap dipilih langsung oleh masyarakat tatapi bisa murah jika ada aturan perundangan yang tepat," tambah Mardani.

Sebelumnya, pimpinan MPR melakukan safari politik ke Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

Dalam kunjungan itu, menurut Ketua MPR Bambang Soesatyo, pihaknya banyak mendapat masukan terkait isu kebangsaan.

Salah satu isu mengenai wacana pemilihan presiden dan wakil presiden secara tidak langsung.

Kepada Bambang, PBNU mengusulkan agar presiden dan wakil presiden kembali dipilih oleh MPR.

Sementara itu, Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj mengatakan, usulan pemilihan presiden oleh MPR disampaikan setelah menimbang mudarat dan manfaat Pilpres secara langsung.

Pertimbangan itu tidak hanya dilakukan oleh pengurus PBNU saat ini, tetapi juga para pendahulu, seperti Rais Aam PBNU almarhum Sahal Mahfudz, dan Mustofa Bisri.

Mereka menimbang, pemilihan presiden secara langsung lebih banyak mudaratnya ketimbang manfaatnya.

"Pilpres langsung itu high cost, terutama cost sosial," ujar Said.

(TribunTernate.com/Sri Handayani, Kompas.com)