Senin, 4 Mei 2026
Halmahera Timur
Halmahera Timur Berbenah Menuju Transformasi Kemajuan

Kasus Harley Ilegal, Erick Thohir Ancam Copot Direksi Garuda, Sri Mulyani Tingkatkan Kewaspadaan

Erick Thohir mengancam akan mencopot direksi Garuda Indonesia jika terbukti terlibat dalam kasus penyelundupan onderdil Harley Davidson.

Tayang:
Editor: Sansul Sardi
Tribunnews/Herudin
Pengusaha Erick Thohir saat diwawancara secara khusus oleh Tribunnews, di Jakarta, Senin (30/9/2019). Wawancara tersebut seputar aktivitas Erick Thohir saat ini dan juga isu dirinya yang dicalonkan menjadi menteri di kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) periode kedua. 

Dimana petugas Bea dan Cukai mendapati barang-barang ilegal berupa onderdil motor Harley Davidson saat pesawat Airbus A330-900 yang dipesan oleh maskapai pelat merah tersebut tiba di Indonesia pada pertengahan November 2019 lalu.

Menanggapi hal itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan respon.

Dia mengatakan, banyak kebijakan dari pemerintah untuk mempermudah dunia usaha dalam hal bea cukai.

Namun, masih saja ditemukan adanya penyeludupan meskipun pihak Bea dan Cukai telah meningkatkan kewaspadaannya.

"Sering kami sebagai pemerintah mendengar dari dunia usaha meminta suatu kemudahan. Dan kita memformulasikan policy kemudahan. Begitu kita buat kemudahan, ada saja penumpang gelapnya, menggunakan hal itu untuk berbuat penyeludupan. Dilema seperti ini selalu kita hadapi terus-menerus. Kita sudah melakukan tindakan tegas sekarang," ungkapnya ditemui di Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Selasa (3/12/2019).

Atas kasus tersebut, pihaknya berencana bekerja sama dengan Pemerintah Singapura untuk menekan adanya distribusi ilegal. Sekaligus mengevaluasi ekspor dan impor Indonesia yang selalu timpang.

"Jadi teman-teman bea dan cukai sudah meningkatkan kemampuan mereka dan tentu bekerja sama dengan negara-negara lain terutama Singapura," ujarnya.

"Waktu kemarin saya ke sana, Menteri Keuangannya terus dan akan MoU atau kerja sama antara bea cukai Indonesia dengan Singapura sehingga barang yang keluar dari Singapura dan masuk ke kita menjadi lebih konsisten. Ini penting mengevaluasi ekspor dan impor. Sekaligus menekan ruang untuk terjadinya penyeludupan," tuturnya.

Lebih lanjut, mantan direktur pelaksana Bank Dunia ini menjelaskan, walaupun Otoritas Bea dan Cukai telah memudahkan kebijakan sekaligus meningkatkan kewaspadaan, tetap saja terjadi kebobolan. 

Sebab, pihak penyeludup selalu berhasil mencari cara untuk menyeludupkan.

"Kalau pun kita melakukan ini selalu saja akan ada cobaan untuk melakukan penyeludupan. Karena memang pekerjaan mereka menyeludup itu saja. Kalau perubahan policy kenaikan peningkatan kewaspadaan, mereka juga akan semakin canggih. Jadi kita akan terus menangani penanganan kita, intelijen kita," ucapnya.

Sri Mulyani menyebut, atas kejadian ini, Kementerian Keuangan tidak akan berhenti memperbaiki layanan.

"Karena ketakutan akan pelanggaran kemudian semua ditetapkan sehingga masyarakat menjadi menderita dan dunia usaha, kan enggak boleh juga. Pelayanan tetap kita lakukan tetapi kewaspadaan tetap kita tingkatkan," katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal (Dirjen) Bea dan Cukai Heru Pambudi enggan berkomentar banyak terkait kasus penyeludupan yang dilakukan oleh karyawan maskapai Garuda Indonesia.

Dia menyebut, pihaknya akan menuntaskan masalah sitaan dalam waktu dua hari sejak disitanya pada pertengahan November 2019 lalu.

Sumber: Kompas.com
Halaman 2/3
Ikuti kami di

Komentar

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved