Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga: Erick Thohir Sapu Bersih BUMN Tanpa Tebang Pilih

TRIBUNTERNATE.COM - Staf Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Arya Sinulingga, menyambut baik langkah Menteri BUMN, Erick Thohir, 'bersih-bersih' BUMN.

Arya Sinulingga menegaskan jika gebrakan Erick Thohir itu dilakukan secara merata, tak tebang pilih.

Ia pun mencontohkan kasus yang terjadi di Garuda Indonesia.

Di mana Erick Thohir secara tegas memberhentikan lima direksi PT Garuda Indonesia yang diduga terlibat kasus penyelundupan Harley Davidon dan sepeda Brompton.

"Ini kan sudah jelas ya. Contoh aja kasus Garuda, kan enggak tebang pilih. Bayangkan lima loh direkturnya yang dicopot. Jadi betul-betul pimpinan atasnya yang dicopot," ujar Arya, dalam program Sapa Indonesia Pagi yang dilansir TribunTernate dari kanal YouTube Kompas TV, Selasa (10/12/2019).

Lebih lanjut, Arya menyebut bahwa BUMN selama ini tak mencari-cari kesalahan.

"Kami percaya bahwa teman-teman BUMN ini adalah orang-orang terbaik bangsa. Nah, karena itulah jangan kita bikin salah."

"Kalau nggak bener ya konsekuensinya seperti yang di Garuda," imbuhnya.

• Susul Ari Askhara, Heri Akhyar dan 3 Direksi Garuda Lain Resmi Dicopot Erick Thohir, Ini Profilnya

Diakui Arya, Erick Thohir merasa sedih saat mencopot direksi Garuda Indonesia.

Namun, langkah tersebut harus ia lakukan untuk menertibkan BUMN.

Arya pun menyebut jika langkah sapu bersih BUMN yang dilakukan Erick Thohir dimulai dari dalam tubuh BUMN.

Video selengkapnya:

Pergantian Direksi Garuda

Melansir Kompas.com, PT Garuda Indonesia Tbk akan melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ( RUPSLB) pada pertengahan Januari 2020.

Di dalam RUPSLB tersebut akan dilantik jajaran direksi baru.

Sebab, saat ini lima direksi Garuda Indonesia telah diberhentikan karena diduga terlibat kasus penyelundupan Harley Davidson dan sepeda Brompton.

Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan, dewan komisaris Garuda Indonesia telah menyampaikan pemberitahuan penyelenggaraan RUPSLB kepada Otoritas Jasa Keuangan ( OJK) pada Senin (9/12/2019).

Sesuai aturan, penyelenggaraan RUPSLB bagi perusahaan Tbk baru bisa dilaksanakan setelah 45 hari dari surat permohonan yang diajukan ke OJK.

“Hari ini mulai dikirim ke OJK. Jadi RUPS-nya 45 dari hari ini,” ujar Arya di Kementerian BUMN, Jakarta, Senin.

Dengan perkiraan waktu pengajuan tersebut, maka RUPSLB Garuda Indonesia akan berlangsung paling cepat pada pertengahan Januari 2020.

Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir resmi mencopot lima direksi Garuda Indonesia.

Kelima direksi tersebut yakni, Direktur Utama Ari Askhara, Direktur Operasi Bambang Adi Surya, Direktur Kargo dan Pengembangan Usaha Mohammad Iqbal, Direktur Teknik dan Layanan Iwan Joeniarto dan Direktur Human Capital Garuda Indonesia Heri Akhyar.

• 5 Direksi Garuda Dicopot Erick Thohir, Garuda Akan Lantik Jajaran Direksi Baru Januari 2020

Karyawan Garuda Diminta Erick Thohir Lakukan Ini

Menteri BUMN Erick Thohir dan Dewan Komisaris PT Garuda Indonesia meminta para karyawan tetap melakukan layanan yang terbaik kepada para pengguna jasa penerbangan meski kemungkinan terpengaruh oleh kasus penyelundupan motor Harley Davidson.

"Seluruh karyawan Garuda di manapun berada, diminta untuk menjalankan tugas seperti biasa," kata Komisaris Utama Garuda Indonesia Sahala Lumban Gaol saat membacakan hasil pertemuan Menteri BUMN dengan Dewan Komisaris Garuda di Jakarta, Sabtu (7/12/2019), dilansir dari Kompas.com.

Ikut hadir dalam kesempatan ini Komisaris Independen Herbert Timbo Siahaan, Komisaris Independen Eddy Porwanto Poo, Komisaris Independen Insmerda Lebang, Komisaris Chairal Tanjung, Plt Direktur Utama Fuad Rizal dan Direktur Niaga Pikri Ilham Kurniansyah.

Permintaan untuk melaksanakan tugas dalam rangka pelayanan dan menjaga nama baik Garuda serta bangsa Indonesia kepada para pilot dan kru kabin ini merupakan salah satu hasil dari pertemuan Menteri BUMN-Dewan Komisaris Garuda.

Poin penting lainnya dalam pertemuan itu adalah keputusan untuk memberhentikan sementara direksi Garuda yang terlibatsecara langsung maupun tidak langsung dalam kasus penyelundupan tersebut.

Sahala mengharapkan operasional Garuda tidak akan terganggu dan berlangsung normal seperti biasa karena kegiatan sehari-hari akan diemban oleh pelaksana tugas direksi.

Meski demikian, Sahala tidak mau mengungkap nama direksi yang diberhentikan sementara karena hal ini masih dalam proses penyelidikan lanjutan oleh Komite Audit Dewan Komisaris Garuda.

Dia juga enggan menyebut nama pelaksana tugas yang akan mengisi posisi direksi yang lowong.

"Kami sedang membahas siapa yang terbaik," kata Sahala.

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir dalam konferensi pers yang dilakukan secara bersama-sama Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Direktur Jenderal Bea Cukai serta Komisi XI DPR RI, pada Kamis (5/12/2019), menyatakan bahwa kasus Harley ilegal tersebut menyalahi tata kelola korporasi yang baik.

Kemudian, Dewan Komisaris Garuda Indonesia pada Jumat (6/12/2019) telah menyampaikan Surat Keputusan (SK) Dewan Komisaris No. DEKOM/SKEP/011/2019 5 Desember 2019 yang menetapkan Fuad Rizal sebagai Plt Direktur Utama Garuda Indonesia di samping melaksanakan tugasnya sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko, menyusul pencopotan Ari Askhara dari jabatan Direktur Utama Garuda Indonesia yang berlaku sejak 5 Desember 2019.

(TribunTernate.com/Kompas.com)