Dukung Nadiem Makarim Hapus UN, Komisioner KPAI Retno Listyarti: Menguntungkan Kelompok Orang Kaya

TRIBUNTERNATE.COM - Pengubahan sistem ujian nasional (UN) oleh Mendikbud Nadiem Makarim rupanya menuai banyak pro dan kontra.

Jika sebagian besar politikus mengkritik kebijakan tersebut, lain halnya dengan Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Retno Listyarti.

Retno Listyarti mengaku mendukung pengubahan sistem ujian nasional (UN).

Dilansir TribunWow.com, Retno mengaku sangat mendukung keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim itu.

Melalui tayangan Mata Najwa, Rabu (18/12/2019), Retno menyebut UN hanya menguntungkan kalangan kaya.

Sedangkan untuk kalangan miskin, banyak yang merasa rugi dengan sistem UN yang selama ini diterapkan.

Mulanya, Retno mengungkap defini belajar menurut Ki Hajar Dewantara.

Menurutnya, belajar seharusnya dilakukan dengan cara yang menyenangkan.

Bukan seperti UN yang malah membuat siswa merasa terbebani.

"Kalau belajar dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, belajar itu ya menyenangkan, belajar itu digambarkan adalah taman," ujar Retno.

"Jadi belajar itu adalah senang, anak-anak enggak perlu diiming-imingi nanti dapat hadiah dan sebagainya."

Ia menjelaskan, belajar seharusnya dilakukan siswa sebagai sebuah kebutuhan.

Bukan malah sebagai sebuah tuntutan.

"Dia merasa ingin tahu itu yang sebetulnya yang dinamakan belajar," kata Retno.

"Jadi merdeka belajarnya Pak Nadiem itu maksudnya bagaimana anak-anak itu belajar atas kemauannya, kebutuhannya."

Menurutnya, UN nasional hanya menguntungkan kelompok kaya.

"Di situlah cara berfikir dan bernalar dikuatkan," kata Retno.

"Sebenarnya, ujian nasional itu menguntungkan kelompok kaya."

Retno menjelaskan, kelompok kaya bisa dengan mudah memfasilitasi siswa dengan bimbingan belajar (bimbel) atau dengan makanan bergizi.

Hal itu disebutnya sangat berpengaruh pada hasil ujian nasional siswa.

"Jadi bagaimana kelompok kaya ini bisa membayar bimbel, mereka gizinya cukup, tidak perlu bantu orang tua," ucap Retno.

"Mereka hanya berpikir belajar makanya ujian nasionalnya tinggi."

Namun, hal itu bertolak belakang dengan apa yang dialami anak dari kalangan miskin.

"Bagaimana dengan anak-anak yang miskin?," tanya dia.

Disebutnya, siswa dari kalangan miskin harus bersusah payah mendapatkan bimbingan belajar hingga makanan bergizi seperti yang dimiliki kalangan kaya.

Di situlah letak ketidakadilan yang dimaksud Retno.

"Mereka kan harus bantu orang tua, tidak bisa bayar bimbel," ujar Retno.

"Itu kan ketidakadilan."

Lantas, ia juga menyinggung soal keahlian siswa pada bidang pelajaran tertentu.

Menurut Retno, hasil UN tak bisa dijadikan patokan kepandaianh yang dimiliki siswa.

"Satu lagi misalnya SD kan 3 mata pelajaran, matematika, bahasa dan IPA, kalau anak kita jago IPS tapi tidak bisa IPA, apa kita mau bilang anak ini bodoh?," ucap Retno.

Simak video berikut ini menit 35.15:

Imbauan Wapres pada Nadiem Makarim

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim umumkan pelaksanaan Ujian Nasional (UN) pada 2020 menjadi pelaksanaan terakhir.

Atas hal tersebut, Wakil Presiden Ma'ruf Amin lantas memberikan komentarnya terkait keputusan penghapusan UN tersebut.

Dilansir dari tayangan KompasTV, Rabu (11/12/2019), Ma'ruf mengatakan ujian nasional merupakan alat untuk mengukur standar kemampuan tiap murid.

Untuk itu, ia meminta Nadiem Makarim untuk membuat program yang punya tolok ukur yang sama dengan UN.

"UN itu kan alat ukur untuk mengukur standar daripada kemampuan anak didik dari berbagai tingkatan."

"Saya mengatakan pengganti UN harus ada alat pengukur yang efektif yang bisa mengukur tingkat standar pendidikan di masing-masing daerah," ujar Ma'ruf Amin.

Ma'ruf juga mengaku dirinya belum mengetahui secara pasti soal program pengganti UN yang akan dicanangkan oleh Nadiem.

"Saya belum tahu itu (assessment) nanti akan diuji apa memang bisa dijadikan jadi alat ukur," kata Ma'ruf.

Sebelumnya, Mendikbud Nadiem Makarim mengumumkan soal pengahapusan UN di hadapan kepala dinas seluruh Indonesia di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (11/12/2019).

"Pada 2020 UN akan dilaksanakan seperti tahun sebelumnya. Tapi, itu adalah UN terakhir (untuk metode) yang seperti sekarang dilaksanakan," ujar Nadiem Makarim seperti dikutip dari Kompas.com.

Nadiem juga memastikan kepada para orangtua untuk tetap mempersiapkan anaknya mengikuti UN tahun depan

"Silakan ya untuk bapak, ibu yang sudah investasi banyak buat anak-anaknya agar belajar untuk dapat angka terbaik di UN, " kata Nadiem Makarim.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) pun akan menyiapkan program pengganti UN sebagai syarat kelulusan.

"Diganti menjadi assessment atau penilaian kompetensi minimum dan survei karakter. Nanti akan saya jelaskan, " tuturnya. (TribunWowc.com/Jayanti Tri Utami/Fransisca Mawaski)

Artikel ini telah tayang di Tribunwow.com dengan judul Dukung Nadiem Makarim, Komisioner KPAI Retno Listyarti Sebut UN Untungkan Orang Kaya, Ini Alasannya