Halmahera Timur
Halmahera Timur Berbenah Menuju Transformasi Kemajuan

Sebut Komposisi Dewan Pengawas sangat Bagus, Erick Thohir: BUMN Siap Bekerjasama dengan KPK

Menteri BUMN, Erick Thohir menyebut komposisi Dewan Pengawas KPK sangat baik.

Editor: Sansul Sardi
Tribunnews/Herudin
Pengusaha Erick Thohir saat diwawancara secara khusus oleh Tribunnews, di Jakarta, Senin (30/9/2019). Wawancara tersebut seputar aktivitas Erick Thohir saat ini dan juga isu dirinya yang dicalonkan menjadi menteri di kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) periode kedua. 

Ngabalin Sebut Dewan Pengawas KPK Manusia Setengah Dewa, Refly Harun Sebut Ada Overlapping

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Ali Mochtar Ngabalin mengatakan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah manusia setengah dewa.

Diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik lima pimpinan KPK periode 2019-2023, Jumat (20/12/2019).

Selain melantik lima pimpinan KPK, Jokowi juga mengangkat lima anggota Dewan Pengawas KPK.

Dewan Pengawas KPK ini sebagai implementasi dari revisi UU KPK yang diusulkan DPR.

Dalam acara Apa Kabar Indonesia Malam, yang diunggah di kanal YouTube Talk Show tvOne, Kamis (19/12/2019), Ngabalin menyebut Dewan Pengawas KPK sebaagi sosok manusia setengah dewa.

Menurut Ngabalin, Dewan Pengawas KPK ada untuk memberikan jawaban terhadap harapan maupun gundah gulananya masyarakat.

Sebab, saat pembahasan revisi UU KPK, prosesnya sangat keras dengan timbulnya berbagai pro dan kontra.

AKI
Ali Mochtar Ngabalin dan Refly Harun.

"Sehingga mengapa saya harus mengatakan bahwa lima orang satu ketua dan empat anggota ini, benar-benar adalah manusia-manusia yang sudah selesai dengan urusan-urusan dirinya," kata Ngabalin.

"Sudah selesai dengan urusan dunianya, itu artinya manusia setengah dewa," jelasnya.

Ngabalin menambahkan, kelima Dewan Pengawas KPK adalah manusia yang memiliki sifat 50 sampai 75 persen sifat-sifat kenabian.

"Manusia yang memiliki sifat 50 sampai 75 persen, sifat-sifat kenabian ada pada mereka," tegas Ngabalin.

Sementara itu, Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun menyoroti soal dua hal terkait adanya Dewan Pengawas KPK.

"Saya harus kembali dulu kepada dua hal ya, pertama keberadaan dewan pengawas, kedua adalah orang-orang yang akan mengisi jabatan itu," jelas Refly.

Refly menuturkan, yang akan dibangun tidak hanya soal orang yang menduduki jabatan dewan pengawas tapi juga sistemnya.

Halaman
1234
Sumber: Tribunnews
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved