Resmikan B30, Jokowi: Saya Tak Cukup sampai ke B30, Saya Minta Menteri dan Dirut Pertamina Masuk. .

TRIBUNTERNATE.COM - Implementasi biodiesel 30 persen (B30) di salah satu SPBU yang ada di Jakarta baru saja diresmikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Tak hanya meresmikan saja, Jokowi juga meminta PT Pertamina untuk memacu BBM sejenis dengan kandungan nabati dan solar. 

Pasalnya, bila BBM Biodiesel ditingkatkan akan mengurangi defisit neraca perdagangan Indonesia.

BPS mencatat neraca perdagangan Indonesia pada November 2019, masih mengalami defisit sebesar 1,33 miliar dollar AS. Nilai impor pada November 2019 tercatat sebesar 15,34 miliar dollar AS atau naik 3,94 persen secara bulanan. Karena faktor tersebut, Jokowi meminta agar Indonesia tidak lagi mengimpor migas.

"Saya mengingatkan kunci keberhasilan implementasi program B30 maupun nantinya menuju ke B100, apakah kita mau keluar dari rezim impor atau tidak? Jangan-jangan masih ada yang suka impor BBM," katanya dalam peresmian B30 di SPBU MT Haryono, Jakarta, Senin (23/12/2019).

Ada tiga alasan menurutnya, BBM Biodiesel harus segera diimplementasikan, yakni mengupas sumber energi baru terbarukan, mengurangi ketergantungan impor migas, serta meningkatkan cadangan devisa negara.

"Alasan pertama, mencari sumber-sumber energi baru terbarukan. Kita harus melepaskan diri dari ketergantungan energi fosil dan kita sadar suatu saat pasti akan habis. Pengembangan energi baru terbarukan juga membuktikan komitmen kita untuk menjaga planet bumi, menjaga energi bersih dengan menurunkan emisi gas karbon untuk meningkatkan kualitas lingkungan," tuturnya.

Indonesia sendiri memiliki sumber daya alam (SDA) yang bisa diolah tanpa harus diekspor ke negara lain.

Salah satunya bahan minyak sawit mentah yang kini dicekal oleh Uni Eropa sekaligus mereka mengadukan kepada Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO).

"Selain itu, program B30 nantinya masuk ke B40 ke B50 dan nanti ke B100, akan tidak mudah untuk ditekan-tekan lagi oleh negara manapun. Terutama melalui kampanye negatif terhadap ekspor CPO kita. Karena kita memiliki pasar dalam negeri yang sangat besar," ucapnya.

Jokowi menambahkan, bila upaya untuk mengurangi impor terus dilakukan dengan serius, termasuk implementasi B30 ini, maka negara akan menghemat devisa berkisar Rp 63 triliun.

"Saya ingin betul-betul memonitor secara khusus dari hari ke hari, bulan ke bulan untuk implementasi B30. Setelah B20, sekarang kita masuk B30. Bagi saya tidak cukup hanya sampai ke B30. Saya minta ke menteri dan Dirut Pertamina masuk ke B40, dan 2021 masuk ke B50," katanya. (Kompas.com/Ade Miranti Karunia)

Jokowi Kesal Instruksi Bangun 5 Kilang Minyak Tak Jalan

Dalam beberapa kesempatan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meluapkan kekesalannya.

Penyebabnya, pembangunan 5 kilang yang sudah diwacanakannya sejak awal periode pertama masa jabatannya belum juga menunjukan kemajuan.

Menurutnya, sudah lebih dari 30 tahun Indonesia tak lagi membangun kilang minyak baru.

Akibatnya, untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri, Indonesia terus mengimpor BBM dalam jumlah besar yang membuat neraca perdagangan seringkali defisit.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat impor migas pada November 2019 saja mencapai 2,13 miliar dollar AS atau naik 21,6 persen dibanding Oktober 2019.

Yang membuat Jokowi makin geram, dari 5 kilang minyak yang direncanakan, tak ada satupun yang sudah terlihat bakal rampung dalam waktu dekat.

Pada tahun 2014 atau awal masa periode pertamanya, Jokowi menargetkan pembangunan kilang migas akan selesai dalam waktu tiga tahun.

Pembangunan kilang minyak jadi salah satu program Nawacita Jokowi di sektor ketahanan energi. Selain kilang, program lain di sektor ini termasuk pembangunan pembangkit 35.000 MW. 

"Kilang migas, akan kami selesaikan secepatnya. Tapi bangun kilang tidak bisa 1-2 tahun, paling tidak butuh 3 tahun," ujar Jokowi saat Musrenbangnas 2014 di Hotel Bidakara Jakarta, saat itu.

Jokowi bahkan menyinggung soal kebijakan pemerintah sebelumnya yang tak melakukan pembangunan kilang migas.

Padahal, menurut Jokowi, banyak investor yang antri untuk menanamkan modalnya dalam pembangunan kilang migas.

"Yang ingin bangun banyak sekali, ini akan kita mulai," kata Jokowi.

Tak semua kilang yang ingin dibangun benar-benar baru. Dari 5 kilang yang direncanakan, 4 kilang merupakan pengembangan dari kilang lama atau Refinery Development Master Plan (RDMP) dan 1 kilang baru atau grass root (GRR).

Kilang RDMP yang direncanakan yakni kilang Balikpapan, kilang Dumai, kilang Balongan, dan kilang Cilacap.

Sementara kilang baru atau GRR dibangun di Bontang. Belakangan bertambah satu kilang baru yakni GRR Tuban bersamaan dengan diambil alihnya PT Trans Pacific Petrochemical Indotama ( TPPI).

Tugasi Ahok

Saat kunjungan kerjanya ke TPPI di Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban. Jokowi menginstruksikan Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok membereskan masalah TPPI kurang dari 3 tahun.

"Sekarang, saya minta kepada Menteri BUMN, Direktur Utama dan Komisaris Utama Pertamina agar menyelesaikan pembangunan kilang ini tidak lebih dari tiga tahun," kata Jokowi.

Dia meminta penyelesaian kilang TPPI bisa dilakukan secepat mungkin. Soal bagaimana proses membereskannya, hal itu sepenuhnya diputuskan Ahok bersama Menteri BUMN dan Dirut Pertamina.

"Entah itu dengan kerja sama, entah itu dengan kekuatan sendiri," tegas Jokowi.

Mantan Walikota Solo ini berujar, dirinya sudah cukup kesal pembangunan kilang di Indonesia molor bertahun-tahun. Padahal pembangunan kilang baru masuk dalam program Nawacita yang digagasnya. (Kompas.com/Muhammad Idris)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Resmikan B30, Jokowi: Jangan-jangan Masih Ada yang Suka Impor BBM..." dan "Masih Ingat Janji Jokowi Bangun 5 Kilang Minyak?"