Sikap Lembek Prabowo Terkait Klaim China atas Natuna Dikritik PKS: Harus Tegas dan Punya Wibawa

TRIBUNTERNATE.COM - Sikap Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto terkait klaim China atas perairan Natuna akhirnya mulai disoroti oleh berbagai pihak.

Salah satunya Partai Keadilan Sejahtera ( PKS).'

Di mana PKS menyayangkan sikap Prabowo Subianto yang dinilai tidak tegas terkait klaim China atas perairan Natuna.

Juru bicara (Jubir) PKS Muhammad Kholid menuturkan bahwa Prabowo harus bertindak tegas dan tidak boleh menganggap enteng masalah kedaulatan bangsa.

• Indonesia Vs China soal Laut Natuna, Susi: Tenggelamkan! Sejak 2015 Mereka Tak Berani Masuk ZEE Kita

"Pak Prabowo sebagai Menhan tidak boleh anggap isu kedaulatan sebagai isu yang enteng. Santai. Sikapnya harus tegas dan punya wibawa. Kalau lembek, santai-santai, bangsa ini akan semakin direndahkan oleh bangsa lain karena tidak punya keberanian dalam bersikap," ujar Kholid dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Sabtu (4/1/2020).

Kholid pun meminta pemerintah harus bersikap keras dan tidak boleh lembek terhadap China yang mengklaim sepihak perairan Natuna.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Geng Shuang, sebelumnya mengatakan, China mempunyai hak historis di Laut China Selatan.

• Lakukan Pertemuan Tertutup di Pangandaran, Ridwan Kamil Tawari Susi Pudjiastuti Jabatan Ini

"Jika sudah menyangkut kedaulatan negara, pemerintah harus bersikap keras dan tegas. Tidak boleh lembek meskipun kepada negara sahabat seperti Tiongkok," kata Kholid.

Di sisi lain, PKS mendukung sikap tegas Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi yang memprotes keras sikap China yang mengklaim sepihak kedaulatan wilayah Zone Ekonomi Ekslusif (ZEE) Indonesia di laut Natuna.

Kholid mengapresiasi respons tegas Menlu yang mengirimkan nota protes ke pemerintah China sebagai komitmen serius Pemerintah Indonesia dalam menjaga kedaulatan wilayah negara.

Menurutnya, sikap politik luar negeri Indonesia sudah jelas terkait klaim ZEE di wilayah Laut Natuna dan Laut China Selatan.

Ia mengatakan, Indonesia berpegang teguh pada hukum internasional dalam UNCLOS 1982 dan keputusan pengadilan arbitrase PBB terkait klaim negara-negara di Laut China Selatan.

"Presiden Jokowi harus bersikap jelas dan tegas. Tiongkok sebagai bagian komunitas internasional harus menghormati norma dan hukum internasional yang sudah menjadi kesepakatan bersama bangsa-bangsa di dunia," katanya.

Sebelumnya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto memastikan, adanya penangkapan tiga kapal asing asal Vietnam yang melalui Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Perairan Natuna di Kepulauan Riau tidak akan menghambat investasi dengan China.

"Kita cool saja, kita santai," ucapnya di Kantor Kemenko Maritim dan Investasi, Jakarta, Jumat (3/1/2020).

Namun, soal adanya tiga kapal asing asal Vietnam tersebut, pihaknya masih membahasnya untuk mencari suatu solusi dengan kementerian lain.

• Alasan Susi Pudjiastuti Lebih Perhatian Isu Lobster Dibanding Biota Lain, Belum Bisa Dikawinkan

Termasuk berkoordinasi dengan Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

"Ya saya rasa harus kita selesaikan dengan baik. Bagaimanapun China adalah negara sahabat," ucap Prabowo.

Dalam beberapa kesempatan sebelumnya, Indonesia juga telah menangkap kapal nelayan berbendera China yang dituduh mencuri ikan di dekat kepulauan Natuna.

Kapal patroli China tampak mendampingi kapal-kapal nelayan tersebut.

Akan tetapi, otoritas China selalu berkeras bahwa kapal-kapal nelayan mereka beroperasi secara sah di wilayah mereka. (Kompas.com/Achmad Nasrudin Yahya)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "PKS Kritik Sikap Tak Tegas Prabowo Terkait Klaim China atas Natuna"