Disentil BPK soal Belanja Kementeriannya Besar, Luhut Ngaku Kerap Pakai Uang Pribadi

TRIBUNTERNATE.COM - Baru-baru ini Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan disentil oleh anggotan IV Badan Pemerikasaan Keuangan (BPK), Isma Yatun.

Hal ini didasari oleh terkait naiknya anggaran belanja perjalanan dinas di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI yang dipimpin Luhut Binsar Pandjaitan.

"Untuk saat ini saya memberitahukan kepada Pak Menko (Luhut), tentu kami akan memperhatikan belanja barang khususnya belanja perjalanan dinas," ujarnya di Gedung BPK, Jakarta, Senin (6/1/2020).

Dia meminta kepada Luhut agar bertindak tegas terhadap jajaran di Kemenko Maritim dan Investasi terkait anggaran perjalanan dinas.

Tindakan tegas bisa dilakukan mulai dari pejabat eselon tertinggi hingga jabatan eselon terendah dan pegawainya agar menggunakan uang negara sesuai dengan kebutuhan.

"Saya mohon sekali kepada seluruh inspektorat terhadap belanja barang, supaya tepat sasaran dan transparan," pintanya.

Dia menyebut, dari enam kementerian yang sudah menyerahkan laporkan keuangan, justru Kemenko Kemaritiman dan Investasi alami peningkatan belanja barang di tahun anggaran (TA) 2019.

Sementara, lima kementerian lainnya sudah mulai mengurangi porsi belanja barang.

Kementerian tersebut yakni Kementerian PUPR, Kementerian ESDM, Kementerian LHK, dan Kementerian Pertanian.

Selain itu BPK juga meminta Luhut untuk aktif berkoordinasi dengan inspektorat untuk melakukan pengawsan di kementerian yang ia pimpin.

"Dan hasil pengawasannya dilaporkan ke BPK," kata dia. (Kompas.com/Ade Miranti Karunia)

Luhut Akui Kerap Pakai Uang Pribadi

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengakui ada masalah di belanja barang di kementerian yang dipimpinnya.

Ini khususnya anggaran untuk perjalanan dinas di kementeriannya.

Akan tetapi, selama melakukan perjalanan dinas, Luhut mengaku kerap merogoh keuangan pribadinya dibandingkan menggunakan uang negara yang telah dijatah.