Virus Corona
Ridwan Kamil Ungkap Tantangan Terbesar di Tengah Wabah Corona: Jangan Sampai Ada Opsi Lockdown
Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, mengungkap tantangan terbesar di tengah wabah virus corona atau Covid-19 di Indonesia.
Selain itu, Ridwan Kamil juga menyinggung soal lockdown.
Di mana menurutnya, ada banyak hal yang harus disiapkan sebelum memutuskan untuk lockdown.
"Jangan sampai ada opsi lockdown. Kalau lockdown dilakukan harus siap dulu dari sisi logistik, pangan, dampak ekonomi terukur atau enggak, kesiapan tentara, TNI, dan lain sebagainya itu harus diukur untuk memutuskan hal terburuk yang sudah dilakukan di negara-negara lain," imbuhnya.
Video selengkapnya:
Jokowi Larang Pemerintah Daerah Lakukan Lockdown
Melansir Kompas.com, Presiden Joko Widodo melarang pemerintah daerah untuk melakukan lockdown atau karantina wilayah dalam menghadapi penyebaran virus corona yang menyebabkan penyakit Covid-19.
Jokowi menegaskan bahwa kebijakan lockdown hanya dapat diambil oleh pemerintah pusat.
"Kebijakan lockdown, baik di tingkat nasional dan tingkat daerah, adalah kebijakan pemerintah pusat," ucap Presiden Jokowi dalam jumpa pers di Istana Bogor, Senin (16/3/2020).
"Kebijakan ini tak boleh diambil oleh pemda, dan tak ada kita berpikiran untuk kebijakan lockdown," kata Jokowi.
Jokowi menyebutkan, saat ini yang terpenting dilakukan adalah bagaimana mengurangi mobilitas orang, menjaga jarak, serta mengurangi kerumunan orang yang membawa risiko lebih besar pada penyebaran Covid-19.
Salah satu caranya adalah dengan melakukan aktivitas yang produktif dari rumah.
"Kebijakan belajar dari rumah kerja dari rumah dan ibadah di rumah perlu terus kita gencarkan untuk menghindari Covid-19 dengan tetap mempertahankan pelayanan kepada masyarakat," kata dia.
• Viral Surat Terbuka Dokter Tifauzia Tyassuma untuk Jokowi: Lakukan Lockdown Sesegera Mungkin!
• Simak 10 Cara Pencegahan Corona dari Kementerian Kesehatan, Hindari Segitiga Wajah
Tak hanya soal lockdown, Jokowi juga meminta semua kebijakan besar di tingkat daerah harus dibahas dengan pemerintah pusat.
Namun, ia tak merinci lebih jauh kebijakan besar yang dimaksud.