Ilmuwan Inggris Ungkap Risiko Tsunami di Dekat Ibu Kota Baru, Begini Penjelasannya

TRIBUNTERNATE.COM - Para ilmuwan mengidentifikasi potensi risiko tsunami di wilayah yang dipilih pemerintah Indonesia sebagai calon ibu kota baru.

Diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi memindahkan ibu kota baru ke Kalimantan Timur, tepatnya di Penajem Paser Utara dan Kutai Kertanegara.

Hal itu diumumkan Jokowi dalam konferensi pers di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/8/2019) lalu.

"Lokasi ibu kota baru yang paling ideal adalah di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kertangera, Provinsi Kalimantan Timur," kata Jokowi.

• Sebut Ada Alasan Jokowi Ingin Libatkan Ahok di Ibu Kota Baru, Said Didu: Saling Memegang Kunci

Tim peneliti menemukan bukti bahwa tanah longsor bawah laut pernah beberapa kali terjadi di Selat Makassar, antara pulau Kalimantan dan Sulawesi.

Jika longsor terbesar terulang kembali, maka akan berpotensi memicu tsunami yang mampu menggenangi Teluk Balikpapan, yang letaknya cukup dekat dengan calon ibu kota baru.

Meski begitu, tim peneliti internasional memperingatkan agar tidak bereaksi berlebihan.

"Kami masih memiliki banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk menilai situasi dengan tepat. Ini adalah sesuatu yang mungkin harus dipersiapkan oleh pemerintah Indonesia, tentang daftar risiko di suatu tempat, bahkan jika kita hanya berbicara tentang peristiwa 'frekuensi rendah, dampak tinggi'," kata Dr Uisdean Nicholson dari Heriot-Watt University, Inggris, seperti dilansir dari BBC.

Tim peneliti yang berada di Inggris dan Indonesia telah menggunakan data seismik untuk menyelidiki sedimen dan strukturnya di dasar laut Makassar.

Survei tersebut mengungkapkan 19 zona berbeda di sepanjang selat Makassar di mana lumpur, pasir, dan lanau jatuh ke lereng yang lebih dalam.

Beberapa peristiwa longsor ini melibatkan material sebanyak ratusan kilometer kubik volume yang sangat mampu mengganggu kolom air dan menghasilkan gelombang besar di permukaan laut.

Rachel Brackenridge dari Universitas Aberdeen, penulis utama dalam makalah penelitian ini mengatakan tanah longsor atau yang disebutnya Mass-Transport Deposits (MTD) cukup mudah dikenali dalam data seismik.

"Tanah longsor ini berbentuk lengkungan dan sedimen di dalamnya kacau-balau; bukan lapisan datar, teratur, seperti tramline yang Anda harapkan akan ditemukan. Saya memetakan 19 peristiwa, tetapi itu dibatasi oleh resolusi data. Akan ada kejadian lainnya, peristiwa kecil yang tidak bisa saya lihat," katanya kepada BBC.

Semua MTD berada di sisi barat kanal sedalam 3.000 meter di bawah permukaan laut, yang melintasi Selat Makassar.

Sebagian besar juga ada di sebelah selatan delta outlet untuk Sungai Mahakam di Pulau Kalimantan, yang mengeluarkan sekiranya 8 juta meter kubik sedimen setiap tahunnya.

• Kata Sandiaga Uno soal Ahok Jadi Calon CEO Ibu Kota Baru: Bukannya Baru Jadi Komut Pertamina?

Tim peneliti menduga material tersebut terbawa oleh arus di selat dan kemudian dibuang di tempat yang lebih dangkal dari dasar laut lalu jatuh sangat dalam.

Tumpukan sedimen curam yang dipahat dari waktu ke waktu akhirnya runtuh ke lereng, mungkin dipicu oleh guncangan gempa bumi setempat.

Hal yang belum diketahui tim peneliti saat ini adalah ketika tanah longsor bawah laut ini terjadi.

Perkiraan terbaik para peneliti adalah dalam periode geologi saat ini, yaitu dalam 2,6 juta tahun terakhir.

Inti yang diekstraksi dari MTD dapat lebih membatasi usia dan frekuensi longsoran lereng bawah laut.

Tim juga berencana untuk mengunjungi daerah pesisir Kalimantan untuk mencari bukti fisik dari tsunami purba dan untuk memodelkan jenis gelombang yang bisa mengenai garis pantai.

Ben Sapiie, dari Institut Teknologi Bandung (ITB), mengatakan bahwa penelitian ini akan memperkaya pengetahuan masyarakat geologi dan geofisika Indonesia akan bahaya sedimentasi dan tanah longsor di Selat Makassar.

"Masa depan penelitian ilmu bumi adalah menggunakan pendekatan terintegrasi dan multi-disiplin dengan kolaborasi internasional," ujarnya.

Sementara itu, Profesor Dan Parsons, direktur Institut Energi dan Lingkungan di Universitas Hull, Inggris, juga mempelajari tanah longsor di bawah laut di seluruh dunia.

"Yang menarik di sini adalah bagaimana sedimen ini sedang tertimbun kembali dan menumpuk dari waktu ke waktu di Selat Makassar oleh arus laut," katanya.

• Jokowi Minta Putra Mahkota Abu Dhabi Jadi Ketua Dewan Pengarah Ibu Kota Baru, Ini Alasannya

Sebagaimana diketahui, Indonesia mengalami dua peristiwa tsunami yang disebabkan oleh tanah longsor pada 2018 lalu.

Saat itu sisi Gunung Anak Krakatau runtuh dan secara terpisah gempa memicu kegagalan lereng di Teluk Palu, Sulawesi.

Jadi kewaspadaan tumbuh bahwa tsunami dapat datang dari sumber selain gempa megathrust dasar laut seperti yang terjadi di Aceh pada 2004 yang mendatangkan malapetaka di sekitar Samudera Hindia.

*Studi dasar laut ini telah diterbitkan oleh Geological Society of London.

Alasan Ibu Kota Baru Pindah ke Kalimantan

Diberitakan sebelumnya, Jokowi mengungkapkan alasan kenapa Kalimantan Timur dipilih sebagai ibu kota baru.

Alasan pertama yakni perihal kebencanaan.

Di mana wilayah Kalimantan Timur minim akan resiko bencana.

"Satu, resiko bencana minimal, baik bencana banjir, gempa bumi, tsunami, kebakaran hutan, gunung berapi, dan tanah longsor," ujar Jokowi.

Selain itu, ada pula alasan lain yang membuat wilayah Kalimantan Timur dipilih sebagai ibu kota baru.

"Yang kedua, lokasinya yang strategis, berada di tengah-tengah Indonesia."

"Yang ketiga, berdekatan dengan wilayah perkotaan yang sudah berkembang, yaitu Balikpapan dan Samarinda," lanjut Jokowi.

Sedangkan alasan selanjutnya yakni karena daerah tersebut dinilai memiliki infrastruktur cukup lengkap dan lahan milik pemerintah juga cukup luas.

"Yang keempat, telah memiliki infrastruktur yang relatif lengkap."

"Yang kelima, telah tersedia lahan yang dikuasai pemerintah seluas 180 ribu hektar," imbuhnya.

Menurut Jokowi, ini merupakan salah satu upaya dalam mengurangi kesenjangan antara Pulau Jawa dan di luar Pulau Jawa.

Jokowi mengatakan, selama ini, denyut kegiatan ekonomi secara umum masih terpusat di Jakarta dan Pulau Jawa.

"Jakarta akan tetap menjadi prioritas pembangunan dan akan terus dikembangkan menjadi kota bisnis," ujar Jokowi.

Jokowi berharap pemindahan ibu kota akan mendorong pertumbuhan ekonomi baru, sekaligus memacu pemerataan dan keadilan ekonomi di luar Jawa, dilansir dari Kompas.com. 

Ia menjamin dukungan pendanaan bagi pemindahan ibu kota akan sekecil mungkin menggunakan APBN.

Pemerintah akan dorong partisipasi swasta, BUMN, maupun skema Kerja sama Pemerintah Badan Usaha.

Sebelum menetapkan ibu kota baru, Presiden pun telah meninjau sebagian wilayah yang menjadi calon ibu kota baru.

Wilayah itu di antaranya Bukit Soeharto di Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur, Kawasan Segitiga Kalimantan Tengah, dan kawasan yang berada di Palangkaraya.

Pemindahan ibu kota baru tentu membutuhkan biaya yang tak sedikit. 

Jokowi mengungkap total kebutuhan untuk ibu kota baru kurang lebih sebesar Rp 466 triliun. 

Sebelumnya, Jokowi juga telah menyampaikan informasi terkait pemindahan ibu kota baru.

Jokowi pun meminta izin kepada seluruh masyarakat untuk memindahkan ibu kota baru ke Kalimantan Timur.

Hal itu disampaikan Jokowi dalam Pidato Kenegaraan saat Sidang Tahunan MPR RI yang digelar di Ruang Sidang Paripurna 1, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2019).

"Pada kesempatan yang bersejarah ini.

Dengan memohon ridha Allah SWT, dengan meminta izin dan dukungan dari Bapak Ibu anggota dewan yang terhormat, para sesepuh, dan tokoh bangsa terutama dari seluruh rakyat Indonesia.

Dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan," ujar Jokowi.

Jokowi menambahkan jika ibu kota bukan hanya sebuah simbol identitas suatu bangsa.

"Ibu kota bukan hanya sebuah simbol identitas bangsa, tetapi juga representasi kemajuan bangsa," kata Jokowi.

Pemindahan ibu kota tersebut dilakukan salah satunya untuk mewujudkan pemerataan dan keadilan ekonomi.

Jokowi menegaskan jika hal itu juga demi mewujudkan visi Indonesia maju.

"Ini demi terwujudnya pemerataan dan keadilan ekonomi. Ini demi visi Indonesia maju, Indonesia yang hidup selama-lamanya," ucap Jokowi.

(TribunTernate.com/Rohmana Kurniandari)