KPK Bersama Komisi III DPR Gelar Rapat Bahas soal Pengawasan Anggaran Penanganan Covid-19

TRIBUNTERNATE.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Komisi III DPR menggelar rapat dengar pendapat (RDP) secara virtual, Rabu (29/4/2020).

Dari DPR dipimpin oleh Ketua Komisi III Herman Hery.

Rapat tersebut membahas langkah-langkah antisipatif KPK dalam pengawasan anggaran penanganan Covid-19.

"Acara rapat ini yaitu satu, mendengarkan pimpinan KPK terkait langkah-langkah antisipatif dalam melakukan pengawasan terhadap anggaran Covid-19 yang dikeluarkan oleh pemerintah, kedua tanya jawab, ketiga kesimpulan dan penutup," kata Herman.

Herman mengatakan, rapat dengar pendapat hari ini dihadiri sebanyak 25 orang anggota dari 53 anggota Komisi III dari 9 fraksi.

• Ini Alasan Mengapa Kondisi Pasien Corona Bisa Memburuk pada Minggu Kedua

• Paulo Dybala Dilaporkan Masih Positif Covid-19 dalam Tes Virus Corona ke-4 yang Dilakukannya

Ketua KPK Firli Bahuri juga hadir dalam rapat tersebut melalui video telekonferensi.

"Oleh karena itu, kuorum telah terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan pasal 251 ayat 1 peraturan DPR RI tentang Tata Tertib," ujar Herman.

"Maka perkenankan kami membuka rapat ini dan rapat dibuka untuk umum," pungkasnya.

Seperti diketahui, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 405,1 triliun di dalam APBN 2020 untuk membantu mengatasi persoalan perekonomian sebagai dampak pandemi Covid-19.

Fokus anggaran dari stimulus ketiga ini terbagi menjadi empat, yaitu belanja di bidang kesehatan, jaring pengaman sosial, dukungan kepada industri dan program pemulihan ekonomi nasional.

• Wali Kota Tanjungpinang Meninggal karena Corona, Istrinya Hadiri Pemakaman Pakai APD & Berkursi Roda

• Wali Kota Mumbai India Ini Rela Kerja Shift Malam Kembali Jadi Suster di RS Demi Bantu Pasien Corona

Bansos merupakan bagian dari jaring pengaman sosial, yang diharapkan dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan dan menjaga daya beli.

Anggaran bansos yang disiapkan mencapai Rp 110 triliun.

Anggaran tersebut digunakan untuk sejumlah program seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Prakerja, bantuan langsung tunai (BLT) dan sebagainya. (Kompas.com/Haryanti Puspa Sari)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Komisi III Gelar Rapat dengan KPK soal Pengawasan Anggaran Penanganan Covid-19"