Breaking News:

Jokowi Minta Evaluasi PSBB Dilakukan Ketat dan Efektif: Mana yang Kebablasan Mana yang Kendor

Jokowi meminta adanya evaluasi menyeluruh terkait penerapan PSBB di 4 provinsi dan 22 kabupaten saat pandemi Covid-19.

Editor: Sri Handayani1
https://www.setneg.go.id/
Presiden Jokowi beberkan pengertian lockdown dan alasannya tidak bisa diterapkan di Indonesia 

TRIBUNTERNATE.COM - Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di berbagai daerah di Indonesia mendapat sorotan dari berbagai pihak.

Baru-baru ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta adanya evaluasi menyeluruh terkait penerapan PSBB di 4 provinsi dan 22 kabupaten saat pandemi Covid-19.

Rupanya, evaluasi ini merujuk sejumlah daerah akan memasuki tahap kedua penerapan PSBB.

Hal itu disampaikan Presiden Jokowi saat memberikan arahan dalam rapat terbatas Laporan Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 melalui siaran YouTube Sekretariat Presiden, Senin (4/5/2020).

"Mengenai penerapan PSBB di 4 provinsi dan 22 kabupaten dan kota.

Saya ingin memastikan bahwa ini betul-betul diterapkan secara ketat dan efektif," kata Jokowi.

Jokowi Minta Mensos & Kepala Daerah Terjun ke Lapangan, Pastikan Semua Terima Bansos Pekan Ini

Mahfud MD Sebut Pemerintah Tengah Kaji Relaksasi PSBB: Banyak Masyarakat Stres dan Terkekang

Cek Suhu Tubuh - Petugas melakukan pemeriksaan suhu tubuh pada pengendara roda dua yang berboncengan memasuki Kota Cimahi di jalan HMS Mintareja SH, Baros, Sabtu (02/05/2020). Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Jawa Barat dalam rangka mempercepat penanganan covid-19 akan dimulai 6 Mei mendatang. TRIBUN JABAR/zelphi
Cek Suhu Tubuh - Petugas melakukan pemeriksaan suhu tubuh pada pengendara roda dua yang berboncengan memasuki Kota Cimahi di jalan HMS Mintareja SH, Baros, Sabtu (02/05/2020). Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Jawa Barat dalam rangka mempercepat penanganan covid-19 akan dimulai 6 Mei mendatang. TRIBUN JABAR/zelphi (TRIBUN JABAR/ZELPHI)

Jokowi menambahkan, evaluasi PSBB ini penting untuk menilai tingkat keberhasilan yang telah dilalukan oleh kepala daerah dalam pencegahan virus corona.

Selain itu, evaluasi ini diharapakan bisa melihat sisi-sisi mana yang masih perlu pengawasan ketat dan mana yang tidak.

"Saya melihat beberapa kabupaten dan kota telah melewati tahap pertama dan akan masuk tahap kedua.

Ini perlu evaluasi. Mana yang penerapannya terlalu over, terlalu kebablasan dan mana yang masih terlalu kendor," jelas Jokowi.

Kepala Negara menilai, evaluasi ini sebagai penilaian apakah penerapan PSBB perlu diperpanjang atau tidak.

"Evaluasi ini penting, sehingga kita bisa melakukan perbaikan-perbaikan di kota, kabupaten maupun provinsi yang melakukan PSBB," ucap Jokowi.

Petugas medis memberikan penanganan epada pasien di RS Darurat Wisma Atlet, Kemayoran, Jakarta, Jumat (1/5/2020). Wisma Atlet Kemayoran telah dialihfungsikan menjadi RS Darurat Covid-19, setelah pandemi Virus Corona mendera Indonesia. TRIBUNNEWS/CECEP BURDANSYAH
Petugas medis memberikan penanganan epada pasien di RS Darurat Wisma Atlet, Kemayoran, Jakarta, Jumat (1/5/2020). Wisma Atlet Kemayoran telah dialihfungsikan menjadi RS Darurat Covid-19, setelah pandemi Virus Corona mendera Indonesia. TRIBUNNEWS/CECEP BURDANSYAH (TRIBUN/CECEP BURDANSYAH)

Soroti Pasien Kabur

mengingatkan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) harus dijalankan secara efektif, termasuk soal isolasi pasien covid-19.

Pasalnya, Jokowi mendapat laporan di daerah PSBB dimana orang positif virus corona (Covid-19) bisa kabur dari rumah sakit.

Warga di Polewali Mandar Protes Dokter Positif Covid-19 Tak Diisolasi di RS hingga Tutup Akses Jalan

Pasutri Rela Bayar Rp 2 Juta untuk Sembunyikan Mobil di Truk Demi Mudik ke Lampung

Hal itu disampaikan Presiden Jokowi saat memberikan arahan dalam rapat terbatas Laporan Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 melalui siaran YouTube Sekretariat Presiden, Senin (4/5/2020).

"Kemudian, apakah isolasi yang ketat juga dilakukan karena saya melihat sudah positif saja masih bisa lari dari rumah sakit, yang PDP masih beraktivitas kesana kemari," kata Jokowi.

Presiden juga mengingatkan, perlunya pengawasan dan perlindungan khusus bagi kelompok rentan hingga manula selama penerapan PSBB.

"Kemudian juga apakah warga yang berisiko yang manula, yang memiliki riwayat penyakit, riwayat kumorbid ini sudah diproteksi betul," tegas Jokowi.

Evaluasi Terukur

Kepala Negara pun menyebut, evaluasi penerapan PSBB perlu dilakukan.

"Evaluasi evaluasi yang terukur seperti ini perlu dilakukan," jelasnya.

Jokowi juga meminta para kepala daerah yang menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) memiliki target yang jelas.

Salah satunya, kata Jokowi, melakukan tes PCR Covid-19 secara massal hingga melakukan pelacakan terhadap potensi penyebaran virus corona.

Hal itu disampaikan Presiden Jokowi saat memberikan arahan dalam rapat terbatas Laporan Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 melalui siaran YouTube Sekretariat Presiden, Senin (4/5/2020).

"Setiap daerah yang melakukan PSBB harus memiliki target-target yang terukur.

Ada targetnya. Misalnya, berapa jumlah pengujian sampel yang telah dilakukan, tes PCR yang telah dilakukan, apakah pelacakan yang agresif telah dikerjakan, berapa yang telah ditracing setiap hari," kata Jowoki.

"Betul-betul ini yang harus dikerjakan," sambungnya.

Jokowi pun meminta adanya evaluasi PSBB karena penting untuk menilai tingkat keberhasilan yang telah dilalukan oleh kepala daerah dalam pencegahan virus corona. (Tribunnews.com/Fransiskus Adhiyuda Prasetia)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Minta Evaluasi PSBB Dilakukan Ketat dan Efektif, Jokowi: Mana yang Kebablasan Mana yang Kendor

Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved