Gibran Rakabuming Resmi Diusung PDIP di Pilkada Solo, Pengamat: Sangat Rawan Konflik Kepentingan

TRIBUNTERNATE.COM - Putra pertama Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi diusung PDI Perjuangan resmi dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020.

Di mana PDIP resmi mengusung Gibran Rakabuming Raka dan Teguh Prakosa sebagai pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Solo.

Keputusan itu dibacakan Ketua DPP PDI-P Puan Maharani dalam Pengumuman Tahapan II 45 Pasangan Calon Kepala Daerah Pilkada Serentak, Jumat (17/7/2020).

"Kota Surakarta, Gibran Rakabuming Raka dengan Teguh Prakosa," kata Puan.

Gibran merupakan putra sulung Presiden Joko Widodo, yang juga pernah menjabat Wali Kota Solo.

Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dan Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto ikut menyaksikan langsung pembacaan paslon tersebut.

• Soal Surat Pengunduran Diri Purnomo Ditolak, Gibran: Dari Awal Siapapun Kompetitor Saya Adalah Teman

• Tak Dapat Rekomendasi Maju Pilwakot Solo, Purnomo: Saya Ndak Apa-apa, dari Dulu Sudah Menduga

Sebelumnya, Gibran telah mendapat surat undangan pengumuman rekomendasi bakal calon pilkada dari DPP PDI-P.

Putra sulung Presiden Joko Widodo tersebut kemudian berangkat ke Kantor DPD PDI-P di Semarang, Jawa Tengah.

Gibran mengaku memiliki banyak kecocokan dengan Teguh Prakoso.

"Setelah kita berdua mendapatkan undangan (rekomendasi) kan sudah kelihatan kok chemistry-nya. Itu saja," kata Gibran di Kantor DPC PDI-P Solo, Jateng, Jumat (17/7/2020).

Di samping itu, Gibran akan mengikuti arahan dari Ketua DPC PDI-P Solo FX Hadi Rudyatmo.

Gibran mengatakan, dirinya juga sudah berkomunikasi dengan sang ayah, Presiden Jokowi, sebelum berangkat memenuhi undangan pengumuman rekomendasi ke Semarang.

"Sudah via telepon saja. Bapak mendoakan semoga semuanya lancar," kata dia.

Langkah Gibran yang maju dalam Pilkada Solo 2020 dikritik sejumlah pihak, dan dianggap sebagai upaya membangun dinasti politik.

Salah satunya disampaikan Direktur Eksekutif Voxpol Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago.

"Untuk Jokowi, ini adalah eksperimen awal membangun trah dinasti politiknya," ujar Pangi pada Januari silam.

Namun, yang menjadi pertanyaan saat itu, apakah Jokowi juga mempersiapkan infrastruktur kepada anggota-anggota keluarganya yang masuk ke dunia politik atau tidak.

Adapun salah satu pertanyaan dalam rencana pencalonan Gibran saat itu adalah infrastruktur dalam bentuk dukungan partai politik.

Dalam sebuah wawancara dengan BBC pada Februari silam, Jokowi membantah tudingan bahwa dia melakukan politik dinasti atau membangun dinasti politik.

Menurut Jokowi, dinasti politik terjadi jika dirinya secara spesifik menunjuk anggota keluarganya menduduki jabatan tertentu.

"Dinasti politik itu kalau kita menunjuk anggota keluarga kita untuk menjabat. Misalnya saya menunjuk anak saya jadi menteri," ujar Jokowi, dikutip dari wawancara khusus dengan BBC Indonesia, Kamis (13/2/2020).

Sementara itu, menurut dia, jika seorang keluarga atau anak mendaftarkan diri dalam kontestasi pilkada, Jokowi menyebutkan bahwa rakyat yang menentukan.

"Kalau berpartisipasi dalam pilkada, yang menentukan rakyat, bukan Jokowi. Dia bisa menang, bisa tidak menang.

Bisa dipilih, bisa tidak dipilih, apa yang salah? Semua orang berhak untuk dipilih dan memilih di Indonesia," kata Jokowi. (Kompas.com/Tsarina Maharani)

Pengamat: Rawan Konflik Kepentingan

Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Pangi Syarwi Chaniago menilai, langkah PDI-P mengusung Gibran Rakabuming Raka dan Teguh Prakosa pada pemilihan kepala daerah Solo 2020 bisa menimbulkan Konflik Kepentingan.

• Gibran dan Selvi Ananda Rayakan Anniversary ke-5, Intip Potret Terbarunya Bersama 2 Buah Hati

• Achmad Purnomo Saingan Gibran Resmi Mundur dari Pilkada 2020, Surat Diberikan ke FX Hadi Rudyatmo

Sebab, Gibran merupakan putra sulung dari Joko Widodo, kader PDI-P yang saat ini juga tengah menjabat sebagai Presiden RI.

"Ini yang kita khawatirkan dari awal ketika anak pejabat/presiden ikut dalam kontestasi elektoral. Sangat rawan konflik kepentingan," kata Pangi kepada Kompas.com, Jumat (17/7/2020).

Pangi menyebut, bentuk konflik kepentingan ini bahkan sudah mulai terlihat dari pengakuan Achmad Purnomo, pesaing Gibran dalam berebut tiket untuk diusung PDI-P.

Purnomo mengaku dipanggil oleh Presiden Jokowi ke Istana Negara Jakarta, Kamis (16/7/2020) kemarin.

Di Istana, Purnomo mengatakan bahwa dirinya diberitahu oleh Jokowi jika pasangan calon yang diusung DPP PDI-P maju di Pilwakot Solo 2020 itu bukan dirinya, melainkan Gibran-Teguh.

Sehari kemudian atau pada hari ini, PDI-P pun mengumumkan secara resmi dukungan kepada Gibran-Teguh.

"Ini jelas menyalahgunakan fasilitas negara. Beliau harus bedakan mana kepentingan negara mana kepentingan keluarga," kata Pangi.

Direktur Eksekutif Voxpol Center ini menilai, ke depan, bukan tidak mungkin konflik kepentingan akan terus terjadi.

"Walaupun nanti dalam pertarungan kontestasi tak ada perintah secara langsung untuk membantu pemenangan putra mahkota, namun sulit sekali untuk menghindar, terjadi penyalahgunaan kekuasaan secara tidak disadari, belum yang ngambil muka ke presiden karena membantu mendesain pemenangan anak beliau," kata dia.

Menurut Pangi, semestinya Gibran maupun seluruh anggota keluarga Jokowi menunggu untuk terjun ke politik praktis hingga Jokowi tak lagi menjabat sebagai Kepala Negara. (Kompas.com/Ihsanuddin)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "PDI-P Resmi Usung Gibran-Teguh Prakosa pada Pilkada Solo" dan "PDI-P Usung Putra Jokowi di Pilkada Solo, Pengamat: Rawan Konflik Kepentingan"