Keluar dari Koordinasi Kemenko Polhukam, BIN Kini di Bawah Presiden, Ini Sejarah Singkatnya
Berdasarkan dokumen Perpres Nomor 73 Tahun 2020, Badan Intelijen Negara (BIN) tidak lagi di bawah koordinasi Kemenko Polhukam.
lihat foto
Kurang dari setahun, 22 Mei 1967 Soeharto mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) untuk mendesain KIN menjadi Badan Koordinasi Intelijen Negara (Bakin). Mayjen Soedirgo menjadi Kepala BAKIN pertama.
Pada masa Mayjen Sutopo Juwono, BAKIN memiliki Deputi II di bawah Kolonel Nicklany Soedardjo, perwira Polisi Militer (POM) lulusan Fort Gordon, AS.
Sebenarnya di awal 1965 Nicklany sudah membentuk unit intel PM, yaitu Detasemen Pelaksana Intelijen (Den Pintel) POM.
Secara resmi, Den Pintel POM menjadi Satuan Khusus Intelijen (Satsus Intel), lalu tahun 1976 menjadi Satuan Pelaksana (Satlak) Bakin dan di era 1980-an kelak menjadi Unit Pelaksana (UP) 01.
Mulai tahun 1970 terjadi reorganisasi Bakin dengan tambahan Deputi III Pos Opsus di bawah Brigjen Ali Moertopo.
Sebagai inner circle Soeharto, Opsus dipandang paling prestisius di BAKIN, mulai dari urusan domestik Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) Irian Barat, kelahiran Golongan Karya (Golkar), hingga masalah Indocina.
Tahun 1983, sebagai Wakil Kepala BAKIN, LB Moerdani memperluas kegiatan Intelijen menjadi Badan Intelijen Strategis (Bais).
Selanjutnya Bakin tinggal menjadi sebuah direktorat kontra-subversi dari Orde Baru.
Setelah mencopot LB Moerdani sebagai Menteri Pertahanan dan Keamanan (Menhankam), tahun 1993 Soeharto mengurangi mandat Bais dan mengganti namanya menjadi Badan Intelijen ABRI (BIA).
Tahun 2000 Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) mengubah Bakin menjadi Badan Intelijen Negara (BIN) sampai sekarang.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Kini di Bawah Presiden, Ini Sejarah Singkat BIN"
Penulis : Dani Prabowo
Editor : Dani Prabowo
