Ahok Bongkar Aib Pertamina, Andre Rosiade Minta Jokowi & Erick Thohir Copot BTP: Timbulkan Kegaduhan

TRIBUNTERNATE.COM - Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri BUMN Erick Thohir mencopot Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dari jabatan Komisaris Utama (Komut) PT Pertamina (Persero).

Permintaan Andre Rosiade agar Ahok dicopot tak terlepas dari pernyataan perihal aib Pertamina.

Andre Rosiade menilai pernyataan Ahok terkait bobroknya perusahaan BUMN dapat menimbulkan kegaduhan.

Diberitakan sebelumnya, Ahok membongkar bobroknya perusahaan yang ia pimpin, yakni Pertamina dan Perum Percetakan Uang RI (Peruri).

• Ini Alasan Ahok Usulkan Agar Kementerian BUMN Dibubarkan

• Penghina Ahok dan Puput Ternyata Tergabung dalam Komunitas Veronica Lovers, Ini Motif Pelaku

Melansir Tribunnews, Ahok mengaku sempat jengkel terhadap para direksi di perusahaan minyak tersebut.

Pasalnya, Ahok mendapati pergantian direktur tanpa memberikan sepengetahuan dirinya secara langsung.

Ia menilai, bahkan beberapa direksi Pertamina ada yang bermain aman dengan melobi menteri.

Hal itu disampaikan Ahok dalam cuplikan video yang diunggah oleh channel YouTube POIN pada Senin (14/8/2020).

"Ganti direktur pun bisa tanpa kasih tahu saya. Saya sempat marah-marah juga. Jadi direksi-direksi semua mainnya, lobinya ke menteri," kata Ahok.

Bahkan, ia menyebut jika para komisaris di BUMN sebagian adalah titipan dari para Kementerian.

"Komisaris pun rata-rata titipan dari kementerian-kementerian," tambahnya.

Demi menghalangi langkah tersebut, mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengaku punya cara agar hal tersebut tidak terulang yakni dengan memangkas birokrasi di Pertamina.

Menurut Ahok, dengan begitu setiap insan Pertamina dapat memiliki kesempatan yang sama untuk menduduki jabatan Senior Vice President (SVP).

"Saya potong jalur birokrasi mereka. Pertamina itu mau naik pangkat itu meski pakai Pertamina refund level," ucap Ahok.

"Jadi orang meski kerja sampe SVP itu sampai 20 tahuan ke atas. Saya potong sekarang. Semua mesti lelang terbuka," tegasnya

Selain soal Pertamina, Ahok juga menyinggung perusahaan BUMN, yakni Perum Percetakan Uang RI (Peruri).

Ahok mengaku kecewa terhadap Peruri.

Pasalnya, perusahaan yang bergerak di bidang percetakan uang ini meminta uang sebesar Rp 500 miliar kepada Pertamina untuk proses paperless.

"Sekarang saya lagi paksakan tanda tangan digital. Tapi Peruri gendeng juga. Masa minta Rp 500 miliar untuk proses peperless di kantor Pertamina. Itu BUMN juga," kata Ahok yang dikutip Tribunnews dari channel YouTube POIN, Selasa (15/9/2020).

Menurut mantan Gubenur DKI Jakarta ini, apa yang dilakukan oleh Peruri kepada Pertamina tidak masuk akal.

Ahok bahkan menyindir Peruri akan 'tidur nyenyak' tanpa bekerja selama 10 tahun setelah mendapatkan uang Rp 500 miliar tersebut.

"Itu sama aja sudah dapat Pertamina tidak mau kerja lagi, tidur 10 tahun. Jadi ular sanca. Ular piton," jelas Ahok.

Menanggapi pernyataan Ahok, Wasekjen DPP Partai Gerindra, Andre Rosiade meminta Presiden Jokowi dan Erick Thohir untuk mencopot Ahok.

• Pertamina Berencana Menghapus Premium dan Pertalite, Pemerintah Disarankan Subsidi Pertamax

• BUMN PT Asabri (Persero) Buka Lowongan Kerja 14 Posisi untuk Lulusan D3/S1 Semua Jurusan, Berminat?

Andre Rosiade menilai pernyataan Ahok terkait bobroknya perusahaan BUMN dapat menimbulkan kegaduhan.

Padahal, menurutnya, kinerja Ahok sebagai Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) biasa-biasa saja.

Hal itu diungkapkan Andre Rosiade melalui akun Twitter miliknya, @andre_rosiade, Selasa (15/9/2020).

"Pak Presiden @jokowi yg sy hormati, setelah melihat kinerja & perilaku saudara @basuki_btp sbg Komut @pertamina.

Sy usulkan ke pak @jokowi & pak Menteri @erickthohi utk mencopot saudara BTP dr jabatannya krn menimbulkan kegaduhan dan Kinerja yg bersangkutan juga biasa2 saja," tulis Andre Roside.

Ahok Usul Bubarkan Kementerian BUMN

Komisaris Utama (Komut) PT Pertamina (Persero), Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengusulkan agar Kementerian BUMN dibubarkan saja.

Menurut dia, banyak tata kelola perusahaan negara selama ini tidak efisien.

Melansir Kompas.com, pria yang kini akrab disapa BTP ini menuturkan, tata kelola yang buruk ini juga dirasakannya langsung setelah masuk dalam lingkaran BUMN, atau setelah ditunjuk menjadi Komisaris Utama PT Pertamina (Persero).

Dia mengusulkan, ratusan BUMN yang ada saat ini lebih baik dikelola dengan benar-benar profesional dan jauh dari kepentingan politis.

Indonesia bisa meniru apa yang dilakukan Pemerintah Singapura dengan membentuk Temasek.

"Harusnya Kementerian BUMN dibubarkan. Kita membangun semacam Temasek, semacam Indonesia Incorporation," ucap Ahok, dikutip dari tayangan yang diunggah akun YouTube POIN dan dilihat pada Rabu (16/9/2020).

Dia mencontohkan, di Pertamina saja, jabatan direksi ataupun komisaris sangat kental dengan lobi-lobi politis dan bagi-bagi jabatan.

"Dia ganti direktur pun bisa tanpa kasih tahu saya, saya sempat marah-marah juga, jadi direksi-direksi semua main lobinya ke menteri karena yang menentukan menteri. Komisaris pun rata-rata titipan kementerian-kementerian," kata Ahok.

Ahok mengeklaim, dirinya juga tak hanya duduk manis dengan jabatan Komut Pertamina. Dia merasa terpanggil untuk melakukan perbaikan. Salah satunya mengusulkan jabatan lewat lelang terbuka.

Menurut Ahok, Indonesia membutuhkan lebih banyak pekerja yang bekerja secara jujur untuk disebar di perusahaan-perusahaan BUMN seperti Pertamina.

"Yang utama adalah jujur karena kejujuran dan loyalitas itu tidak ada sekolahnya. Kalau kamu punya itu, kamu sampai tua pun tidak mungkin suci. Kita berdoalah supaya di Indonesia itu ladangnya bisa siap untuk benih-benih baik ditaburkan," tutur Ahok.

Gaji besar di Pertamina

Banyak praktik tata kelola Pertamina yang, menurut Ahok, sangat tidak efisien. Mantan Bupati Belitung Timur ini menyinggung soal gaji di Pertamina yang, menurut dia, tidak masuk akal dalam pengelolaan perusahaan.

Sejak menjabat sebagai Komisaris Utama PT Pertamina, dia sering mendapati pejabat Pertamina masih menerima fasilitas gaji besar meskipun jelas-jelas sudah dicopot dari jabatannya.

"Tapi, masa (jabatan) dicopot gaji masih sama. Alasannya karena orang lama. Ya harusnya gaji mengikuti jabatan Anda kan. Mereka bikin gaji pokok gede semua. Jadi bayangin gaji sekian tahun gaji pokok bisa Rp 75 juta. Dicopot, enggak ada kerjaan pun dibayar segitu. Gila aja nih," tukas Ahok.

(TribunTernate.com)