Breaking News:

KPK Sebut Tak Ada Lagi Alasan Kejaksaan dan Polri Tolak Kerja Sama Setelah Perpres Supervisi Terbit

Nawawi Pomolango mengatakan, kini tidak ada alasan bagi Kepolisian dan Kejaksaan Agung untuk tak bekerja sama dalam penanganan kasus korupsi.

Editor: Sri Handayani1
Kompas.com/Abba Gabrilin
Logo Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 

TRIBUNTERNATE.COM - Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Supervisi Pemberantasan Tindak Pidana Korups disambut baik oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hal ini diungkap oleh Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango.

Nawawi mengatakan, kini tidak ada alasan bagi Kepolisian dan Kejaksaan Agung untuk tak bekerja sama dalam penanganan kasus korupsi.

"Dengan adanya Perpres Supervisi ini maka tidak ada alasan lagi bagi pihak APH (aparat penegak hukum) lainnya untuk tidak bekerja sama dengan KPK dalam penanganan perkara yang telah ditetapkan disupervisi oleh KPK," kata Nawawi, Rabu (28/10/2020).

Baca juga: Mengenal Sosok Budiman Saleh, Dirut BUMN PT PAL yang Diciduk KPK

Baca juga: Hari Terakhir, Febri Diansyah Bocorkan Slip Gaji Pegawai KPK PENGHASILANKU BERASAL DARI RAKYAT

Nawawi meyakini KPK dapat melaksanakan tugas supervisi secara lebih optimal dengan terbitnya perpres tersebut.

Sebab, menurut dia, kegiatan supervisi KPK selama ini terkendala karena belum jelasnya mekanisme supervisi yang dilakukan KPK.

"Banyak perkara-perkara Tipikor yang dalam penanganan APH, selama ini belum dapat optimal di supervisi oleh KPK karena terkendala belum adanya instrumen mekanismenya yang sebagaimana diatur dalam perpres ini," ujar Nawawi.

Selain itu, Nawawi menambahkan, tidak menutup kemungkinan KPK dapat mengambil alih perkara yang ditangani Kejaksaan Agung atau Kepolisian.

"Kita akan mengedepankan supervisi ini, pada tahapan yang memang dipandang perlu pengambilalihan, hal itu dapat dilakukan oleh KPK," kata Nawawi.

Presiden Joko Widodo telah meneken Peraturan Presiden (Perpres) No. 102 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Supervisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Baca juga: Hari Terakhir Bertugas, Febri Diansyah: Saya Percaya Masa Depan KPK di Tangan Pegawai Asal . .

Baca juga: KPK Temukan 6 Modus Korupsi Kepala Daerah untuk Kembalikan Biaya Politik

Dalam beleid tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) berwenang mengambil alih kasus korupsi yang ditangani Polri dan Kejaksaan.

Ketentuan tersebut termaktub dalam Pasal 9 Ayat 1 Perpres No 102 Tahun 2020 yang merupakan peraturan turunan dari Pasal 10 ayat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.

"Berdasarkan hasil Supervisi terhadap perkara yang sedang ditangani oleh instansi yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang mengambil alih perkara Tindak Pidana Korupsi yang sedang ditangani oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/ atau Kejaksaan Republik Indonesia," demikian bunyi ketentuan tersebut.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Jokowi Terbitkan Perpres Supervisi, KPK Sebut Tak Ada Lagi Alasan Kejaksaan dan Polri Tolak Kerja Sama"
Penulis : Ardito Ramadhan
Editor : Kristian Erdianto

Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved