Breaking News:

Agung Firman Resmi Terpilih Jadi Ketua PBSI 2020-2024

Dari dua kandidat yang mencalonkan diri, Agung Firman Sampurna dan Ari Wibowo, hanya satu orang yang lolos verifikasi.

Editor: Rohmana Kurniandari
KOMPAS.com/AMBARANIE NADIA
Agung Firman Sampurna resmi menjadi Ketua PBSI 2020-2024. 

TRIBUNTERNATE.COM - Penjaringan calon ketua umum PP PBSI telah menapaki hasil akhir.

Dari dua kandidat yang mencalonkan diri, Agung Firman Sampurna dan Ari Wibowo, hanya satu orang yang lolos verifikasi.

Artinya, Agung Firman resmi menjadi Ketua Umum PP PBSI periode 2020-2024, setelah mencapainya sebagai calon tunggal.

Dia adalah Agung Firman yang berlatar belakang sebagai Ketua Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK).

Adapun verifikasi atau pemeriksaan berkas persyaratan bakal calon ketua umum PP PBSI telah berlangsung pada 27-30 Oktober 2020.

Kemudian hasil verifikasi diumumkan dalam forum Musyawarah Nasional (Munas) PBSI 2020 di Tangerang, Banten, pada Jumat (6/11/2020).

Baca juga: Dari Taufik Hidayat hingga Sony Dwi Kuncoro Ungkap Boroknya PBSI

Baca juga: Terungkap Alasan Tontowi Ahmad Pensiun dari Dunia Bulu Tangkis: Harusnya PBSI Bisa Menghargai

Ketua Tim Penjaringan, Edi Sukarno, menjelaskan bahwa ada dua bakal calon yang telah mendaftarkan diri yaitu Agung Firman Sampurna dan Ari Wibowo.

Kedua bakal calon telah menyerahkan persyaratan yang ditentukan termasuk surat dukungan pengurus provinsi (pengprov) PBSI.

Agung menyerahkan total 29 surat dukungan dari pengprov PBSI Kepulauan Riau, Sumatera Utara, Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Bengkulu, Jambi, Riau, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimatan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat.

"Berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan tim penjaringan, sebanyak enam surat dukungan yang diajukan Agung tidak sah. Keenam surat dukungan yang tidak sah dari Nusa Tenggara Barat, Banten, Kalimantan Timur, Sulawesi Tenggara, Jambi dan Maluku Utara," jelas Edi dikutip laman resmi PBSI.

Halaman
12
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved