Breaking News:

Dari Rumah Dinas Edhy Prabowo: KPK Amankan 8 Sepeda, Uang Rp 4 Miliar, Dokumen dan Bukti Elektronik 

Penggeledahan di rumah dinas itu merupakan rangkaian dari sejumlah penggeledahan yang sebelumnya sudah dilakukan oleh KPK di beberapa lokasi.

Editor: Sri Handayani1
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengenakan rompi oranye usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Rabu (25/11/2020). KPK resmi menahan Edhy Prabowo bersama enam orang lainnya terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) dalam kasus dugaan suap proses penetapan ekspor benih lobster. 

TRIBUNTERNATE.COM - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah dinas mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo di Jalan Widya Chandra, Jakarta Selatan.

Dalam penggeledahan itu, KPK mengamankan delapan unit sepeda dan mata uang asing senilai Rp 4 miliar.

Penggeledahan di rumah dinas itu merupakan rangkaian dari sejumlah penggeledahan yang sebelumnya sudah dilakukan oleh KPK di beberapa lokasi.

"Pada penggeledahan tersebut ditemukan dan diamankan antara lain sejumlah dokumen terkait perkara ini, barang bukti elektronik dan 8 unit sepeda yang pembeliannya diduga berasal dari penerimaan uang suap," kata Plt Juru Bicara Penindakan KPK, Ali Fikri, Kamis (3/12/2020).

Baca juga: Geledah Rumah Dinas Edhy Prabowo, KPK Amankan 8 Unit Sepeda, Diduga Hasil Suap

Baca juga: Setelah Edhy Prabowo, Kini KPK Tangkap Wali Kota Cimahi Ajay Muhammad Priatna, Sita Uang Rp 420 Juta

Ali mengatakan, barang-barang yang dibawa penyidik lembaga antirasuah itu akan dianalisis untuk segera disita demi kepentingan penyidikan dugaan suap izin ekspor benih lobster atau benur.

Selain sepeda dan uang, tim penyidik juga memboyong dokumen terkait izin ekspor benih lobster dan bukti elektronik lain.

Dalam Undang-Undang lama tentang KPK, penyitaan bisa langsung dilakukan oleh penyidik dengan seizin pengadilan setempat, atau langsung disita dalam keadaan mendesak.

Akan tetapi setelah beleid ini diperbarui, segala bentuk penyitaan harus atas seizin Dewan Pengawas KPK.

"Tim penyidik akan menganalisis seluruh barang dan dokumen serta uang yang ditemukan dalam proses penggeledahan untuk selanjutnya segera dilakukan penyitaan untuk menjadi barang bukti dalam perkara ini," ujar Ali.

Sebelum menggeledah rumah dinas Menteri KKP di di Jalan Widya Chandra, penyidik KPK juga sudah menggeledah rumah tersangka Direktur PT Dua Putra Perkasa (PT DPP) Suharjito, kantor serta gudang PT DPP di Bekasi, Jawa Barat.

Halaman
123
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved