Breaking News:

Whisnu Sakti Buana Ditunjuk Sebagai Plt Wali Kota Surabaya, Khofifah Sudah Terbitkan Surat Perintah

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menunjuk Wakil Wali Kota Surabaya Whisnu Sakti Buana sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Surabaya.

Editor: Rizki A
KOMPAS.com/LABIB ZAMANI
Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa usai melayat di rumah duka almarhumah Ibunda Presiden Jokowi, Sujiatmi Notomiharjo di Sumber, Solo, Jawa Tengah, Kamis (26/3/2020). 

TRIBUNTERNATE.COM - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menunjuk Wakil Wali Kota Surabaya Whisnu Sakti Buana sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Surabaya.

Khofifah menerbitkan surat perintah tugas kepada Whisnu dengan nomor 131/1143/011.2/2020 untuk menjadi Plt Wali Kota

"Gubernur Jawa Timur menerbitkan surat perintah tugas no 131/1143/011.2/2020 yang memerintahkan sdr. Whisnu Sakti Buana ST untuk melaksanakan tugas dan wewenang Walikota Surabaya," kata Khofifah di pesan Whatsapp nya, Kamis, (24/12/2020).

Penerbitan surat perintah tersebut berdasarkan radiogram dari Kemdagri dengan nomor 131.35/7002/ OTDA tertanggal 23 Desember 2020 yang ditandatangani Dirjen Otda.

Dengan adanya surat perintah tersebut Whisnu akan menjabat Plt Wali Kota Surabaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 ayat 1 dan 2 UU no 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah hingga adanya Wali Kota Surabaya Definitif.

Baca juga: Cuitan tentang Menteri Agama Dilaporkan ke Polisi, Said Didu Minta Maaf, Bagaimana Respon Pelapor?

Baca juga: Jadi Mensos, Risma Diberhentikan dari Wali Kota Surabaya, Kemendagri: Dilarang Rangkap Jabatan

Baca juga: Sakti Wahyu Trenggono Jadi Menteri Kelautan dan Perikanan, Begini Tanggapan Edhy Prabowo

"Sejak terbitnya surat tugas sampai dilantiknya Walikota Surabaya yang definitif," pungkasnya.

Sebelumnya, beredar sebuah informasi Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini yang ditunjuk Presiden Jokowi sebagai Menteri Sosial RI mengaku mendapat izin rangkap jabatan sementara sebagai Wali Kota Surabaya.

Dirinya mengaku akan pulang pergi Jakarta dan Surabaya selama merangkap jabatan.

"Mungkin karena masih merangkap Wali Kota untuk sementara waktu. Saya sudah izin ke presiden 'ndak apa-apa bu Risma pulang pergi," ucap Risma dalam sambutannya pada acara sertijab menteri sosial di Kantor Kemensos, Salemba, Jakarta Pusat, Rabu (23/12/2020).

Risma mengatakan tujuannya ke Surabaya adalah untuk meresmikan Jembatan Joyoboyo dan Museum Olahraga.

Menurutnya, jembatan tersebut memiliki air mancur.

"Saya cuma ingin ke Surabaya itu meresmikan jembatan ada air mancurnya. Sayang kalau saya enggak meresmikan itu. Saya cuma pengin pulang dan meresmikan Museum Olahraga. Karena di sana ada jersey Budi Hartono dan raketnya Alan Budikusuma. Saya ingin meresmikan itu untuk anak-anak Surabaya," tutur Risma.

Indonesia Corruption Watch (ICW) pun mendesak Tri Rismaharini mundur dari salah satu jabatannnya, menteri sosial atau wali kota Surabaya.

Hal tersebut disampaikan ICW dalam menyikapi rangkap jabatan Risma, yang masih menjabat Wali Kota Subaraya, meski sudah ditunjuk menjadi Menteri Sosial oleh Presiden Joko Widodo.

"Jika Risma tak segera mengundurkan diri, maka ia tidak layak menduduki posisi pejabat publik apa pun," kata peneliti ICW Egi Primayogha dalam keterangannya, Jakarta, Kamis (24/12/2020).

Menurut Egi, rangkap jabatan yang sudah mendapatkan izin dari Presiden Jokowi, memperlihatkan inkompetensi dan tidak berpegangnya dua pejabat publik pada prinsip etika publik.

"Pejabat publik semestinya memiliki kemampuan untuk memahami peraturan dan berorientasi pada kepentingan publik," paparnya.

Egi pun menjelaskan, rangkap jabatan yang dilakukan Risma telah melanggar dua undang-undang.

Pertama, UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pasal 76 huruf h UU Pemerintahan Daerah secara tegas memuat larangan bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk melakukan rangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya.

Kedua, UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

Pasal 23 huruf a UU Kementerian Negara mengatur bahwa Menteri dilarang merangkap jabatan pejabat negara lainnya. Merujuk pada regulasi lain, yakni Pasal 122 UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Menteri dan Walikota disebut sebagai pejabat negara.

"Jadi perintah undang-undang tidak bisa dikesampingkan oleh izin Presiden, apalagi hanya sebatas izin secara lisan. Pengangkatan Risma sebagai menteri tanpa menanggalkan posisi walikota bisa dinilai cacat hukum," papar Egi.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Gubernur Khofifah Terbitkan Surat Perintah Tunjuk Whisnu Jadi Plt Wali Kota Surabaya
Penulis: Taufik Ismail

Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved