Jadi Mensos, Risma Diberhentikan dari Wali Kota Surabaya, Kemendagri: Dilarang Rangkap Jabatan

Tri Rismaharini dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi Menteri Sosial Republik Indonesia, Rabu (23/12/2020). 

Surya/Ahmad Zaimul Haq
Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini saat merayakan ulang tahun ke-59. Ia menyampaikan terima kasih dan permintaan maaf pada perayaan ulang tahun yang digelar secara sederhana di rumah dinas, di Kota Surabaya, Jawa Timur, Jumat (20/11/2020). 

TRIBUNTERNATE.COM - Tri Rismaharini resmi dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi Menteri Sosial Republik Indonesia, Rabu (23/12/2020). 

Lantas bagaimana jabatannya sebagai Wali Kota Surabaya?

Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Akmal Malik mengatakan, Tri Rismaharini secara otomatis diberhentikan dari jabatan Wali Kota Surabaya, ketika dilantik menjadi Menteri Sosial.

Akmal juga mengatakan, dalam aturan perundang-undangan kepala daerah dilarang merangkap jabatan.

Aturan tersebut sesuai dengan Pasal 78 Ayat 2 huruf g UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Pasal 78 tersebut berbunyi "Kepala Daerah diberhentikan karena diberi tugas dalam jabatan tertentu oleh Presiden yang dilarang untuk dirangkap oleh ketentuan peraturan perundang-undang," demikian pasal tersebut.

"Diberhentikan sejak dilantik menjadi pejabat baru. Kan ada larangan menjadi rangkap jabatan. Ketika dilantik itu sudah langsung berhenti," kata Akmal saat dihubungi, Kamis (24/12/2020).

Akmal juga menjelaskan, setelah Risma diangkat menjadi Menteri Sosial, posisi Wali Kota Surabaya akan digantikan Wakil Wali Kota Surabaya.

Baca juga: PDIP Sebut 5 Nama Potensial Jadi Mensos Gantikan Juliari Batubara, Ada Risma hingga Djarot

Baca juga: Sakti Wahyu Trenggono Jadi Menteri Kelautan dan Perikanan, Begini Tanggapan Edhy Prabowo

Baca juga: Inilah 5 Menteri Jokowi Paling Kaya, Miliki Harta Capai Triliunan, Sandiaga Terkaya Diikuti Erick

Hal ini, kata Akmal sesuai dengan Pasal 88 UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan jika wali kota definitif belum dilantik, wakil wali kota melaksanakan tugas sehari-hari.

"Wakil wali kotanya (menggantikan), itu otomatis, UU 23/2004 jika kepala daerah berhalangan atau tidak lagi (menjabat) maka wakil kepala daerah yang melaksanakan tugas," ujarnya.

Lebih lanjut, saat ditanya terkait pernyataan Risma yang akan menghadiri agenda di Surabaya selaku Wali Kota Surabaya, Akmal mengatakan, hal tersebut akan mengganggu aturan dalam UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

"Itu (pernyataan Risma) akan membingungkan dengan adanya UU Kementerian Negara itu," pungkasnya.

Adapun dalam UU Kementerian Negara Bab V terkait Pengangkatan dan Pemberhentian, Pasal 23 huruf c disebutkan bahwa menteri dilarang merangkap jabatan sebagai :

a. Pejabat negara lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Halaman
12
Sumber: Kompas.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved