Aktivitas Masyarakat di Jawa dan Bali Dibatasi, Ini Alasan Pemerintah Tak Pakai Istilah 'Lockdown'

TRIBUNTERNATE.COM - Pemerintah telah memutuskan untuk menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Jawa dan Bali pada 11-25 Januari 2021 mendatang.

Hal ini mengingat adanya peningkatan tajam dalam angka kasus infeksi virus corona Covid-19 di dua wilayah tersebut.

Namun, terkait pembatasan aktivitas masyarakat ini, pemerintah tidak menggunakan istilah 'lockdown'.

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartanto pun mengungkapkan alasannya.

Menurut Airlangga, sejak awal pemerintah telah memutuskan tidak akan menggunakan istilah 'lockdown' untuk menekan laju penyebaran virus corona.

Pasalnya, menggunakan istilah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) saja sudah membuat perekonomian Indonesia turun.

Alasan itu disampaikan Airlangga dalam Audiensi tentang Vaksinasi, Pemulihan Ekonomi, dan PSBB Jawa-Bali bersama Tribunnews.com, Kamis (7/1/2021).

"Kita tidak pernah menggunakan istilah lockdown sejak awal, dengan PSBB saja perekonomian nasional turun."

"Dari minus 2,7 persen menjadi minus 5,32 persen," kata Airlangga yang juga menjabat Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

Baca juga: Joe Biden Resmi Disahkan sebagai Pemenang Pilpres Amerika Serikat 2020 oleh Kongres AS

Baca juga: Ada Lonjakan Kasus Infeksi, Apakah Musim Hujan Membuat Penyebaran Virus Corona Covid-19 Meningkat?

Baca juga: Kalapas Kelas II A Gunungsindur Ungkap Perilaku Abu Bakar Baasyir selama 15 Tahun Dibui

Airlangga juga menuturkan, tidak mudah memulihkan kembali perekonomian nasional di tengah pandemi Covid-19.

Menurutnya, pemerintah membutuhkan waktu hingga membuat perekonomian Indonesia tidak terpuruk.

"Untuk memulihkan sampai positif itu butuh waktu, sekarang (perekonomian) kita dikuartal keempat diperkirakan minus 2,2 persen sampai minus 0,9 persen," ujarnya.

Lebih lanjut, Airlangga menyebut dampak tak menggunakan istilah Lockdown membuat perekonomian Indonesia tidak jatuh lebih terpuruk.

Bahkan, dari 20 besar negara, Indonesia berada di urutan kedua setelah China dalam hal kontraksi ekonomi yang lebih rendah .

"Dan tentu pembatasan sosial yang diperkenalkan di Indonesia ini membuat perekonomian kita terkontraksi lebih rendah dibanding negara lain."

"Dari 20 negara, Indonesia nomor 2 sesudah China, sedangkan mereka yang menerapkan lockdown kontraksinya lebih dalam semuanya diatas 10 persen," ujar Airlangga.

Untuk itu, Airlangga berharap pembatasan kegiatan masyarakat di Jawa dan Bali pada 11-25 mendatang dapat menekan laju penularan Covid-19.

Baca juga: Ricuh Unjuk Rasa Massa Pendukung Donald Trump di Gedung Capitol AS, Empat Orang Dilaporkan Tewas

Baca juga: Gisella Anastasia Minta Maaf atas Kasus Video Syur, Melaney Ricardo: Saya Anggap Dia Berani Sekali

Pandangan pengamat soal pembatasan di Jawa Bali

Pengamat Perkotaan dari Universitas Trisakti Jakarta, Yayat Supriatna menilai, kebijakan pemerintah untuk membatasi kegiatan di Jawa Bali adalah langkah yang tepat.

"Ini adalah langkah lebih ke depan, lebih berani. Sebelumnya, negara lain sudah menerapkan lockdown dan Indonesia mengambil langkah semi lockdown," ucap Yayat.

Permasalahan utama, kata Yayat, memang ada pada pengendalian aktivitas masyarakat.

Sebab pemerintah sering mengingatkan pada masyarakat bahwa rumah sakit penuh, tenaga medis banyak yang tumbang, dan lain sebagainya.

Namun, hingga kini masyarakat belum sepenuhnya paham terhadap bahayanya virus Covid-19.

"Pemerintah harus menerapkan aturan yang tegas, tidak lagi setengah-setengah," ujar Yayat.

Baca juga: Aksi Blusukan Mensos Risma Tuai Polemik, Yunarto: Gak Bisa Dibantah Urusan Output Kerjanya

Baca juga: 4 Tokoh Politik Komentari Blusukan Mensos RI Tri Rismaharini: Ada Fadli Zon hingga Mardani Ali Sera

Baca juga: Tagar #RismaRatuDrama Ramai di Medsos, Ini Penjelasan Kemensos soal Blusukan Risma

Kebijakan ini, tambahnya, akan berimplikasi secara nasional.

Maka, pemerintah diharapkan dapat cermat dalam membuat peraturan ditingkat institusi, kelembagaan, perusahaan, di tingkat penyelenggaran pemerintah daerah.

Hal itu supaya kebijakan ini dapat berjalan dengan baik, dan berdampak pada menurunnya laju kasus Covid-19 di Indonesia.

"Wilayah Jakarta dan sekitarnya, Semarang dan sekitarnya, dan kota-kota di Jawa dan Bali sudah saatnya diberlakukan pembatasan ini."

"Karena yang paling meningkat kasus Covid-19 adalah wilayah-wilayah yang mempunyai kontribusi ekonomi yang besar."

"Jadi sudah saatnya kita mencoba mengurangi aktivitas," tandasnya.

Pandangan DPR soal pembatasan di Jawa Bali

Komisi IX DPR menyebut pembatasan sosial di Pulau Jawa dan Bali akan berjalan efektif mengendalikan virus Covid-19.

Namun hal itu jika dibarengi penerapan protokol kesehatan yang ketat oleh masyarakat.

Anggota Komisi IX DPR Rahmad Handoyo mengatakan, langkah pembatasan sosial memang perlu dilakukan seiring ketersediaan ruang ICU di rumah sakit sudah terbatas.

"Percayalah bahwa langkah-langkah pemerintah ini, kalau kita benar-benar bekerja sama, bergotong-royong menerapkan sungguh-sungguh."

"Saya rasa kira kita bisa mengendalikan," tutur Rahmad saat dihubungi Tribunnews di Jakarta, Kamis (7/1/2021).

Menurutnya, langkah masyarakat yang perlu dilakukan, seperti memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak (3M) di setiap melakukan aktivitas.

"Kita butuh langkah-langkah komitmen dan kuat, penuh tanggung jawab baik seluruh masyarakat dan jangan berhenti di sini."

"Ayo sampaikan kepada masyarakat, bahwa protokol kesehatan menjadi satu yang paling efektif disamping pembatasan-pembatasan yang disampaikan oleh pemerintah itu," tutur politikus PDIP itu.

"Parlemen sangat mendukung yang dilakukan pemerintah ini, dan terus akan kita evaluasi. Kalau ternyata terus menunjukan tren yang negatif, perlu ada langkah lagi," tambahnya.

(Tribunnews.com/Maliana/Seno Tri Sulistiyono)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Ini Alasan Pemerintah Tak Pakai Kata 'Lockdown' untuk Batasi Kegiatan Masyarakat di Jawa dan Bali