Diduga Selingkuh hingga Dicopot dari Jabatan Ketua Harian DPD I Golkar, Ini Pengakuan James Arthur
Menanggapi pemberhentian dirinya, James Arthur menyayangkan tindakan partai.
lihat foto
TRIBUNTERNATE.COM - Kasus perselingkuhan yang menimpa Wakil Ketua DPRD Sulawesi Utara, James Arthur Kojongian (JAK), viral di media sosial.
Hal itu terjadi setelah video istri sah James Arthur, Michaela Paruntu, memergoki sang suami tengah bersama seorang perempuan diduga selingkuhan James.
Michaela menghadang mobil yang tengah dikendarai James dan selingkuhannya di pinggir jalan Kelurahan Tumatangtang, Kecamatan Tomohon Selatan, Sulawesi Utara.
Buntut dari video tersebut, James Arthur Kojongian menyampaikan permintaan maaf kepada sang istri dan masyarakat luas.
James Arthur juga telah dicopot dari jabatannya sebagai Ketua Harian DPD 1 Partai Golkar Sulut.
Baca juga: Viral Mobil Diadang Istri karena Diduga Selingkuh, James Arthur Minta Maaf dan Dicopot dari Golkar
James: Partai belum meminta klarifikasi
Menanggapi pemberhentian dirinya, James Arthur menyayangkan tindakan partai.
Sebab, ia merasa pengurus Partai Golkar Sulut belum meminta klarifikasi terlebih dulu pada dirinya.
"Sampai saat ini, pengurus Golkar Sulut belum meminta klarifikasi kepada saya," kata pria yang akrab disapa JAK itu.
Pihak partai dinilai langsung melakukan jumpa pers dan mengumumkan pencopotan jabatannya.
"Saya sangat menjunjung tinggi keputusan partai, tapi setidaknya partai memanggil saya hadir dalam rapat internal terbatas pengurus DPD I," kata dia.
Pengumuman pencopotan jabatan James Arthur dilakukan pada Rabu (27/1/2021).
Berdasarkan rapat terbatas yang dipimpin Ketua DPD I Golkar Sulut, Chritiany Euginia Paruntu, James harus dicopot dari jabatannya di Golkar.
"Dengan arif dan bijaksana mengambil sikap menonaktifkan kader Partai Golkar berinisial J dari jabatannya sebagai Ketua Harian DPD I Partai Golkar Sulut periode 2020-2025," ungkap Wakil ketua DPD I Partai Golkar Sulut bidang Organisasi, Feryando Lamaluta kepada wartawan, Rabu (27/1/2021).
Feryando masih akan berkoordinasi dengan bidang hukum terkait langkah selanjutnya yang akan diambil Golkar.
