Kasus Covid-19 di Indonesia Tembus 1 Juta, Tanggapan Fraksi PKS: Pemerintah harus Transparan
Angka kasus Covid-19 di Indonesia yang tembus satu juta mendapat sorotan dari sejumlah politisi, seperti anggota Komisi I dan IX DPR RI Fraksi PKS.
lihat foto
TRIBUNTERNATE.COM - Pandemi virus corona penyebab penyakit Covid-19 di Indonesia masih belum terkendali, dengan angka kasus yang kian hari kian meningkat.
Bahkan, kasus positif Covid-19 di Indonesia telah menembus angka satu juta atau tepatnya 1.012.350 per hari Selasa, (26/1/2021).
Sementara itu, data dari situs covid19.go.id per Rabu (27/1/2021) kemarin menunjukkan, total kasus infeksi virus corona di Indonesia mencapai angka 1.024.298, dengan 28.855 kasus kematian dan 831.330 pasien dinyatakan sembuh.
Angka kasus Covid-19 di Indonesia yang tembus satu juta mendapat sorotan dari sejumlah politisi, seperti anggota Komisi I dan IX DPR RI dari Fraksi PKS.
Tim Covid-19 Fraksi PKS: Pemerintah tidak perlu menunggu jumlah angka kematian akibat Covid lebih banyak untuk menyatakan minta maaf
Menanggapi hal itu, anggota Tim Covid-19 Fraksi PKS, Sukamta menyebut situasi yang dihadapi Indonesia saat ini perlu perhatian ekstra semua pihak khususnya pemerintah.
"Jika memperhatikan data yang dikeluarkan Satgas Covid-19, sejak Januari 2021 positive rate selalu di atas 20 persen, bahkan beberapa kali lebih mencapai 30 persen. Ini jauh di atas standar organisasi kesehatan dunia (WHO) sebesar 5 persen," kata Sukamta melalui keterangannya," Kamis (28/1/2021).
"Artinya saat ini kita masuk pada kondisi yang sangat kritis. Banyak ahli epidemiologi sampaikan analisa, situasi akan semakin berat dalam dua hingga lima bulan ke depan jika kedisplinan protokol kesehatan tidak berjalan dengan baik," imbuhnya.
Baca juga: Kasus Covid-19 di Indonesia Tembus 1 Juta: Duka Pemerintah, Sorotan Media Asing, Tanggapan Internis
Baca juga: Polemik Warisan Mantan Istri Sule Lina Jubaedah, Kuasa Hukum Teddy Cuma Minta Bintang Dapat Jatah
Baca juga: Tanggapi Masuknya WNA di Tengah Pandemi Covid-19, Haji Lulung: Sebenarnya Mainan Siapa, Sih?
Sukamta menyebut pandemi yang semakin sulit dikendalikan saat ini akibat kebijakan pemerintah yang berulang kali tidak efektif berjalan.
Wakil Ketua Fraksi PKS ini mencontohkan kebijakan PSBB yang pernah dilakukan dan PPKM yang saat ini berjalan terlhat tidak mampu membuat masyarakat semakin disiplin prokes.
"Yang kita sayangkan, selama ini evaluasi pemerintah cenderung menyebut faktor utama pandemi yang semakin meluas karena masyarakat yang tidak disiplin protokol kesehatan. Mestinya pemerintah sampaikan apa sebabnya kebijakan PSBB dan PPKM tidak berjalan efektif untuk membuat masyarakat lebih disiplin. Jangan sampai gonta ganti kebijakan yang tambal sulam tanpa menyentuh akar masalah," ujarnya.
Angggota Komisi I DPR RI ini berpendapat, akan lebih baik pemerintah secara transparan sampaikan kelemahan dan kekurangan yang terjadi dalam mengatasi pandemi.
Pemerintah tidak perlu menjadikan negara-negara lain yang saat ini alami lonjakan kasus Covid-19 sebagai pembanding untuk mendapat permakluman masyarakat.
"Masyarakat tentu akan lebih apresiatif jika pemerintah lebih transparan. Yang tiba-tiba muncul belum lama ini statement menteri kesehatan, pemerintah salah sasaran soal testing Covid-19. Juga pernyataan presiden akui sulit terapkan kebijakan gas dan rem. Setelah pandemi berjalan hampir 1 tahun baru mulai ada pengakuan, tetapi tidak secara jelas menyebut secara sistematis masalah yang terjadi," ucapnya.
Sukamta memberi contoh sikap Perdana Menteri Inggris Boris Johnson yang menyatakan minta maaf dan bertanggung jawab atas kematian akibat Covid-19 di Inggris yang menyentuh angka 100 ribu adalah hal yang patut dipuji.
