Kasus Covid-19 di Indonesia Tembus 1 Juta, Tanggapan Fraksi PKS: Pemerintah harus Transparan

TRIBUNTERNATE.COM -  Pandemi virus corona penyebab penyakit Covid-19 di Indonesia masih belum terkendali, dengan angka kasus yang kian hari kian meningkat.

Bahkan, kasus positif Covid-19 di Indonesia telah menembus angka satu juta atau tepatnya 1.012.350 per hari Selasa, (26/1/2021).

Sementara itu, data dari situs covid19.go.id per Rabu (27/1/2021) kemarin menunjukkan, total kasus infeksi virus corona di Indonesia mencapai angka 1.024.298, dengan 28.855 kasus kematian dan 831.330 pasien dinyatakan sembuh.

Angka kasus Covid-19 di Indonesia yang tembus satu juta mendapat sorotan dari sejumlah politisi, seperti anggota Komisi I dan IX DPR RI dari Fraksi PKS.

Tim Covid-19 Fraksi PKS: Pemerintah tidak perlu menunggu jumlah angka kematian akibat Covid lebih banyak untuk menyatakan minta maaf

Menanggapi hal itu, anggota Tim Covid-19 Fraksi PKS, Sukamta menyebut situasi yang dihadapi Indonesia saat ini perlu perhatian ekstra semua pihak khususnya pemerintah.

"Jika memperhatikan data yang dikeluarkan Satgas Covid-19, sejak Januari 2021 positive rate selalu di atas 20 persen, bahkan beberapa kali lebih mencapai 30 persen. Ini jauh di atas standar organisasi kesehatan dunia (WHO) sebesar 5 persen," kata Sukamta melalui keterangannya," Kamis (28/1/2021).

"Artinya saat ini kita masuk pada kondisi yang sangat kritis. Banyak ahli epidemiologi sampaikan analisa, situasi akan semakin berat dalam dua hingga lima bulan ke depan jika kedisplinan protokol kesehatan tidak berjalan dengan baik," imbuhnya.

Baca juga: Kasus Covid-19 di Indonesia Tembus 1 Juta: Duka Pemerintah, Sorotan Media Asing, Tanggapan Internis

Baca juga: Polemik Warisan Mantan Istri Sule Lina Jubaedah, Kuasa Hukum Teddy Cuma Minta Bintang Dapat Jatah

Baca juga: Tanggapi Masuknya WNA di Tengah Pandemi Covid-19, Haji Lulung: Sebenarnya Mainan Siapa, Sih?

Sukamta menyebut pandemi yang semakin sulit dikendalikan saat ini akibat kebijakan pemerintah yang berulang kali tidak efektif berjalan.

Wakil Ketua Fraksi PKS ini mencontohkan kebijakan PSBB yang pernah dilakukan dan PPKM yang saat ini berjalan terlhat tidak mampu membuat masyarakat semakin disiplin prokes.

"Yang kita sayangkan, selama ini evaluasi pemerintah cenderung menyebut faktor utama pandemi yang semakin meluas karena masyarakat yang tidak disiplin protokol kesehatan. Mestinya pemerintah sampaikan apa sebabnya kebijakan PSBB dan PPKM tidak berjalan efektif untuk membuat masyarakat lebih disiplin. Jangan sampai gonta ganti kebijakan yang tambal sulam tanpa menyentuh akar masalah," ujarnya.

Angggota Komisi I DPR RI ini berpendapat, akan lebih baik pemerintah secara transparan sampaikan kelemahan dan kekurangan yang terjadi dalam mengatasi pandemi.

Pemerintah tidak perlu menjadikan negara-negara lain yang saat ini alami lonjakan kasus Covid-19 sebagai pembanding untuk mendapat permakluman masyarakat.

"Masyarakat tentu akan lebih apresiatif jika pemerintah lebih transparan. Yang tiba-tiba muncul belum lama ini statement menteri kesehatan, pemerintah salah sasaran soal testing Covid-19. Juga pernyataan presiden akui sulit terapkan kebijakan gas dan rem. Setelah pandemi berjalan hampir 1 tahun baru mulai ada pengakuan, tetapi tidak secara jelas menyebut secara sistematis masalah yang terjadi," ucapnya.

Sukamta memberi contoh sikap Perdana Menteri Inggris Boris Johnson yang menyatakan minta maaf dan bertanggung jawab atas kematian akibat Covid-19 di Inggris yang menyentuh angka 100 ribu adalah hal yang patut dipuji.

"Saya kira pemerintah tidak perlu menunggu jumlah angka kematian akibat Covid lebih banyak untuk menyatakan minta maaf. Untuk selanjutnya pemerintah harus lebih fokus dan bisa merangkul lebih banyak pihak yang kompeten untuk bersama-sama mengatasi pandemi. Wacana dan isu politik yang membuat gaduh lebih baik dibuang jauh-jauh supaya energi bangsa ini bisa fokus atasi pandemi," pungkasnya.

PKS: Penanganan Pandemi Covid-19 dari Hulu ke Hilir Masih Berantakan

Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS Netty Prasetiyani Aher menyinggung  penanganan pandemi yang masih berantakan dari hulu ke hilir.

"Dari hulu ke hilir penanganan COVID-19 oleh pemerintah masih berantakan.  Sejumlah persoalan masih jadi PR di lapangan, mulai dari 3T yang rendah dan belum merata, prokes 3M yang longgar, kekurangan ruang isolasi dan nakes, realisasi insentif nakes yang belum 100 persen, sengkarut data vaksinasi,  hingga buruknya  komunikasi publik," ujar Netty, kepada wartawan, Kamis (27/1/2021).

Netty juga menyebut adanya dugaan moral hazard dalam pengelolaan anggaran pandemi triliunan rupiah, yang seolah jadi bancakan untuk memperkaya diri dan kelompok, seperti dalam distribusi bansos, Kartu Prakerja, dan BPJS Ketenagakerjaan.

Baca juga: Viral Mobil Diadang Istri karena Diduga Selingkuh, James Arthur Minta Maaf dan Dicopot dari Golkar

Baca juga: BREAKING NEWS Mantan KSAD Wismoyo Arismunandar Meninggal Dunia

 
"Jadi kalau pemerintah menyebut telah mengendalikan krisis pandemi dan ekonomi dengan baik, menurut saya,  ini asumsi-asumsi yang patut dipertanyakan kebenarannya. Di mana letak keberhasilannya? Apa ukuran dan indikatornya? Sementara kasus COVID-19 di Indonesia kembali pecah rekor dan   menjadi yang tertinggi di seluruh Asia Tenggara," kata dia. 

Ketua Tim COVID-19 FPKS DPR RI ini juga menyoroti angka  positivity rate Covid-19 Indonesia yang mencapai persentase 33,24%. 

Angkat tersebut, kata dia, enam kali lipat lebih dari angka 5 persen ambang batas minimal positivity rate yang ditetapkan oleh standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). 

"Dari sisi ekonomi, kita sudah masuk jurang resesi pada kuartal III-2020. Realisasi laju perekonomian minus 3,49 persen, di mana sebelumnya sempat terperosok ke angka 5,32 persen. Jadi tolong dijelaskan, atas dalih apa jika pemerintah klaim telah terjadi keberhasilan pemulihan ekonomi?" tanya Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI.

Lebih lanjut, Netty mengingatkan bahwa pandemi Covid-19 ini adalah masalah serius yang penerapan kebijakannya harus tegas, konsisten dan tidak tebang pilih.

"Masuknya WN China di tengah kebijakan penutupan akses oleh pemerintah hingga 8 Februari tentu membuat kita kaget dan tidak habis pikir. Apa pun alasan pengecualiannya, kejadian tersebut berpotensi menjadi preseden buruk pemerintah di mata publik," jelasnya. 

"Rakyat jadi bingung dan bertanya-tanya: semetara mobilitas dan aktivitas mereka dibatasi,  mengapa  orang luar yang berpotensi membawa virus varian baru malah dibiarkan masuk," tandasnya. 

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Tembus 1 Juta Kasus, PKS Minta Pemerintah Jangan Malu Akui Kelemahan Atasi Pandemi Covid-19
Penulis: chaerul umam

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Tembus 1 Juta Kasus Covid-19, Legislator PKS:Penanganan Pandemi Masih Berantakan dari Hulu ke Hilir
Penulis: Vincentius Jyestha Candraditya