Halmahera Timur
Halmahera Timur Berbenah Menuju Transformasi Kemajuan

Virus Corona

Kasus Positif Covid-19 Terus Naik, Jokowi Nilai Implementasi PPKM Tidak Tegas dan Tidak Konsisten

Pada rapat terbatas yang dilaksanakan secara tertutup Jumat (29/1/2021), Jokowi menilai implementasi PPKM dilapangan tidak tegas dan tidak konsisten.

Istimewa
Jokowi saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Pembangunan Pertanian Tahun 2021 di Istana Negara, Jakarta, Senin (11/1/2021). 

TRIBUNTERNATE.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) membahas tentang kebijakan PPKM dalam rapat terbatas yang dilaksanakan secara tertutup, Jumat (29/1/2021) di Istana Bogor. 

Sebelumnya, pemerintah memberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Jawa dan Bali mulai 11 Januari - 25 Januari pada jilid 1. 

PPKM diperpanjang 14 hari, mulai 26 Januari hingga 8 Febuari 2021.

Dalam ratas tersebut, Jokowi menyatakan kebijakan PPKM tidak efektif. 

Hal ini dinyatakan oleh Jokowi cuplikan rapat yang tayang di kanal Youtube KompasTV.

"Yang berkaitan dengan PPKM tanggal 11 Januari sampai 25 Januari, ini tidak efektif," ujar pria kelahiran Solo itu.

Jokowi menyebutkan esensi dari PPKM adalah membatasi kegiatan dan mobilitas masyarakat.

Baca juga: UPDATE Covid-19 di Indonesia Minggu 31 Januari 2021: Tambah 12.001 Kasus Baru, Total 1,07 Juta Kasus

Baca juga: Jenazah Pasien Covid-19 Tertukar di Malang, Petugas Pemakaman Dipukul Keluarga hingga Pingsan

Akan tetapi, ia menilai situasi nyata yang terjadi di lapangan, justru malah terlihat sebaliknya.

"Mobilitas juga masih tinggi karena kita memiliki indeks mobility-nya ada, sehingga di beberapa provinsi covidnya tetap naik," tegas Jokowi.

Kepala Negara juga menyebutkan, implementasi PPKM di lapangan dinilai tidak tegas dan tidak konsisten.

"Esensi dari PPKM ini kan membatasi mobilitas, tetapi yang saya lihat di implementasinya ini kita tidak tegas dan tidak konsisten," lanjut alumni Universitas Gadjah Mada tersebut.

Untuk mencari kebijakan yang tepat, Jokowi juga memberikan imbauan kepada seluruh jajarannya.

Mantan Wali Kota Solo ini mengimbau agar melibatkan ahli epidemiologi dalam mendesain peraturan yang ada kepada seluruh jajarannya di berbagai daerah.

"Saya ingin mengimbau, ajak sebanyak-banyaknya pakar epidemiologi, sehingga dalam mendesain kebijakan itu betul-betul bisa lebih komperhensif," lanjut Jokowi.

Video selengkapnya berikut ini.

Baca juga: Kisah Dokter Abdul Muthalib Suntikkan Vaksin Covid-19 Kedua pada Jokowi: Sekarang Lebih Tenang

Baca juga: Kenali Bedanya, Ini Gejala Baru Virus Corona yang Disebut Covid Tongue, Mirip Sariawan

Halaman
12
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved