Demokrat Nilai Harusnya Jokowi Balas Surat AHY: Kalau Tak Ada Hubungan Langsung, Baiknya Klarifikasi
Herman Khaeron menilai, Presiden Joko Widodo (Jokowi) seharusnya menjawab surat dari Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
TRIBUNTERNATE.COM - Informasi dugaan rencana pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat yang disebut oleh sang Ketua Umum, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), masih bergulir.
AHY mengatakan gerakan politik tersebut mengancam kedaulatan dan eksistensi Partai Demokrat.
Secara terang-terangan, AHY menyebut, gerakan ini melibatkan lima orang, di mana empat orang ada atau pernah bergabung dengan Partai Demokrat.
Sementara satu orang lainnya adalah pejabat penting pemerintahan atau orang dalam lingkaran Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Bahkan, AHY sudah berkirim surat kepada Jokowi untuk meminta konfirmasi dan klarifikasi.
"Saya telah mengirimkan surat secara resmi kepada Yang Terhormat Bapak Presiden Joko Widodo untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi dari beliau terkait kebenaran berita yang kami dapatkan ini," kata AHY.
Namun, surat itu tidak dibalas oleh Presiden Jokowi.
• Sering Kritik soal Covid-19, Dokter Tirta & Orang Tuanya Kerap Dapat Teror hingga Ancaman Pembunuhan
• Aturan Sekolah Wajib Jilbab di Padang, Menteri Agama RI: Kami Yakin, Itu Hanya Puncak Gunung Es
• Dikaitkan dengan Isu Kudeta Partai Demokrat, Moeldoko: Saya Ini Orang Luar, Nggak Punya Hak Apa-apa
• Tak Terima Dituding Terlibat Kudeta Partai Demokrat, Marzuki Alie Bakal Tempuh Jalur Hukum
Kepala Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Partai Demokrat Herman Khaeron mengomentari mengapa surat AHY tidak dibalas.
Herman menilai, Presiden Joko Widodo (Jokowi) seharusnya menjawab surat dari Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Hal tersebut sekaligus mengklarifikasi adanya keterlibatan pejabat di lingkaran Istana dalam 'gerakan kudeta' Ketua Umum Partai Demokrat AHY.
"Kalau tidak hubungannya langsung dengan Presiden, tentu sebaiknya diklairifikasi, bahwa itu adalah urusan pribadinya Pak Moeldoko," kata Herman Khaeron dalam diskusi virtual bertajuk 'Imbas Skenario Kudeta Politik Menyasar AHY’, Kamis (4/2/2021).
Diketahui, alasan pihak Istana tak mau menjawab surat AHY lantaran hal itu merupakan ranah internal Partai Demokrat.
Herman menilai alasan itu keliru.
Sebab dalam proses pendalaman yang dilakukan Demokrat, ada campur tangan pihak eksternal Partai Demokrat yang kini disebut-sebut Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko.
"Sesungguhnya bagi kami justru ini menjadi hal yang sangat substansial, ini sangat penting, karena ada keterlibatan pihak eksternal di mana bagian dari lingkaran pihak Istana," ucapnya.
Atas dasar itu, Herman menilai Presiden Jokowi sebaiknya menjawab surat itu sebagai bentuk klarifikasi karena Moeldoko adalah pejabat di lingkaran Istana.
"Sejatinya presiden bisa memberikan balasan surat itu atas berbagai pertanyaan dan klarifikasi," ucap Anggota Komisi VI DPR RI itu.
• Kisah Saliman, Belasan Tahun Jadi Sopir Pribadi Raffi Ahmad: Kini Sudah Punya Rumah dan Mobil
• Buka Suara soal Isu Batal Nikah dengan Adit Jayusman, Ayu Ting Ting: Mungkin Belum Jodohnya
• Kata Pihak WO Soal Pernikahan Ayu Ting Ting dan Adit Jayusman Batal: Ekspresinya Ya Sedih
Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak akan menanggapi surat dari Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang meminta klarifikasi adanya gerakan kudeta partai Demokrat yang melibatkan orang di lingkaran Istana.
Hal itu disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara, Pratikno dalam video yang diterima Tribunnews.com, Kamis, (4/2/2021).
"Kami tidak perlu menjawab surat tersebut," kata Pratikno.
Alasannya menurut dia, masalah tersebut merupakan masalah internal partai Demokrat. Mekanisme penyelesaian masalah tersebut telah diatur dalan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai.
"Karena itu adalah perihal dinamika internal partai. Perihal rumah tangga internal partai Demokrat yang semuanya kan sudah diatur didalam AD/ART," katanya.
Pratikno membenarkan bahwa AHY berkirim surat kepada Presiden Jokowi terkait permasalahan partai tersebut.
Surat diantarkan langsung Sekjen Partai Demokrat Teuku Riefky Harsa.
"Iya benar kami sudah menerima surat dari Pak AHY yang ditujukan kepada bapak presiden, diantar langsung oleh pak Sekjen Partai Demokrat," katanya.
Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Demokrat: Jika Tak Ada Hubungan dengan Presiden, Jokowi Semestinya Jawab Surat AHY
Penulis: chaerul umam