Breaking News:

Jokowi Bakal Minta DPR Revisi UU ITE Jika Tak Beri Rasa Keadilan

Jokowi akan meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk merevisi UU ITE jika implementasinya sampai menimbulkan rasa ketidakadilan.

Istimewa
Jokowi bakal minta DPR revisi UU ITE 

TRIBUNTERNATE.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) berpesan agar implementasi Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan.

Jika hal itu tak dapat dipenuhi, Jokowi akan meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk merevisi UU tersebut.

Hal itu disampaikan dalam Rapat Pimpinan TNI dan Polri Tahun 2021 di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/2/2021).

Ia berharap, implementasi terhadap undang-undang tersebut jangan sampai menimbulkan rasa ketidakadilan.

“Kalau Undang-Undang ITE tidak bisa memberikan rasa keadilan, ya saya akan minta kepada DPR untuk bersama-sama merevisi Undang-Undang ITE ini karena di sinilah hulunya."

"Terutama menghapus pasal-pasal karet yang penafsirannya bisa berbeda-beda yang mudah diinterpretasikan secara sepihak,” ujarnya, dikutip dari Presidenri.go.id, Senin.

Baca juga: Rocky Gerung Sebut Pernyataan Jokowi Paradoks: Setelah Ngomong Kritik, Ditunggu UU ITE

Baca juga: Sujiwo Tejo Khawatir dengan Buzzer Penumpang Gelap: Nanti Para Kritikus Akan Berguguran, Itu Bahaya

Presiden Jokowi saat membuka Rapim TNI/Polri di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (15/2/2021).
Presiden Jokowi saat membuka Rapim TNI/Polri di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (15/2/2021). (Lukas - Biro Pers Sekretariat Presiden)

Jokowi menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga ruang digital Indonesia agar bersih, sehat, beretika, dan produktif melalui implementasi yang sesuai dari Undang-undang ITE.

Ia lalu meminta Kapolri untuk meningkatkan pengawasan agar implementasi terhadap penegakan UU ITE dapat berjalan secara konsisten, akuntabel, dan menjamin rasa keadilan di masyarakat.

“Negara kita adalah negara hukum yang harus menjalankan hukum yang seadil-adilnya, melindungi kepentingan yang lebih luas, dan sekaligus menjamin rasa keadilan masyarakat,” kata dia.

Presiden Jokowi saat berbincang dengan PM Malaysia di Istana Merdeka pada Jumat (5/2/2021)
Presiden Jokowi saat berbincang dengan PM Malaysia di Istana Merdeka pada Jumat (5/2/2021) (YouTube Sekretariat Presiden)

Menurutnya, belakangan ini banyak masyarakat yang saling membuat laporan dengan menjadikan UU ITE sebagai rujukan hukumnya.

Halaman
12
Editor: Rohmana Kurniandari
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved