Halmahera Timur
Halmahera Timur Berbenah Menuju Transformasi Kemajuan

Ini Rekaman Dugaan Praktik Mahar dalam Partai Demokrat, Jhoni Allen Klaim Punya Bukti Lain

Dari rekaman suara terungkap bahwa kader Demokrat yang ingin mencalonkan sebagai wali kota harus mengeluarkan sejumlah uang.

YouTube/Agus Harimurti Yudhoyono
Partai Demokrat 

TRIBUNTERNATE.COM - Gonjang-ganjing di tubuh Partai Demokrat semakin memanis sejak Ketua Umum Partai, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan isu kudeta.

Belum lagi, ada beberapa kader yang dipecat oleh DPP Partai Demokrat.

Wacana menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) pun terus digulirkan sejumlah mantan kader partai berlambang mercy itu.

Setelah adanya isu kudeta hingga KLB, kini beredar adanya dugaan mahar pilkada di Partai Demokrat.

Terungkap bahwa uang yang harus dibayarkan kader partai mencapai miliaran rupiah dan dibayarkan secara kontan. 

Rekaman suara yang diduga menjadi bukti adanya praktik mahar di Partai Demokrat itu diputarkan Najwa Shihab dalam acara Mata Najwa, Rabu (3/3/2021) malam. 

Sebagaimana dikutip dari Instagram @matanajwa, rekaman suara tersebut merupakan percakapan antara dua kader Demokrat yang membicarakan soal mahar untuk maju dalam kontestasi pilkada. 

Dari rekaman tersebut terungkap bahwa kader Demokrat yang ingin mencalonkan sebagai wali kota harus mengeluarkan sejumlah uang.

Tak tanggung-tanggung, mereka harus merogoh kocek hingga Rp 150 juta untuk mendapatkan satu kursi.

Jumlah tersebut rupanya belum seberapa.

Bagi kader yang ingin menjadi wakil gubernur rupanya harus mengeluarkan uang hingga Rp 18,5 miliar supaya bisa dicalonkan oleh partai.

Baca juga: Jhoni Allen Anggap Dirinya Lemah, Wasekjen Partai Demokrat Protes: Bang Jhoni Ini Orang Sakti

Baca juga: Sebut KLB Demokrat Tak Lagi Wacana, Ferdinand: Kalau KTA Tak Saya Kembalikan, Pengen Ikut Nyalon

Berikut transkrip dari rekaman soal mahar dalam Partai Demokrat:

Kader A: Gimana-gimana? Bayar?

Kader B: Iya Pak

Kader A: Kan Ketua DPC Kamu?

Kader B: Ya aturannya begitu, mau bagaimana lagi kita? Kita ikutin juga lah

Kader A: Ketua DPC, berapa kursi dapat?

Kader B: Saya Ketua DPC dan mantan Ketua DPRD lagi di sana

Kader A: Waduh hebat

Kader B: Saya nyalon Wali Kota kita bayar, katanya bayar 150 per satu kursi

Kader A: Berapa kursi kamu?

Kader B: Kali enam berarti saya

Kader A: Oh enam kursi dapat. Pimpinan ya? Berarti 900 juta bayarnya?

Kader B: Iya

Kader A: Kontan itu?

Kader B: Iya Pak

Kader A: Haduh ya Allah

Kader B: Yang tragis lagi itu orangtua saya. Mantan Wali Kota mau jadi Wakil Gubernur, sudah diminta semuanya 7,5

Kader A: 7,5 apa?

Kader B: Miliar Pak

Kader A: Hanya Wagub ya?

Kader B: Wagub, wagub. Sesudah itu ditimpalin sama calon lain 18,5 lewat orang tua saya

Baca juga: Tanggapan Pengamat Soal Ridwan Kamil Jika Terseret Konflik Partai Demokrat: Buang-buang Waktu

Baca juga: Eks Kader Demokrat Bakal Gelar KLB: Ridwan Kamil hingga Moeldoko Masuk Bursa Ketum, Reaksi Kubu AHY

Terkait tudingan soal mahar tersebut, Jhoni Allen Marbun selaku pendukung KLB mengklaim masih memiliki bukti lain.

Bukti lain yang dimaksud Jhoni Allen yakni berupa kwitansi.

Ia pun menantang akan mengeluarkan bukti tersebut jika diperlukan.

"Ada kwitansi, kalau perlu kita beberkan," kata Jhoni Allen.

Wasekjen Partai Demokrat Sebut Jhoni Allen Sakti

Pada acara yang sama, Wakil Sekjen Partai Demokrat, Jansen Sitindaon, sempat menyatakan ketidaksepakatannya terhadap pernyataan Jhoni Allen Marbun yang menganggap kecil dirinya.

Hal ini diungkapkan oleh Jansen dalam acara Mata Najwa yang tayang di kanal Youtube Najwa Shihab, yang tayang Rabu (3/3/2021).

Secara khusus, Jansen tidak sepakat jika Jhoni disebut tidak memiliki kewenangan untuk memanggil siapapun.

Bahkan, menurutnya, semua orang mengetahui siapa itu sosok Jhoni Allen Marbun.

“Siapa yang tidak tahu Jhoni Allen Marbun. Ini orang jago, orang sakti,” ujar Jansen.

Menurutnya, hal ini karena Jhoni Allen merupakan sosok yang posisinya selalu diistimewakan di Partai Demokrat.

“Karena ini memang orang jago di Demokrat, posisinya ini memang selalu diistimewakan,” terangnya.

Jansen juga mengungkapkan bahwa sebelum surat pemecatan keluar, Jhoni Allen telah bertemu dengan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dan ada perbincangan di antara keduanya.

“Bang Jhoni ini bertemu dengan Pak SBY dalam kapasitas selaku Ketua Majelis Tinggi partai,“ ujar Jansen.

Dirinya juga menambahkan, bahkan sejak Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menggelar konferensi pers, terdapat pula tekanan-tekanan dari bawah partai, sehingga dirinya menilai keputusan pemecatan terhadap Jhoni adalah sebuah keputusan yang rasional. 

“Pemecatan Bang Jhoni dan teman-teman itu bukan tindakan emosional tetapi tindakan rasional, ada permintaan dari bawah DPC, DPD, ke DPP,” ungkapnya. 

Jansen menerangkan, tekanan-tekanan dari bawah tersebut, meminta agar Jhoni diberhentikan.

Namun, Jansen mengungkapkan, SBY meminta untuk bertemu terlebih dahulu dengan Jhoni Allen sebelum keputusan pemecatan dirinya dikeluarkan.

“Pak SBY ngomong 'jangan dulu, jangan, aku ketemu dulu dengan Pak Jhoni',” terangnya.

Oleh karena itu, Jansen tidak setuju jika di forum ini Jhon Alleni mengecilkan dirinya.

Ia juga menuturkan, ketika Jhoni bertemu dengan SBY, tetap tidak dapat mencapai kesepakatan.

Jansen menyebut penyebabnya adalah Jhoni Allen tetap ingin memasukkan aktor eksternal.

Video selengkapnya.

(TribunTernate.com/Rohmana, Qonitah)

Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved