Andi Mallarangeng Terancam Dipolisikan oleh Demokrat Versi KLB, Mengapa?
Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) atau kubu Moeldoko mengancam akan melaporkan Andi Mallarangeng ke polisi.
lihat foto
TRIBUNTERNATE.COM -- Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) atau kubu Moeldoko mengancam akan melaporkan Andi Mallarangeng ke polisi.
Sebab, Andi Mallarangeng dinilai telah menyebut pemerintah mendukung KLB.
"Andi Mallarangeng, di salah satu TV, menuduh dengan terang-terangan dengan mengatakan pemerintah telah mengintervensi Partai Demokrat karena mendukung KLB. Ini akan kami laporkan kepada pihak yang berwajib," kata Kepala Komunikasi Publik versi KLB PD, Razman Arif Nasution di Kuningan, Selasa (9/3/2021).
Apa yang dikatakan Andi itu dibantah Razman.
Menurutnya, Presiden Jokowi tidak pernah menyampaikan pernyataan apa pun
"Dan Menko Polhukam Pak Mahfud sangat netral, sangat netral dalam statement-nya," tuturnya.
Razman mengaku pihaknya cemburu karena Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) diterima saat menyambangi Mahfud MD.
"Kenapa mesti diterima mereka, kami kalau datang diterima nggak? Tapi kami lihat dulu, karena menurut kami enggak perlu kasak-kusuk ini orang kita benar, tenang saja ente. Kenapa mesti pening begitu?" pungkasnya.
Baca juga: Gejolak di Partai Demokrat, Pengamat Sebut AHY akan Mendapat Hikmah: Ujian Strong Leadership Beliau
Baca juga: Demokrat Kubu AHY Sebut Ada Intel Polisi Datangi Ketua DPD-DPC, Demokrat KLB: Jangan Mengada-Ada
Sebelumnya, Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Mallarangeng mempertanyakan kehadiran negara dan Polri dalam kerumunan acara Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat kubu Moeldoko Cs di Deli Serdang, Sumatera Utara pada Jumat (5/3/2021) kemarin.
Ia mempertanyakan tidak adanya pembubaran dari pihak yang berwenang terkait kegiatan tersebut.
Apalagi, acara itu digelar di tengah pandemi Covid-19.
"Nyatanya walaupun KLB itu tidak ada izin dari Polri, tetap terlaksana, tidak dibubarkan. Ketika kader kami ingin membubarkan KLB tersebut malah dihalangi. Jadi bagaimana ini, di mana negara pada saat itu? dimana demokrasi bisa ditegakkan," kata Andi dalam diskusi daring, Sabtu (6/3/2021).
Partai Demokrat, kata Andi, menduga presiden Jokowi membiarkan adanya praktik kudeta partai yang dilakukan oleh orang dekatnya di istana.
Atas dasar itu, kegiatan KLB Demokrat kubu Moeldoko cs dibiarkan tetap berlangsung.
"Masa sih, pak Jokowi membiarkan orang yang dekat dengan dia menjadi begal partai atau begal politik semacam itu secara tidak bermartabat. Ketika orang dan kekuasaan mengintervensi partai orang lain yang berada di luar pemerintahan, apakah kepentingan pribadi atau pasifikasi kepada partai yang sedang beroposisi," ujar dia.
