Terseret Hukum karena Tolak Jenazah Covid-19, Perangkat Desa di Banyumas Minta Ampun pada Jokowi

TRIBUNTERNATE.COM - Seorang perangkat Desa Glempang, Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas memohon ampun kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui surat terbuka.

Pria bernama Slamet (46) itu meminta Jokowi supaya membebaskannya karena terancam penjara atas kasus penolakan pemakaman jenazah Covid-19.

Saat menyampaikan surat terbukanya, pria yang menjabat sebagai Kasi Perencanaan dan Pembangunan Desa itu tidak kuasa menahan air mata.

Ia juga mengutarakan beban yang dideritanya selama satu tahun ini. 

Slamet, di desa itu, bertindak sebagai Ketua Gugus Tugas Penanggulangan Covid-19. 

Baca juga: Marcus Gideon Merasa Indonesia Diperlakukan Tidak Adil Setelah Dipaksa Mundur dari All England 2021

Baca juga: Pasca-Indonesia Dipaksa Mundur dari All England 2021, Ketua Umum PBSI Ungkap Kondisi Para Atlet

Kasus ini dimulai sejak April 2020, karena muncul pelaporan atas tindakan penolakan jenazah Covid-19 ke Polresta Banyumas. 

Proses hukum kemudian bergulir hingga ke Pengadilan Negeri Purwokerto dengan vonis dua bulan. 

Karena putusan kurang dari dua pertiga tuntutan jaksa maka secara SOP, jaksa harus naik banding ke pengadilan tinggi. 

"Keluar putusan enam bulan di pengadilan tinggi dan kami masih mencari keadilan hingga akhirnya menyampaikan ke MA untuk kasasi," ujar Ketua Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Banyumas, Slamet Mubarok. 

Berkas permohonan kasasi sudah diterima MA sejak 22 Februari 2021 yang lalu. 

Pihaknya mengajukan kasasi ke MA karena merasa belum mendapatkan rasa keadilan.

Sejak 13 Mei 2020 hingga saat ini, Slamet berstatus sebagai tahanan rumah.

Baca juga: Nama Baru untuk Aprilia Manganang, Istri KSAD Beri Nama Lanang: Kamu Lahir Sebagai Lelaki

Baca juga: Firasat Ibu Jadi Nyata, Abrip Asep Dikira Meninggal Saat Tsunami Aceh, Ditemukan Masih Hidup di RSJ

Baca juga: Ketua Satgas Covid-19 IDI: Jika Sertifikat Vaksinasi Jadi Syarat Bepergian, Jangan Ada Diskriminasi

Hampir satu tahun ini, Slamet mengaku banyak merasakan banyak tekanan dan dipandang negatif oleh para tetangganya karena terlibat perkara hukum.

"Harapannya supaya minta bebas dan tidak akan mengaitkan dengan pihak manapun, putusan itu terlalu berat bagi saya. Niat saya adalah mengayomi masyarakat tidak ada maksud lain. Saya harus menunjukkan tanggung jawab saya pada waktu itu," ujar Slamet, Kamis (18/3/2021). 

Kasus penolakan jenazah itu bermula karena kurangnya pemahaman akan penanganan jenazah Covid-19.

Kala di awal pandemi, yaitu April 2020, Slamet bersama ratusan warga melakukan penghadangan ambulance yang membawa jenazah Covid-19. 

Warga bersikeras agar ambulan itu tidak melewati desa mereka dengan alasan takut tertular. 

Selang satu minggu, Slamet dan beberapa warga diperiksa di Polresta Banyumas dan dijerat dengan tuduhan menghalangi petugas. 

Hingga akhirnya proses hukum tetap berjalan dan sampai hari ini masuk ke Mahkamah Agung. 

Atas dasar itulah Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Banyumas memohon kepada Presiden Jokowi agar membebaskan Slamet atas kasus ini. 

Sekaligus memberikan perlindungan hukum kepada relawan gugus tugas Covid-19. 

Menanggapi hal tersebut, Bupati Banyumas, Achmad Husein mengatakan memasrahkan semuanya pada proses hukum. 

"Biarlah hukum berjalan sesuai ranahnya," ucapnya. 

Baca juga: Jateng di Rumah Saja, Ganjar Bagikan Kisah Penggali Kubur Jenazah Covid-19: Pernah Sehari 9 Jenazah

Baca juga: Viral Video Jenazah Covid-19 Tertukar di Malang, Petugas: Itu Manusiawi, Teman-teman Kecapekan

Sebelumnya sempat diberitakan, kasus ini berawal dari keterbatasan pemahaman penanganan jenazah Covid-19 korban pertama di Kabupaten Banyumas awal April 2020 lalu. 

Saat itu, pasien positif Covid-19 yang beralamat KTP Purwokerto Utara meninggal dunia dan mendapat penolakan dari warga Purwokerto Utara. 

Rencana pemakaman pada waktu itu dipindah ke Purwokerto Selatan, tetapi jenazah juga mendapat penolakan. 

Selanjutnya jenazah kembali dipindah ke Desa Kedungwringin, Kecamatan Patikraja, dan lagi-lagi jenazah juga mendapatkan penolakan. 

Tak sampai di situ saja, jenazah kemudian dibawa ke Desa Tumiyang, Kecamatan Pekuncen dan dikubur di sana. 

Namun mengetahui adanya keberadaan jenazah korban Covid-19, warga tidak terima hingga jenazah yang sudah dimakamkan di gali kembali dan dipindah. 

Jenazah kemudian dipindah ke Desa Pasiraman Lor, Kecamatan Pekuncen, tetapi saat akan dimakamkan, warga melakukan blokade agar rombongan jenazah tidak masuk wilayah tersebut.

Artikel ini telah tayang di Tribunjateng.com dengan judul Penolak Jenazah Corona di Banyumas Nangis Minta Ampun Jokowi