Breaking News:

Alasan Demokrat Kubu Moeldoko Gelar Konpres di Hambalang, Darmizal Singgung SBY yang Terpaksa Turun

Partai Demokrat kubu Moeldoko menggelar konferensi pers di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Kamis (25/3/2021).

Editor: Rohmana Kurniandari
Tangkapan Layar Youtube Kompas TV
Jajaran pengurus Partai Demokrat kubu Moeldoko memberikan keterangan persnya terkait Proyek Hambalang di Wisma Atlet Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Kamis (25/3/2021). Ada Darmizal hingga Max Sopacua. 

Dia justru mengutarakan pentingnya menegakkan hukum atas ketidakadilan yang terjadi dalam kasus korupsi Hambalang.

"Bahwa hukum harus menjadi panglima tertinggi di negeri hukum Republik Indonesia. Kemudian kebenaran harus tegak walau langit akan runtuh. Itu pesan moralnya. Kami ingin menegakkan kebenaran," ujar dia.

Baca juga: Moeldoko di Konflik Partai Demokrat, Gatot Nurmantyo: Saya Tidak Menduga, Beliau adalah Senior Saya

Baca juga: Merasa Dizalimi karena Dituduh Pengkhianat, Marzuki Ingatkan Kubu AHY Soal Komitmen Awal Demokrat

4. Janji Umumkan Kepengurusan Pekan Depan

Partai Demokrat kubu KLB Deli Serdang menegaskan pihaknya akan segera mengumumkan struktur kepengurusan mereka.

Juru bicara Partai Demokrat kubu KLB, Rahmad mengatakan paling cepat kepengurusan akan diumumkan pekan depan.

"Hanya kita menunggu waktu yang pas untuk kita umumkan ke publik. Secepatnya, paling minggu depan," ujar Rahmad, di Hambalang Sport Center, Bogor, Jawa Barat, Kamis (25/3/2021).

Hujan deras disertai angin kencang mewarnai konferensi pers Partai Demokrat versi KLB Deli Serdang di Bukit Hambalang, Bogor, Jawa Barat
Hujan deras disertai angin kencang mewarnai konferensi pers Partai Demokrat versi KLB Deli Serdang di Bukit Hambalang, Bogor, Jawa Barat (tribunnews.com, Lusius Genik)

Rahmad sendiri tak membeberkan siapa-siapa saja nama yang akan masuk dalam kepengurusan Partai Demokrat versi KLB.

Nama-nama pengurus, kata dia, sudah tertera lengkap dalam berkas AD/ART yang disampaikan kubunya ke Kementerian Hukum dan HAM.

"Nggak, kan kita mengajukan nama ke Kemenkumham itu sudah struktur yang lengkap. Karena akan di-SK-kan, akan diberikan ketetapannya oleh Kemenkumham. Jadi strukturnya harus lengkap kan. Jadi yang kita ajukan sudah lengkap. Bukan hanya 5 (nama) yang diberikan media," jelas Rahmad.

Selain itu, ketika disinggung adakah posisi Nazaruddin dalam kepengurusan partainya, Rahmad tidak menjawab dengan lugas.

Dia mengatakan nama-nama yang ada dalam struktur kepengurusan akan diumumkan ke publik melalui Sekretaris Jenderal Partai Demokrat kubu KLB yaitu Jhoni Allen Marbun.

"Jadi di mana posisinya Mas Nazaruddin nanti secara resmi sekjen Bang Jhoni Allen akan mengumumkan kepada publik dalam waktu yang secepatnya," ungkap Rahmad.

5. Tuding Adanya Pelanggaran AD/ART Demokrat 

Rahmat juga menuding terdapat pelanggaran dalam AD/ART Partai Demokrat Tahun 2020 atau hasil Kongres 2020. 

Tak tanggung-tanggung, Rahmad mengatakan ada 14 Pasal dalam AD/ART itu yang melanggar UU Partai Politik. 

"Kami juga menemukan setidaknya ada 14 pasal didalam AD ART Partai Demokrat tahun 2020 yang melanggar ketentuan UU Partai Politik, antara lain; kekuasaan tertinggi berada di tangan SBY sebagai ketua Majelis Tinggi; Calon Ketua umum harus persetujuan SBY sebagai Ketua Ketua Majelis Tinggi; AD/ART yang akan diajukan dan ditetapkan di Kongres atau KLB harus dirancang oleh Majelis Tinggi. Kewenangan Mahkamah Partai sebagai peradilan internal menjadi subordinasi dari AHY sebagai Ketua Umum dan SBY sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai," ujar Rahmad. 

Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mendatangi Gedung Kemenkumham, Jakarta Selatan, Senin (8/3/2021). AHY bersama pimpinan DPD Partai Demokrat menyambangi Kemenkumham untuk menyerahkan berkas kepengurusan yang sah sesuai Kongres V Partai Demokrat. Tribunnews/Jeprima
Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mendatangi Gedung Kemenkumham, Jakarta Selatan, Senin (8/3/2021). AHY bersama pimpinan DPD Partai Demokrat menyambangi Kemenkumham untuk menyerahkan berkas kepengurusan yang sah sesuai Kongres V Partai Demokrat. Tribunnews/Jeprima (Tribunnews/Jeprima)

Dia menyatakan ketentuan dalam AD/ART hasil kongres 2020 nyatanya telah mengamputasi kewenangan anggota partai dan Mahkamah partai.

"Partai Demokrat dalam menyelesaikan Perselisihan Internal Partai tidak melaksanakan ketentuan Undang-Undang Partai Politik No 2 Tahun 2011, Pasal 32-33, karena menghilangkan fungsi Mahkamah Partai sebagaimana mestinya," jelas dia. 

Menurutnya, pelanggaran yang terjadi dalam materi dan/atau muatan pasal-pasal dalam AD/ART hasil kongres 2020 tersebut sangat fatal. 

Sebab menyangkut kedaulatan anggota partai politik dan forum kekuasan tertinggi pengambilan keputusan, serta Mahkamah Partai yang merupakan jiwa dari UU Parpol No. 2 tahun 2011. 

Oleh karena itu, Rahmad mengatakan AD/ART Partai Demokrat Tahun 2020 tidak memenuhi syarat objektif sehingga harus dinyatakan batal demi hukum. 

"Karena bertentangan dengan Pasal 24 ayat (3) UUD 1945, Pasal 15 ayat (1) dan (2) UU Parpol No. 2 tahun 2008 dan Pasal 5 serta pasal 32-33 UU Parpol No. 2 Tahun 2011," ujarnya. 

Selain itu, Rahmad menegaskan KLB Partai Demokrat di Deli Serdang dapat diselenggarakan tanpa berdasarkan sebuah AD/ART. Namun dengan kondisi dimana AD/ART yang semestinya menjadi dasar penyelenggaraan tersebut ternyata batal demi hukum karena bertentangan dengan UU Parpol yang menjadi payung dari organisasi Partai Demokrat

"Atas dasar pertimbangan yang sangat komprehensif itulah, para anggota, para kader partai demokrat diseluruh Indonesia berhimpun menyelenggarakan KLB di Deli Serdang," tandasnya. 

6. Reaksi Kubu AHY

Partai Demokrati kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menanggapi Konpers Partai Demokrat kubu Moeldoko di Hambalang, Kamis (25/3/2021) siang ini.

Partai Demokrat kubu AHY menegaskan bahwa konferensi pers ini merupakan bentuk frustasi dan upaya menutupi rasa malu kepada peserta KLB abal-abal dan khalayak luas.

"Mereka mau mengalihkan isu dari rentetan kegagalan upaya kebohongan publik yang mereka lakukan selama dua minggu terahir," ujar Herzaky Mahendra Putra, Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat kubu AHY, dalam siaran persnya.

Pertama, menurut dia, katanya pasca KLB abal-abal akan segera memasukan berkas ke Kemenkumham.

"Faktanya, butuh waktu lebih dari seminggu untuk mengajukan," ujarnya.

Kedua, lanjut Herzaky, laporan Marzuki Alie ke Bareskrim Polri ditolak.

Dan ketiga, laporan Moeldoko ke Polda Metro Jaya, juga ditolak.

"Terakhir, gugatan Marzuki Alie dan kawan-kawan ke PN, dicabut karena ketidakyakinan mereka terhadap legal standing," ujarnya.

Ikuti berita lainnya Demokrat Kubu AHY vs Kubu Moeldoko

(Tribunnews.com/Daryono/Vincentius Jyestha)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Fakta Konpres Demokrat Kubu Moeldoko: Alasan Digelar di Hambalang hingga Singgung Pepo yang Turun

Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved