Breaking News:

Apresiasi Langkah Sigap Kapolri, DPR Minta Publik Hentikan Polemik Surat Telegram Kapolri

Langkah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mencabut surat telegram bernomor ST/750/IV/HUM.3.4.5./2021 mendapat apresiasi dari Wakil Ketua DPR RI.

Editor: Rohmana Kurniandari
Dok. Divisi Humas Polri
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo 

TRIBUNTERNATE.COM - Langkah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mencabut surat telegram bernomor ST/750/IV/HUM.3.4.5./2021 mendapat apresiasi dari Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin

Surat telegram Kapolri tersebut sempat menimbulkan polemik karena ada larangan media untuk menampilkan kekerasan atau arogansi aparat saat bertugas. 

Menurut Azis, pelaksanaan kemerdekaan pers yang merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis.

"Oleh karena itu perlu diapresiasi langkah sigap Kapolri yang segera mencabut surat telegram tersebut kurang dari 24 jam usai diterbitkan, dikarenakan adanya salah penafsiran pada surat telegram tersebut sehingga membuat kegaduhan di media massa dan menjadi perhatian masyarakat Indonesia," kata Azis kepada wartawan, Rabu (7/4/2021).

Azis menjelaskan, pers dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis, kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat sesuai dengan hati nurani dan hak memperoleh informasi, merupakan hak asasi manusia yang sangat hakiki.

Baca juga: Polri Minta Maaf & Cabut Telegram Larang Media Siarkan Arogansi Polisi, Hidayat Nur Wahid: Itu Baik

Hal itu diperlukan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Maka sudah seharusnya Polri sebagai lembaga negara penegak hukum, harus siap dan bersikap terbuka dalam menerima masukan maupun kritikan dari masyarakat agar ke depannya diharapkan Polri dapat menjadi institusi yang dipercaya dan dibanggakan oleh seluruh masyarakat Indonesia.

"Sehingga Pers harus mendapat jaminan dan perlindungan hukum, serta bebas dari campur tangan dan paksaan dari manapun seperti diamanatkan dalam Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik,” ujar Azis.

Baca juga: Tuai Kontroversi, Surat Telegram Kapolri Terkait Larangan Media Siarkan Arogansi Polisi Dicabut

Atas dasar itu, Azis meminta semua pihak untuk menghentikan kegaduhan yang timbul dari polemik surat telegram Kapolri tersebut.

Selain itu menghargai Polri yang telah mendengar kritik dan keluhan serta masukan yang diberikan masyarakat.

Serta mendorong Kepolisian dan jajaran aparat keamanan lainnya seperti TNI dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk tidak bersikap represif dan arogan terhadap masyarakat.

"Melainkan bersikap humanis dan mengutamakan pendekatan persuasif saat bertugas di lapangan, mengingat aparat merupakan pelayan masyarakat dan hal ini pun termasuk salah satu upaya dalam menjaga marwah instansi,” pungkas politikus Partai Golkar itu.

(Tribunnews.com/Chaerul Umam)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul DPR Minta Publik Hentikan Polemik Telegram Kapolri Soal Larangan Media Tayangkan Arogansi Polisi

Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved