Breaking News:

PP Royalti Resmi Diteken Jokowi, Bagaimana Nasib Pengamen Jalanan? Ini Penjelasan Kemenkumham

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) resmi menandatangani aturan tentang pemberian royalti untuk musisi pada 30 Maret 2021.

Kompas.com/Rima Wahyuningrum
ILUSTRASI - Pengamen binaan Unit Pengelolaan Kawasan (UPK) Kota Tua, Jakarta Barat saat mengamen di Taman Fatahillah pada Rabu (20/6/2018). 

TRIBUNTERNATE.COM - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) resmi menandatangani aturan tentang pemberian royalti untuk musisi pada 30 Maret 2021.

Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2021 tentang pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik yang disahkan pada 30 Maret 2021.

PP tersebut memuat tentang kewajiban pembayaran royalti bagi setiap orang yang menggunakan lagu dan/atau musik secara komersial dan ataupun pada layanan publik.

Adapun kebutuhan komersial yang dimaksud yakni, siapa pun yang menggunakan lagu dan/atau musik dari pemilik hak cipta yang ditujukan untuk mencari keuntungan ekonomi.

Lantas timbul pertanyaan, bagaimana nasib pengamen jalanan yang kerap membawakan lagu hasil karya cipta orang lain?

Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Kementerian Hukum dan HAM RI Freddy Harris mengatakan, secara aturan dalam PP Nomor 56, pengamen jalanan memang merupakan objek dari penarikan royalti.

Baca juga: Jokowi Teken Aturan Royalti bagi Musisi, Sederet Artis Berikan Apresiasi, Ada Iwan Fals hingga Anji

Baca juga: Temui Wali Kota Solo Gibran, Anindya Bakrie Ungkap Siap Gelar Proyek Besar di Solo

Baca juga: Moeldoko Beri Peringatan Tegas Agar Jangan Tuduh Jokowi buat Yayasan Pribadi untuk Kelola TMII

Namun, kata dia, untuk pengamen jalanan ada perlakuan khusus yang tidak harus disikapi sama seperti objek lainnya.

"Kalau pengamen di jalan kalau dapatnya seribu dua ribu hanya untuk makan, secara aturan harusnya kena, tapikan gapernah kita ambil (royaltinya)," kata Freddy saat jumpa pers secara daring, Jumat (9/4/2021).

Dengan begitu, kata Freddy, pengamen jalanan jika secara aturan memang dikenakan royalti, karena mengambil keuntungan ekonomi.

Kendati demikian, jika dilihat dari segi keuntungan ekonomi yang didapat, maka kata Freddy ada perlakuan khusus yang membuatnya tidak layak untuk dikenakan royalti.

"Secara aturan dia (pengamen) kena, kalau melalui peraturan ini, kan dia mengambil keuntungan ekonomi," tuturnya.

Diketahui, lewat PP nomor 56 Tahun 2021 mengenai pengelolaan royalti hak cipta lagu dan musik yang telah diteken Jokowi, pemerintah membentuk Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). 

Lembaga tersebut adalah lembaga bantu pemerintah nonAPBN yang dibentuk oleh Menteri berdasarkan Undang-Undang mengenai Hak Cipta yang memiliki kewenangan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti serta mengelola kepentingan hak ekonomi Pencipta dan pemilik Hak Terkait di bidang lagu dan/atau musik.

Nantinya,  lembaga tersebut yang akan menghimpun dana kewajiban pembayaran royalti dari masyarakat yang menggunakan lagu untuk kepentingan komersil.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Kemenkumham Jelaskan Nasib Pengamen Jalanan di Tengah Kegaduhan PP Royalti

Editor: Rizki A
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved