Komisi IX DPR Klaim Disuntik Vaksin Nusantara, Politisi PDIP: Bukan Kesepakatan Kolektif

TRIBUNTERNATE.COM - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Charles Honoris menyebut, Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tidak pernah menyepakati secara kolektif untuk ikut vaksinasi Nusantara.

Hal ini ia sampaikan melalui keterangan tertulis yang diterima KOMPAS TV, Rabu (14/4/2021).

“Bahwa adanya pimpinan/anggota Komisi IX yang mengikuti vaksinasi, itu dilakukan secara pribadi dan tidak mewakili Komisi IX DPR RI,” tegas Charles Honoris.

“Hal ini sesuai dengan arahan yang disampaikan oleh Bapak Presiden bahwa uji klinis vaksin harus dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku dan kaidah-kaidah saintifik,” ujarnya.

Di sisi lain, sejumlah Anggota Komisi IX DPR direncanakan menerima vaksinasi Nusantara.

Proses penyuntikan dilakukan di tengah kontroversi Vaksin Nusantara yang belum mendapatkan izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Informasi yang diperoleh KOMPAS TV, proses penyuntikan vaksin Nusantara dilakukan di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta.

Satu di antara yang direncanakan hadir adalah Wakil Ketua Komisi IX Melkiades Laka Lena dari Fraksi Partai Golkar.

Baca juga: Ramai Isu Reshuffle Kabinet, Refly Harun Nilai Jokowi Gagal Pilih Orang Terbaik

Baca juga: Disuntik Vaksin Nusantara, Aburizal Bakrie: Saya Pertama Kali, InsyaAllah Berhasil

Sebagai informasi, vaksin Nusantara masih belum mendapatkan izin uji klinis tahap dua dari BPOM.

BPOM menilai vaksin besutan Mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, belum memenuhi standar uji klinis dan cara pembuatan obat yang baik.

Atas pertimbangan itu, BPOM menyatakan vaksin Nusantara belum bisa masuk ke tahap uji klinis kedua.

Meski belum lolos uji standar klinis, vaksin Nusantara sudah disuntikkan ke salah satu politisi senior Golkar, Aburizal Bakrie.

Berdasarkan keterangan Juru Bicara Aburizal Bakrie, Lalu Mara Satria Wangsa, politisi senior Partai Golkar itu menerima suntikan pada pekan lalu di RSPAD Gatot Subroto.

Lalu Mara mengatakan, Aburizal Bakrie menerima suntikan Vaksin Nusantara karena mengakui kemampuan Terawan Agus Putranto.

Di samping itu, menerima suntikan Vaksinasi Nusantara dilakukan sebagai hasil karya anak bangsa.

Peneliti: DPR Jangan Bingungkan Publik

Vaksin Nusantara, yang sampai hari ini belum mendapatkan izin uji klinis fase II dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), akan disuntikkan kepada sejumlah anggota DPR Komisi IX di RSPAD Gatot Subroto, Rabu (14/4/2021). 

Terkait dengan hal ini, Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus mengatakan, DPR harus menjelaskan ke publik dengan jelas bahwa mereka berstatus sebagai relawan uji coba vaksin, bukan penerima vaksin, karena vaksin tersebut belum memenuhi syarat. 

"Saya kira harus jelas komunikasi dan informasi yang disampaikan oleh DPR. Jangan bilang bahwa mereka akan menerima vaksin Nusantara. Mereka harus tegas menyatakan bahwa mereka menjadi relawan uji coba vaksin Nusantara," kata Lucius saat dihubungi Kompas.com, Selasa (13/4/2021). 

Menurut Lucius, tidak ada masalah bila anggota DPR berinisiatif menerima vaksin Nusantara dalam konteks uji coba selama dinyatakan secara terbuka bahwa vaksinasi yang mereka lakukan masih dalam rangkaian pengujian vaksin Nusantara. 

"Dengan demikian posisi anggota DPR yang menerima vaksin hanyalah relawan yang menjadi obyek pengujian vaksin Nusantara sebagai sebuah tahapan penting sebelum vaksin Nusantara tersebut diputuskan memenuhi syarat oleh BPOM," kata dia. 

Jika informasi yang disampaikan tidak jelas, dikhawatirkan akan berpotensi menyebabkan disinformasi yang membingungkan publik.

Publik dapat berprasangka bahwa vaksin Nusantara sudah dapat digunakan karena anggota DPR telah menerimanya. 

Menurut Lucius, anggota DPR punya tanggung jawab moral untuk mencari jalan keluar di tengah pandemi, bukan malah menciptakan masalah baru. 

"Jangan memancing kebingungan publik dengan tindakan mereka karena alih-alih menjadi pemberi solusi, mereka justru memperumit persoalan," kata Lucius. 

Ia menambahkan, keterlibatan anggota DPR dalam uji klinis vaksin Nusantara juga jangan sampai menjadi perbuatan politisasi sehingga objektivitasnya dipertanyakan. 

"Jangan sampai tindakan DPR menjadi sampel vaksin Nusantara menjadi bentuk intervensi kepada BPOM yang sejauh ini masih menilai vaksin Nusantara belum layak dipakai berdasarkan pertimbangan ilmiah kesehatan," ujar Lucius.

Baca juga: Siapa Saja Menteri yang Aman dan yang Terancam Dicopot Jokowi di Tengah Isu Reshuffle Kabinet?

Baca juga: Diterjang Pandemi dan Cuaca Tak Menentu, Sejumlah Petani Ini Justru Raup Untung Puluhan Juta

Baca juga: Update Siklon Tropis Surigae BMKG Rabu 14 April 2021: 9 Wilayah Berpotensi Hujan Sedang hingga Lebat

Sementara itu, pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah menilai, langkah sejumlah anggota DPR yang akan menerima vaksin Nusantara menunjukkan tidak adanya kerja sama antarlembaga dalam menangani Covid-19 di Indonesia. 

Lembaga yang dimaksud yaitu DPR dan BPOM, yang alih-alih kerja sama, justru terlihat saling berkompetisi.

"Ada persoalan karut-marut di dalam penanganan Covid-19, di mana antarlembaga bukan berkolaborasi, tapi malah berkompetisi, ini yang jadi masalah," ujar Trubus kepada Kompas.com, Selasa (13/4/2021). 

Trubus mengingatkan DPR dan pihak-pihak yang akan mendapatkan suntikan vaksin Nusantara bahwa jika BPOM belum mengeluarkan izin, namun suntikan sudah diberikan, maka yang menjadi pertanyaan; siapa yang akan bertanggung jawab jika terjadi gejala pasca vaksinasi. 

"Yang menjadi rumit adalah ketika Vaksin Nusantara disuntikkan, kemudian timbul masalah pasca vaksinasi, yang bertanggung jawab siapa?" ungkapnya. 

Jika dinamika antarlembaga negara yang menangani Covid-19 terus terjadi seperti ini, Trubus menilai, masyarakat akan kehilangan rasa percaya kepada kedua lembaga. 

"Selain itu baik DPR dan BPOM akan menjadi instansi yang lemah. Sebab munculnya public distrust akan membuat persepsi publik pada dua lembaga tidak terkontrol," ujarnya. 

(KompasTV/Ninuk Cucu Suwanti, Hasya Nindita)

Artikel ini telah tayang di KompasTV dengan judul Politikus PDIP: Komisi IX DPR Tidak Pernah Menyepakati Kolektif untuk Vaksinasi Nusantara dan Terkait Vaksin Nusantara, Peneliti: DPR Jangan Bingungkan Publik